PROBOLINGGO — Warga Dusun Curah Kundang dan Curah Lele, Desa Gerogan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, hingga kini masih harus bertahan dalam kondisi krisis air bersih yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keterbatasan sumber air membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain menggunakan air yang keruh dan tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari.Bagi warga setempat, air bersih bukan lagi hal yang mudah didapat. Sejak lama, sumber air tanah di wilayah tersebut sulit ditemukan. Upaya warga untuk membuat sumur secara mandiri pun kerap gagal karena kondisi tanah yang kering dan minim cadangan air. Akibatnya, masyarakat sepenuhnya bergantung pada pasokan air tandon yang didistribusikan oleh pemerintah.Namun ironisnya, air yang diterima warga melalui tandon tersebut justru tidak memenuhi standar kelayakan. Air yang disalurkan sering kali terlihat kotor dan keruh, bahkan dalam beberapa kondisi tidak layak untuk dikonsumsi. Meski demikian, warga tetap terpaksa menggunakannya untuk mandi, mencuci, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.“Karena kesusahan air galian, kami sangat bergantung pada air tandon ini. Tapi airnya kotor dan keruh, sebenarnya tidak layak dikonsumsi,” ujar salah satu warga.Kondisi ini tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat, melainkan telah dirasakan selama beberapa tahun terakhir. Ketiadaan sumber air alternatif membuat warga tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dengan kondisi tersebut.Ali Wafa, salah satu warga Dusun Curah Kandang, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah lama hidup dalam keterbatasan air bersih. Ia menegaskan bahwa ketergantungan terhadap air tandon bukanlah pilihan, melainkan keterpaksaan.“Kami masyarakat di sini sangat bergantung pada air tandon karena tidak bisa membuat sumur sendiri. Sumber air di bawah sangat susah. Sudah lama sekali kami merasakan air kotor, karena memang tidak ada lagi sumber air lain,” jelasnya.Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius, mengingat air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini belum ada solusi konkret yang mampu mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh.Warga di dua dusun tersebut berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini. Mereka menginginkan solusi jangka panjang, seperti penyediaan sumber air bersih yang memadai atau perbaikan sistem distribusi agar air yang diterima layak digunakan.“Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi untuk sumber air kami, supaya bisa kembali normal menggunakan air yang layak,” tambahnya.Hingga Senin, 23 Maret 2026, kondisi krisis air bersih ini masih terus dirasakan oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan yang ada, warga hanya bisa bertahan dan berharap adanya perhatian lebih agar permasalahan yang telah berlangsung lama ini segera mendapatkan penanganan.Bagi warga Dusun Curah Kandang dan Curah Lele, air bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, melainkan harapan besar yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

Kabar baik datang bagi para guru ngaji di Kabupaten Probolinggo. Tunjangan yang selama ini dinantikan akhirnya mulai dicairkan menjelang Hari Raya.Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Arief Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo beserta seluruh jajaran, khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), atas upaya dalam menuntaskan proses pencairan tunjangan tersebut.Arief Hidayat menilai, proses pencairan tunjangan guru ngaji menghadapi berbagai tantangan administratif, terutama karena keterbatasan waktu menjelang Hari Raya. Pemerintah daerah tetap berupaya menyelesaikan tahapan penting, mulai dari validasi hingga pembersihan (cleansing) data agar penyaluran tepat sasaran.Selain itu, keterlambatan pencairan juga dipengaruhi oleh belum lengkapnya data dari sejumlah pihak di tingkat bawah. Masih terdapat Majelis Wakil Cabang (MWC) yang belum mengirimkan data guru ngaji secara valid, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk proses verifikasi.“Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo beserta seluruh jajarannya, terutama Kesra, yang telah bekerja keras di masa-masa akhir sehingga tunjangan guru ngaji dapat dicairkan. Ini pekerjaan yang tidak ringan karena harus menyelesaikan banyak hal dalam waktu terbatas, alhamdulillah akhirnya terealisasi,” kata Cak Dayat, panggilannya.Ia menyebut, pencairan tunjangan ini menjadi bukti bahwa komitmen pelayanan kepada masyarakat mampu mendorong penyelesaian persoalan yang cukup kompleks. Menurutnya, komunikasi yang baik antar pihak turut menjadi faktor penting dalam mempercepat proses tersebut.Lebih lanjut, Cak Dayat mengungkapkan bahwa selama ini banyak guru ngaji yang menyampaikan harapan terkait pencairan tunjangan. Oleh karena itu, realisasi bantuan ini menjadi kabar yang melegakan, sekaligus membawa kebahagiaan bagi para penerima menjelang Hari Raya.“Ini merupakan bentuk perhatian kepada para guru ngaji yang telah mengabdi dalam mendidik dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Semoga menjadi penyemangat dalam membina generasi,”tambahnya.Di sisi lain, ia berharap pencairan tahun ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan proses penyaluran dilakukan lebih awal dan tertata dengan baik. “Kami juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan basis data guru ngaji, termasuk peningkatan sinergi hingga tingkat bawah, sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat dan tertib,” tegasnya.Menurutnya, perhatian terhadap guru ngaji tidak sekadar berkaitan dengan besaran bantuan, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan atas peran mereka dalam membangun karakter dan akhlak masyarakat di Kabupaten Probolinggo.Dengan pencairan tunjangan ini, para guru ngaji diharapkan dapat merasakan manfaat secara langsung, terutama menjelang momentum Hari Raya yang penuh berkah. “Ke depan, kita berharap proses ini bisa lebih cepat, lebih tertib, dan tidak lagi mendekati momentum Hari Raya. Namun untuk saat ini, kita patut bersyukur karena tunjangan guru ngaji telah cair dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para penerima,” harapnya.

PROBOLINGGO — Di sebuah rumah sederhana di Dusun Krajan 1, Desa Sumberan, Kecamatan Besuk, waktu terasa berjalan berbeda bagi keluarga Nada Putri Masruri. Setiap hari bukan sekadar rutinitas, melainkan perjuangan untuk mempertahankan harapan agar putri kecil mereka tetap bertahan.Nada, yang telah lama dinantikan selama tujuh tahun oleh kedua orang tuanya, awalnya tumbuh sebagai anak ceria. Ia kerap menemani ibunya mengajar di taman kanak-kanak, bermain dan tertawa bersama anak-anak lain. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah sejak usianya sekitar 50 hari.Saat itu, ibunya mulai menyadari adanya kejanggalan. Bagian putih mata Nada tampak menguning, disertai perubahan warna tinja menjadi pucat. Keluarga sempat mengira kondisi tersebut hanyalah penyakit kuning biasa pada bayi. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan kondisi yang jauh lebih serius.Nada didiagnosis menderita Atresia Bilier, sebuah penyakit langka yang menyebabkan saluran empedu tidak berfungsi dengan baik sehingga merusak hati secara bertahap. Selain itu, ia juga memiliki kelainan jantung bawaan jenis ASD secundum.Sebagai upaya penyelamatan, Nada menjalani operasi Kasai pada usia 90 hari. Prosedur ini diharapkan dapat membantu aliran empedu agar fungsi hati membaik. Namun, harapan tersebut tidak terwujud. Operasi dinyatakan gagal karena kadar bilirubin tetap tinggi dan kondisi hati tidak menunjukkan perbaikan.Sejak saat itu, kondisi Nada terus menurun. Ia sering mengalami infeksi berulang yang ditandai dengan demam, diare, serta batuk dan pilek. Dalam beberapa kondisi, ia bahkan sempat tidak sadarkan diri. Kini, penyakit yang dideritanya semakin parah, ditandai dengan muntah darah dan buang air besar berdarah—indikasi kerusakan hati yang sudah sangat serius.Dalam kesehariannya, Nada harus menghadapi berbagai ketidaknyamanan. Tubuhnya sering terasa gatal akibat penumpukan bilirubin, hingga ia menggaruk kulitnya sampai terluka. Ia juga kerap menolak mandi karena rasa perih pada luka-lukanya. Perutnya membesar akibat pembengkakan hati dan limpa, sementara warna kulitnya semakin menggelap.Perkembangannya pun terhambat. Di usianya yang telah lebih dari dua tahun, Nada belum mampu berjalan sendiri. Semua aktivitasnya masih bergantung pada bantuan orang tuanya.“Dia sebenarnya anak yang kuat. Saat menjalani tindakan medis, dia seperti mengerti. Tetap menangis, tapi tidak pernah mempersulit,” ujar sang ibu, Siti Aisyah.Saat ini, satu-satunya harapan medis bagi Nada adalah transplantasi hati. Tanpa tindakan tersebut, kondisi kesehatannya akan terus memburuk dengan risiko yang sangat tinggi.Namun, harapan itu terbentur dengan keterbatasan ekonomi. Ayah Nada, M. As’ad, bekerja sebagai tenaga honorer dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Sementara ibunya, seorang guru taman kanak-kanak, hanya memperoleh sekitar Rp300 ribu per bulan. Penghasilan tersebut bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya transplantasi hati yang mencapai ratusan juta rupiah.Seluruh tabungan keluarga telah habis. Perhiasan yang dimiliki telah dijual, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pengobatan. Selain biaya medis, keluarga juga harus menanggung biaya transportasi rutin dari Probolinggo ke Surabaya untuk kontrol, serta kebutuhan susu khusus yang mencapai sekitar Rp400 ribu setiap 3–4 hari.Meski dalam kondisi sulit, keluarga tetap bertahan dan berharap. Mereka percaya bahwa masih ada peluang bagi Nada untuk sembuh, selama transplantasi hati dapat segera dilakukan.Kini, keluarga membuka harapan kepada masyarakat luas untuk turut membantu perjuangan Nada. Bantuan dapat disalurkan melalui:https://kitabisa.com/campaign/nadabisaberobatBagi kedua orang tuanya, setiap bantuan yang diberikan bukan hanya soal materi, tetapi juga harapan dan tambahan waktu bagi Nada untuk terus bertahan.Di tengah segala keterbatasan, mereka hanya menginginkan satu hal sederhana: kesempatan bagi putri mereka untuk hidup lebih lama, tumbuh, dan merasakan masa kecil yang seharusnya.

Probolinggo — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kraksaan menggelar kegiatan buka bersama dalam rangka mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 Maret 2026, di Saka 9 Pondok Pesantren Nurul Qodim Desa Kalikajar Kulon, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus harian PC GP Ansor Kraksaan serta pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kecamatan Kraksaan. Momentum Ramadan dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang kebersamaan, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi organisasi.Ketua PC GP Ansor Kraksaan, Abd. Rahman, menegaskan bahwa kegiatan buka bersama menjadi bagian dari upaya merawat kekompakan kader.“Kami ingin momentum Ramadan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat silaturahmi antar pengurus dan kader. Ansor tidak hanya solid dalam gerakan, tetapi juga hangat dalam kebersamaan,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi yang penting untuk memperkuat arah gerak organisasi ke depan.“Melalui kegiatan sederhana seperti buka bersama ini, kami berharap terbangun komunikasi yang lebih erat, sehingga ke depan Ansor Kraksaan semakin kuat dalam menjalankan peran sosial dan keumatan,” imbuhnya.Sementara itu, Ketua PCNU Kraksaan, KH. Chafidzul Hakiem Noer yang juga pengasuh Saka 9 Pondok Pesantren Nurul Qodim, dalam sambutannya menekankan pentingnya keikhlasan dalam berkhidmat di lingkungan Ansor dan Nahdlatul Ulama.“Ikhlas dalam berkhidmat di Ansor dan NU menjadi kunci utama. Dengan keikhlasan, setiap gerakan akan bernilai ibadah dan membawa keberkahan,” tegasnya.Ia juga mendorong agar program pengkaderan terus dimasifkan di semua tingkatan, baik di level cabang maupun PAC.“Pengkaderan harus diperkuat, mulai dari PKD, PKL, Diklatsar, Susbalan, bahkan kalau bisa sampai PKN. Ini penting untuk menyiapkan kader yang tangguh dan militan,” ujarnya.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PCNU Kraksaan siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan Ansor.“Ansor harus kokoh menjadi benteng ulama dan pesantren. PCNU siap support 100 persen dalam setiap kegiatan,” katanya.Menurutnya, organisasi yang kuat harus ditopang oleh struktur yang solid, kompeten, dan memiliki militansi tinggi.Ia juga mengingatkan agar kader Ansor tidak menjadikan politik sebagai tujuan utama.“Dalam NU, politik jangan menjadi tujuan, tetapi menjadi mitra untuk memperkuat program demi kepentingan umat. Dalam kepemimpinan Rahman, taruh dulu urusan politik. Ketika kita benar-benar berjuang untuk umat, semua akan datang dan merangkul,” tandasnya.Selain itu, ia mendorong agar Ansor tidak berhenti sebagai titik akhir kaderisasi, melainkan terus berkembang dari basis pesantren.“Di pesantren-pesantren besar harus mampu membentuk PAC istimewa. Ansor jangan menjadi titik akhir, tetapi bagian dari proses panjang pengabdian,” imbuhnya.Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam gerakan organisasi.“Harus ada hal-hal baru yang terus dikembangkan. Sesuai tagline NU Kraksaan, ‘Bangkit, bersinergi, bermanfaat’,” pungkasnya.Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIB ini mengusung dresscode khas Ansor-Banser, yakni kopiah hitam, kemeja putih, serta seragam organisasi. Diharapkan, kegiatan ini mampu memperkuat soliditas kader sekaligus mempertegas peran Ansor dalam mengabdi kepada umat dan bangsa.

Pasuruan – Aksi demonstrasi yang digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Senin (16/3/2026), sempat memanas. Massa aksi melakukan pembakaran ban sebagai bentuk protes karena Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan tidak segera menemui massa demonstran. Aksi tersebut digelar untuk menuntut kejelasan serta pertanggungjawaban atas tragedi meninggalnya seorang anak yang tenggelam di lubang bekas tambang di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Sejak awal aksi berlangsung, puluhan mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dan meminta pemerintah daerah hadir untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus tersebut. Namun hingga aksi berlangsung cukup lama, tidak ada pimpinan daerah yang menemui massa aksi, sehingga memicu kekecewaan para demonstran. Sebagai bentuk protes atas sikap tersebut, massa aksi kemudian membakar ban di depan kantor Pemkab Pasuruan. Wakil Ketua II PC PMII Pasuruan, Andrik Budi Laksono, dalam orasinya menilai terdapat ketimpangan dalam respons pemerintah daerah terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, dalam kasus pembunuhan seorang bocah di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, pemerintah daerah menunjukkan respons yang cepat dengan hadir langsung ke rumah korban. Dalam peristiwa tersebut, Wakil Bupati Pasuruan H.M. Shobih Asrori diketahui datang langsung ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban M. Haidar Mustofa (10) yang menjadi korban pembunuhan pada Agustus 2025. Namun berbeda dengan tragedi yang terjadi di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Andrik menyebut baik Bupati maupun Wakil Bupati Pasuruan tidak datang ke rumah korban yang meninggal akibat tenggelam di lubang bekas tambang. “Dalam kasus di Wonorejo, Wakil Bupati langsung datang ke rumah korban. Tapi dalam tragedi di Winongan ini, baik Bupati maupun Wakil Bupati tidak datang ke rumah korban. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penanganan kasus,” ujar Andrik Budi Laksono dalam orasinya. Ia bahkan menyebut bahwa hati nurani Pemerintah Kabupaten Pasuruan seolah telah meninggal dunia karena tidak adanya kehadiran maupun empati langsung dari pimpinan daerah terhadap keluarga korban. “Hari ini kami melihat seolah-olah telah meninggal dunia hati nurani Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ketika seorang anak kehilangan nyawa akibat lubang tambang, justru tidak ada kehadiran langsung dari pimpinan daerah untuk menunjukkan empati kepada keluarga korban,” tegas Andrik. Menurutnya, narasi mengenai ketimpangan dalam penanganan kasus tersebut juga diafirmasi oleh perwakilan Polres Pasuruan yang berada di lokasi aksi. Selain itu, PMII Pasuruan juga menyoroti pernyataan Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo yang meminta PMII untuk melakukan kajian ulang terkait status tambang di lokasi kejadian. Menurut Andrik, pernyataan tersebut tidak tepat karena kondisi dan status bekas tambang di lokasi tersebut sebelumnya telah dijelaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan. DLH Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa area bekas tambang seharusnya menjadi zona tertutup yang tidak boleh diakses masyarakat karena berpotensi membahayakan keselamatan. “Bupati meminta kami mengkaji ulang status tambang, padahal DLH Kabupaten Pasuruan sudah menyampaikan secara jelas bahwa area bekas tambang tersebut berbahaya dan seharusnya menjadi zona tertutup. Seharusnya pemerintah fokus pada penyelesaian persoalan dan penegakan tanggung jawab,” ujar Andrik. PMII Pasuruan menegaskan bahwa tragedi meninggalnya seorang anak akibat lubang bekas tambang tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa dan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Massa aksi mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di lokasi tersebut serta menindak tegas pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban reklamasi. Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian hingga massa aksi menyampaikan seluruh tuntutan mereka.

JEMBER – Garis polisi kini melingkar di salah satu mesin pompa solar di SPBU Jalan Teuku Umar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates (sebelumnya disebut wilayah Sumbersari), Jember. Penyegelan yang dilakukan pada Sabtu hingga Minggu (14-15 Maret 2026) ini merupakan buntut dari dugaan praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.Kasus yang tengah ditangani Polres Jember ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur. Organisasi mahasiswa ini menilai, berulangnya kasus serupa menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan distribusi BBM.Sekretaris PKC PMII Jawa Timur, Abdur Razak, menegaskan bahwa insiden ini tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan oknum operator atau penyegelan SPBU semata.Ia menyoroti tajam peran Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi dan pengawasan di lapangan."Penyegelan SPBU di Teuku Umar ini adalah bukti nyata bahwa pengawasan dari pihak Pertamina Patra Niaga masih sangat lemah, bahkan bisa dikatakan lalai. Solar subsidi itu hak rakyat kecil, petani, dan nelayan, bukan komoditas untuk dipermainkan mafia," tegas Razak melalui via telepon WhatsApp.Menurut Razak, Pertamina Patra Niaga seharusnya memiliki sistem deteksi dini yang mampu memantau kejanggalan transaksi di setiap SPBU secara real-time. Baginya, jika transaksi ilegal dalam jumlah besar bisa terjadi, maka sistem digitalization yang selama ini dibanggakan patut dipertanyakan efektivitasnya."Jangan sampai Pertamina hanya menjadi penonton saat subsidi negara dirampok. Kami mendesak Pertamina Patra Niaga untuk melakukan audit internal menyeluruh dan memberikan sanksi tegas, tidak hanya sanksi administratif ringan, tapi pemutusan hubungan usaha jika terbukti sistematis," imbuhnya.Lebih lanjut ia akan terus mengawal kasus ini. Ia tidak ingin masyarakat Jember terus-menerus mengalami kelangkaan solar hanya karena ulah segelintir orang yang mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat.

PROBOLINGGO  Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan "Harmoni Ramadan" sebagai ajang konsolidasi besar-besaran, Sabtu (14/3/2026). Bertempat di Aula Kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo, acara ini mengusung tajuk “Spirit Harlah Garda Bangsa Dalam Menyongsong Kemenangan.”Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi sayap pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut untuk memanaskan mesin politik sekaligus mempererat silaturahmi antar-kader di tengah suasana bulan suci.Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mohammad Badrul Kamal, dalam sambutannya menegaskan bahwa Garda Bangsa memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam menggaet pemilih muda.“Sejak dilantik, ini adalah momen konsolidasi perdana kita secara menyeluruh. Perlu diingat, Garda Bangsa adalah ujung tombak dan pintu masuk pertama bagi anak muda untuk mengenal dan terjun ke dunia politik,” ujar sosok yang akrab disapa Cak Bat itu.Ia menambahkan bahwa politik yang dijalankan PKB bukanlah politik kekuasaan semata, melainkan politik kebermanfaatan. Menurutnya, seluruh kader harus siap hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi nyata.Target Besar 14 Kursi DPRDMenatap kontestasi politik mendatang, Cak Bath mematok target tinggi namun realistis. Ia menegaskan kesiapan Garda Bangsa untuk memenangkan PKB di wilayah Kabupaten Probolinggo.“Target kita jelas, 14 kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo pada pemilu mendatang. Kita akan buktikan itu dengan kerja keras. Syaratnya satu: kita harus solid dan patuh pada instruksi serta garis perjuangan partai,” tegasnya di hadapan para kader yang hadir.Dalam orasi politiknya yang menggugah semangat, Badrul mengutip pernyataan ikonik dari tokoh politik dunia, Benazir Bhutto, tentang filosofi sebuah kapal."Benazir Bhutto pernah berkata bahwa saat paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ditambatkan di dermaga, cantik bermandikan cahaya. Namun, kapal tidak dibuat untuk sekadar ditambatkan. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang dan membelah lautan."Cak Bath memaknai kutipan tersebut sebagai pelecut semangat bagi para kader untuk tidak hanya berdiam diri dalam zona nyaman.“Artinya, kehadiran kita di sini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk aksi nyata dan keterlibatan aktif demi menjemput kemenangan di pemilu yang akan datang,” pungkasnya.

PROBOLINGGO (LENSADATA) - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan serta menutup seluruh aktivitas tambang yang tidak memiliki izin di wilayah Probolinggo. Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang dinilai semakin terancam, akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Sekretaris PC PMII Probolinggo, Ahmad Rifa’i, mengatakan bahwa aktivitas tambang ilegal tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Selain itu, aktivitas tersebut juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Menurut Rifa’i, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersikap tegas terhadap praktik pertambangan yang tidak memiliki izin. Ia menilai, pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal hanya akan memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. “PC PMII Probolinggo mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan dan menutup seluruh aktivitas tambang yang tidak memiliki izin di wilayah Probolinggo. Aktivitas tambang ilegal jelas merusak lingkungan dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sekitar,” katanya. Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya perlu dilakukan terhadap tambang ilegal. Aktivitas pertambangan yang telah mengantongi izin pun harus tetap berada di bawah pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dari pihak yang berwenang. Rifa’i menegaskan bahwa kelalaian dalam pengawasan dapat menimbulkan dampak serius, terutama jika bekas galian tambang tidak dikelola dengan baik setelah aktivitas pertambangan selesai. Menurutnya, banyak kasus di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa lubang bekas tambang sering kali dibiarkan terbengkalai tanpa adanya upaya reklamasi yang memadai. “Jangan sampai terjadi kelalaian dalam pengawasan yang berakibat pada kerusakan lingkungan maupun jatuhnya korban jiwa akibat bekas galian tambang yang dibiarkan terbengkalai. Kita telah melihat berbagai kejadian di daerah lain, termasuk yang baru terjadi di Pasuruan, di mana lubang bekas tambang menimbulkan korban. Peristiwa semacam ini tidak boleh sampai terjadi di Probolinggo,” tegasnya. Ia juga menyoroti persoalan reklamasi pascatambang yang selama ini dinilai belum berjalan secara optimal. Dalam banyak kasus, kata Rifa'i, lubang bekas galian tambang tidak benar-benar ditutup kembali sebagaimana mestinya. "Akibatnya, lubang tersebut berubah menjadi genangan air atau bahkan danau yang berpotensi membahayakan masyarakat," ucapnya. Di Indonesia, ujar Rifa’i, kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama dan hingga kini masih terus menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Ia menilai, lemahnya pengawasan serta minimnya komitmen dalam menjalankan kewajiban reklamasi. "Membuat dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan semakin sulit dikendalikan," jelasnya. Karena itu, PC PMII Probolinggo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan. Pemerintah dan pihak terkait diminta untuk memperketat pengawasan serta memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan. Jangan sampai keuntungan ekonomi justru mengorbankan lingkungan dan keselamatan masyarakat,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Leces-Tegalsiwalan-Banyuanyar, Arief Hidayat yang akrab disapa Cak Dayat, menyampaikan bahwa penanganan bencana banjir tidak berhenti ketika air mulai surut. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kecamatan Leces untuk membahas langkah penanganan banjir di sejumlah titik rawan di wilayah tersebut.FGD tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, Camat Leces, Sigit Pujoutomo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, R. Oemar Sjarif, perwakilan Polsek dan Koramil Leces, Kepala Pasar Leces, mitra SPPG, serta perwakilan Pemerintah Desa Sumber Kedawung.Dalam forum tersebut, Cak Dayat menegaskan bahwa pascabencana banjir perlu dilakukan langkah lanjutan berupa perumusan solusi yang terukur dan terencana agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim hujan.“Penanganan bencana tidak selesai ketika banjir surut. Setelah itu kita harus duduk bersama untuk mencari solusi permanen agar kejadian yang sama tidak terus berulang,” tegasnya.Ia menjelaskan bahwa dalam forum tersebut dibahas sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Leces beserta langkah penanganannya. Menurutnya, solusi yang disepakati dibagi menjadi langkah jangka pendek dan jangka panjang.Untuk penanganan jangka pendek di titik banjir simpang tiga arah bantaran samping jalur PJKA, Cak Dayat menyampaikan bahwa akan dilakukan peninggian jalan menggunakan sandbag serta pengecoran. Selain itu, pembersihan saluran pembuangan air juga akan dilakukan di depan SPPG dan di bawah bangunan rumah kos yang berdiri di atas saluran pembuangan air.“Dalam jangka pendek, akan dilakukan peninggian jalan menggunakan sandbag dan pengecoran, serta pembersihan saluran pembuangan air di beberapa titik yang selama ini menjadi hambatan aliran air,” katanya.Sementara itu, untuk solusi jangka panjang di lokasi tersebut, Cak Dayat menyebutkan bahwa pipa saluran pembuangan di depan SPPG direncanakan akan diperbesar, agar debit air dapat mengalir lebih lancar saat hujan deras.Di titik banjir lain yang berada di Jalan Kiai Sekar atau di belakang Pasar Leces, Cak Dayat menyampaikan, bahwa pihak pasar telah menyatakan kesiapan untuk melakukan normalisasi saluran pembuangan air, yang masuk ke area pasar.“Pihak pasar juga menyampaikan rencana jangka panjang berupa pembangunan saluran pembuangan tambahan agar tekanan aliran air saat hujan deras dapat berkurang,” ujarnya.Selain itu, dalam forum tersebut juga dibahas kondisi di sekitar SD Taruna Leces. Cak Dayat menyampaikan bahwa keberadaan kios dan pertokoan di sepanjang pinggir jalan turut menjadi perhatian, karena menutup sebagian jalur aliran air.Menurutnya, para pedagang diminta untuk secara rutin membersihkan sampah di bawah kios maupun di sekitar pertokoan masing-masing, agar tidak menghambat aliran air ketika hujan turun.Cak Dayat juga menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja yang jelas atas hasil kesepakatan dalam forum tersebut. Ia meminta agar setiap solusi yang telah disepakati dilengkapi dengan timeline, rencana teknis, serta target waktu penyelesaian.“Setiap langkah yang disepakati harus memiliki timeline yang jelas, rencana teknis yang terperinci, serta target waktu penyelesaian. Agar penanganannya dapat berjalan secara terukur,” terangnya.Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Camat Leces yang telah menginisiasi FGD lintas sektor sebagai respons terhadap banjir yang terjadi di wilayah tersebut. “Langkah Camat Leces menginisiasi forum ini merupakan bentuk respons cepat pascabencana agar seluruh pihak bisa duduk bersama mencari solusi,” tambahnya.Ia juga menyampaikan bahwa dalam forum tersebut, muncul rencana jangka panjang untuk melakukan revitalisasi jalur pembuangan air menuju Desa Leces. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan aliran air di satu titik yang selama ini sering menyebabkan banjir ketika curah hujan tinggi.“Revitalisasi jalur pembuangan air menuju Desa Leces menjadi salah satu rencana jangka panjang, agar aliran air tidak lagi terpusat di satu titik,” pungkasnya.

JAKARTA (LENSADATA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan akses anak berusia di bawah 16 tahun terhadap sejumlah platform digital.Kebijakan tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Melalui regulasi ini, anak di bawah usia 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital."Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari PP Tunas. Melalui regulasi ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring," ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Ia menjelaskan bahwa implementasi aturan tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.Dalam penerapannya, akun milik anak di bawah 16 tahun pada sejumlah platform digital yang dinilai berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox akan dinonaktifkan.Meutya menambahkan, penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform dapat menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.Ia juga mengakui bahwa pada tahap awal kebijakan tersebut kemungkinan menimbulkan ketidaknyamanan, baik bagi anak-anak maupun orang tua."Anak-anak mungkin akan mengeluh dan orang tua bisa saja kebingungan dalam menghadapinya. Namun langkah ini kami yakini sebagai upaya terbaik untuk melindungi anak-anak," katanya.Meutya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan teknologi dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, bukan justru mengorbankan masa tumbuh kembang anak."Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita," ujarnya.Menurut Meutya, Indonesia menjadi salah satu negara non-Barat pertama yang menerapkan kebijakan pembatasan akses anak terhadap platform digital berisiko tinggi.Kebijakan tersebut dinilai penting untuk melindungi anak dari berbagai ancaman di ruang digital, seperti paparan konten pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga kecanduan penggunaan platform digital.Melalui regulasi ini, pemerintah juga ingin memastikan bahwa orang tua tidak lagi menghadapi tantangan tersebut sendirian."Pemerintah hadir agar para orang tua tidak harus bertarung sendiri melawan raksasa algoritma," kata Meutya.

Masih ingat lagu rap battle politik yang sempat viral di YouTube saat masa kontestasi pemilu? Lagu tersebut menampilkan duel lirik rap yang menggambarkan persaingan dua tokoh politik Indonesia, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Dalam video tersebut, kedua tokoh diperagakan oleh kreator konten yang memerankan karakter mereka dalam format rap battle yang penuh satire.Dengan irama musik hip-hop/rap yang cepat dan penuh sindiran, lagu tersebut menampilkan lirik yang saling menanggapi, seolah kedua tokoh sedang berdebat melalui musik. Isi liriknya banyak menyinggung perjalanan politik masing-masing tokoh, pengalaman kepemimpinan, hingga perbedaan pandangan mengenai arah pembangunan Indonesia.Pada saat itu, rap battle tersebut menjadi gambaran masa lalu dinamika politik Indonesia, ketika kedua tokoh masih berada dalam arena persaingan menuju kursi kepemimpinan nasional. Format rap battle membuat isu politik yang biasanya disampaikan dalam debat formal menjadi lebih ringan, kreatif, dan mudah diterima oleh publik, terutama generasi muda di media sosial.Kini situasinya telah berubah. Prabowo Subianto telah menjabat sebagai Presiden Indonesia dan masa pemerintahannya telah memasuki satu tahun. Apa yang dulu hadir dalam bentuk lirik rap yang penuh kritik dan sindiran kini berhadapan dengan realitas pemerintahan yang sedang berjalan.Perjalanan dari masa kampanye menuju masa pemerintahan menunjukkan perbedaan antara perdebatan politik di masa lalu dan tantangan nyata di masa kini. Isu-isu yang dulu menjadi bahan adu argumen kini menjadi bagian dari kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintah.Rap battle politik tersebut akhirnya tidak hanya menjadi hiburan di dunia digital, tetapi juga menjadi potret sebuah periode dalam perjalanan politik Indonesia. Melalui musik rap dan satire, video itu merekam bagaimana persaingan, kritik, dan gagasan para tokoh politik pernah dipertemukan dalam sebuah panggung kreatif.Kini, setelah satu tahun pemerintahan berjalan, lagu rap battle itu masih dikenang sebagai gambaran dinamika politik yang pernah terjadi—dari panggung persaingan politik menuju tanggung jawab memimpin negara.

PROBOLINGGO – PT Paiton Energy selaku pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Kabupaten Probolinggo memastikan operasional pembangkit tetap berjalan stabil meskipun dinamika geopolitik global berpotensi memengaruhi rantai pasok sektor energi.Perusahaan telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan dampak konflik internasional, khususnya terkait ketersediaan suku cadang serta potensi fluktuasi harga komoditas energi.Chief Financial Officer PT Paiton Energy, Bayu Anggoro Widyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian internal mengenai potensi gangguan pada rantai pasok global yang dapat terjadi akibat konflik di sejumlah wilayah dunia.Menurut Bayu, perusahaan perlu menyiapkan berbagai skenario karena konflik geopolitik berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.“Salah satu komisaris kami, Marsetio yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut, juga sempat berdiskusi dengan kami. Berdasarkan analisis beliau, konflik ini kemungkinan tidak berlangsung sebentar. Karena itu kami harus bersiap sejak dini,” ujar Bayu saat dihubungi, Jumat (6/3/2026).Bayu menjelaskan, sektor energi memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap rantai pasok global. Sejumlah komponen dan suku cadang pembangkit masih didatangkan dari luar negeri.Salah satu jalur perdagangan internasional yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, yang merupakan rute strategis pengiriman komoditas energi dunia.“Dampaknya tentu ada karena supply chain kami bersifat global. Beberapa sparepart masih harus didatangkan dari luar negeri, sehingga itu yang perlu kami antisipasi,” katanya.Meski demikian, ia memastikan kondisi operasional PLTU Paiton saat ini masih relatif aman. Hal ini karena proses pemeliharaan tahunan atau outage pembangkit telah selesai dilakukan pada awal tahun.“Outage tahun ini sudah selesai di awal tahun. Jadi sepanjang tahun ini tidak ada lagi outage besar, sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala rantai pasok jika sewaktu-waktu harus melakukan pengadaan sparepart impor,” jelasnya.Selain mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok, perusahaan juga terus memonitor perkembangan harga komoditas energi global. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah kerap memicu kenaikan harga minyak yang kemudian berdampak pada komoditas energi lainnya.Namun untuk bahan bakar utama pembangkit, yakni batu bara, Bayu menilai pasokan dari dalam negeri masih relatif aman.“Batu bara sebagai bahan baku utama kami berasal dari dalam negeri, sehingga secara pasokan tidak terlalu terdampak langsung oleh geopolitik di Timur Tengah,” ujarnya.Meski demikian, ia mengakui potensi kenaikan harga batu bara tetap terbuka karena biasanya mengikuti tren kenaikan harga minyak dunia.“Biasanya ketika harga minyak naik akibat kondisi di Timur Tengah, komoditas lain ikut terdorong naik. Kemungkinan batu bara juga bisa ikut meningkat,” tambahnya.Di sisi lain, pemerintah saat ini juga tengah meninjau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang batu bara untuk memastikan ketersediaan pasokan bagi sektor ketenagalistrikan nasional.PT Paiton Energy bersama Asosiasi Pengusaha Listrik Batu Bara Indonesia juga telah melakukan pembahasan dengan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan guna memastikan pasokan batu bara tetap terjaga, terutama menjelang periode kebutuhan listrik tinggi seperti Lebaran.Selain isu pasokan energi, perusahaan juga mencermati meningkatnya permintaan listrik di sistem kelistrikan Jawa–Bali. Hal ini terlihat dari kenaikan capacity factor pembangkit yang kini telah melampaui target awal perusahaan.“Dari yang sebelumnya dianggarkan sekitar 80 persen, sekarang capacity factor kami sudah di atas 90 persen. Artinya konsumsi batu bara juga ikut meningkat,” jelas Bayu.Peningkatan produksi listrik tersebut berdampak pada menurunnya stok batu bara di sejumlah pembangkit. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Paiton Energy, tetapi juga di beberapa pembangkit lain di kawasan Paiton maupun di sistem kelistrikan Jawa–Bali.“Stok batu bara memang menurun, bukan hanya di Paiton Energy. Di pembangkit lain seperti Jawa Power dan PLN Nusantara Power juga mengalami kondisi serupa. Di beberapa pembangkit lain di sistem Jawa-Bali stoknya juga sedang turun,” katanya.Meski begitu, Bayu menegaskan pemerintah telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan menugaskan sejumlah perusahaan pemasok batu bara guna memastikan pasokan bahan baku bagi pembangkit listrik nasional tetap terjaga.