PROBOLINGGO – Di tengah polemik penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Probolinggo, ada kelompok yang selama ini nyaris luput dari perhatian. Mereka adalah para relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini harus menjalani hari-hari penuh ketidakpastian akibat status suspend yang belum kunjung dicabut.
Jumlahnya tidak sedikit. Diperkirakan lebih dari seribu relawan terdampak sejak puluhan SPPG dihentikan operasionalnya pada akhir Mei lalu. Mereka yang sebelumnya bekerja setiap hari menyiapkan makanan bergizi bagi ribuan siswa kini hanya bisa menunggu tanpa kepastian kapan dapur kembali dibuka.
Padahal, sejumlah SPPG mengaku telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang menjadi syarat operasional. Namun hingga kini, sebagian masih belum menerima keputusan pencabutan suspend.
Bagi masyarakat awam, penghentian operasional dapur mungkin hanya terlihat sebagai persoalan administrasi. Namun bagi para relawan, kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Bukan Sekadar Relawan, Banyak yang Menopang Ekonomi Keluarga
Sebagian besar relawan berasal dari kalangan ibu rumah tangga dan masyarakat sekitar yang selama ini terlibat dalam operasional dapur. Aktivitas tersebut bukan hanya menjadi bentuk pengabdian sosial, tetapi juga membantu menambah penghasilan keluarga.
Ketika dapur berhenti beroperasi, sumber pemasukan itu ikut terhenti.
Salah satu relawan yang meminta identitasnya disamarkan sebagai Mama, dari salah satu SPPG di Kecamatan Krejengan, mengaku kondisi ini sangat berat bagi banyak rekannya.
“Yang dirugikan bukan hanya pengelola dapur. Ada banyak relawan yang selama ini ikut bekerja setiap hari. Sekarang mereka hanya bisa menunggu. Ada yang punya anak sekolah, ada yang membantu kebutuhan rumah tangga dari penghasilan di sini,” ujarnya.
Menurutnya, sejak suspend diberlakukan, suasana yang sebelumnya penuh semangat berubah menjadi kegelisahan.
“Setiap hari yang ditanyakan teman-teman cuma satu, kapan dapur buka lagi? Karena mereka juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara sampai sekarang belum ada kepastian,” katanya.
“Kami Kehilangan Penghasilan Tambahan”
Keluhan serupa disampaikan relawan lain yang meminta namanya disamarkan sebagai Siti. Ia mengaku aktivitas di dapur MBG menjadi salah satu penopang kebutuhan rumah tangga.
“Mungkin bagi sebagian orang ini hanya relawan. Tapi bagi kami, ada penghasilan yang sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Saat dapur tutup, kami kehilangan itu. Sementara harga kebutuhan terus naik dan anak-anak tetap harus sekolah,” tuturnya.
Siti berharap pemerintah segera memberikan kepastian kepada SPPG yang telah memenuhi persyaratan.
“Kami tidak meminta apa-apa selain kejelasan. Kalau memang sudah memenuhi syarat, kenapa harus berlarut-larut? Yang menunggu ini bukan satu dua orang, tapi banyak keluarga,” katanya.
“Dapur Sepi, Hati Kami Juga Ikut Sepi”
Relawan lainnya, sebut saja Rina, mengaku sedih melihat kondisi dapur yang kini tidak lagi beroperasi.
Menurutnya, para relawan selama ini bekerja bukan semata-mata karena penghasilan, tetapi juga karena merasa memiliki peran dalam membantu pemenuhan gizi anak-anak.
“Biasanya sejak pagi dapur ramai. Ada yang memasak, menyiapkan bahan, mengemas makanan. Sekarang semuanya sunyi. Rasanya sedih melihat tempat yang dulu penuh aktivitas menjadi kosong seperti ini,” ujarnya.
Rina mengatakan para relawan sebenarnya siap kembali bekerja kapan saja.
“Peralatannya ada, dapurnya siap, orang-orangnya juga siap. Kami hanya menunggu lampu hijau agar bisa kembali bekerja dan melayani anak-anak,” katanya.
Baru Dua SPPG Dicabut Suspend
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mencabut status suspend sebagian SPPG di Kabupaten Probolinggo. Koordinator Makan Bergizi Gratis Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko, menyebut dua SPPG telah resmi kembali beroperasi.
“Ada dua yang sudah dicabut suspend-nya. Yakni, SPPG Randumerak dan SPPG Maron Kidul,” ujarnya, dikutip dari Radar Bromo.
Menurut Pujo, pencabutan dilakukan setelah hasil verifikasi menunjukkan seluruh persyaratan telah dipenuhi, termasuk persoalan IPAL dan fasilitas pendukung lainnya.
“Persoalan IPAL dan lainnya sudah dipenuhi sesuai hasil verifikasi,” katanya.
Namun dari 22 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara, masih terdapat lima unit yang belum mengajukan usulan pencabutan suspend.
“Lima SPPG sampai sekarang belum mengusulkan pencabutan suspend,” kata Pujo.
Menanti Kepastian
Meski proses pemulihan mulai berjalan, ribuan relawan yang terdampak berharap percepatan dapat dilakukan terhadap SPPG yang telah memenuhi persyaratan. Sebab semakin lama status suspend berlangsung, semakin panjang pula daftar keluarga yang harus menanggung dampaknya.
“Kami hanya ingin bekerja lagi. Kami ingin dapur kembali hidup. Kami ingin kembali melayani anak-anak seperti dulu. Jangan biarkan relawan yang sudah berjuang sejak awal menjadi pihak yang paling lama menanggung akibat dari situasi ini,” pungkas Mama.
Bagi para relawan, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan administrasi atau verifikasi teknis. Ini adalah tentang keberlangsungan hidup lebih dari seribu relawan dan keluarga mereka yang kini menggantungkan harapan pada satu keputusan yang hingga hari ini masih mereka tunggu.
