Kraksaan, 4 Oktober 2026 Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU) Institut Badri Mashduqi (IBAMA) Kraksaan, Probolinggo, resmi melepas peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional yang akan melaksanakan pengabdian di Tanah Suci, Makkah dan Madinah.Kegiatan pelepasan berlangsung pada 4 Oktober 2026 di lingkungan Institut Badri Mashduqi. Tiga peserta yang diberangkatkan terdiri atas dua mahasiswa,*Muhammad Sidqi Romadhon dan Wardatul Faiza, serta Ust. M. Saifillah, M.Pd.* selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).Berbeda dengan KKN reguler, program KKN Internasional ini membawa misi khusus, yakni memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk membimbing dan mendampingi langsung jemaah umrah selama 50 hari di Makkah dan Madinah.Program tersebut menjadi ruang aktualisasi bagi mahasiswa MHU untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Berbagai pengetahuan, mulai dari teori manasik, fikih haji dan umrah, manajemen akomodasi, hingga pelayanan dan pendampingan jemaah, akan dipraktikkan secara langsung dalam situasi nyata di Tanah Suci.Ketua Program Studi MHU menyampaikan bahwa program KKN Internasional dirancang tidak sekadar sebagai kegiatan akademik, tetapi juga sebagai proses pembentukan mental dan profesionalitas mahasiswa.> “KKN 50 hari ini adalah ujian mental dan profesionalitas. Mereka akan belajar melayani tamu-tamu Allah secara langsung,” tuturnya.Melalui program ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara lebih utuh dinamika pelayanan jemaah umrah sekaligus mengasah kemampuan komunikasi, pendampingan, manajemen, dan problem solving di lingkungan kerja internasional.Pihak Institut Badri Mashduqi berharap pelaksanaan KKN Internasional ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi para peserta sekaligus bekal untuk membentuk lulusan MHU yang amanah, kompeten, profesional, dan siap berkontribusi dalam dunia pelayanan haji dan umrah.Lebih dari sekadar perjalanan akademik, keberangkatan ke Tanah Suci ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk belajar dengan melayani, bertumbuh melalui pengalaman, dan mengabdikan ilmu di hadapan para tamu Allah.

PROBOLINGGO — Ratusan jemaah Thoriqoh Attijaniyah mengikuti kegiatan Hailalah Bersama yang digelar di Yayasan Tarbiyatul Islam (YTI) Walisongo, Pondok Pesantren Manba’ul Huda, Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jumat (2/10/2026).Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri sedikitnya 21 muqaddam atau pembimbing Thoriqoh Attijaniyah dari Kabupaten Probolinggo dan sejumlah daerah di sekitarnya. Kehadiran para muqaddam menjadi bagian dari upaya memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus mempererat silaturahmi antarikhwan atau anggota tarekat di wilayah Tapal Kuda.Pengasuh Pondok Pesantren Manba’ul Huda sekaligus tuan rumah kegiatan, KH Ahmad Ubaidillah, menyampaikan bahwa majelis Hailalah merupakan agenda rutin yang memiliki nilai spiritual sekaligus sosial bagi para pengikut Thoriqoh Attijaniyah.Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk memperbanyak zikir dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi wadah memperkuat persaudaraan antarsesama jemaah.“Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini kami dapat bersilaturahmi dan berzikir bersama para kiai, muqaddam, serta ikhwan dari berbagai daerah. Semoga majelis ini menjadi sarana mempererat persaudaraan dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT,” ujarnya.KH Ahmad Ubaidillah menjelaskan bahwa Hailalah merupakan salah satu amaliah yang dijalankan dalam tradisi Thoriqoh Attijaniyah. Melalui kegiatan tersebut, para jemaah diajak untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT sekaligus mendoakan keselamatan umat, bangsa, dan masyarakat.Ia menilai kehadiran puluhan muqaddam dalam satu majelis memberikan semangat tersendiri bagi para santri dan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan itu juga menjadi sarana bertukar pengalaman dan memperkuat koordinasi dalam pengembangan syiar keagamaan di tengah masyarakat.“Kami berharap majelis ini menjadi ikhtiar bersama untuk terus menyebarkan syiar Islam yang damai, sejuk, dan menentramkan. Semoga silaturahmi antarikhwan Thoriqoh Attijaniyah senantiasa terjaga dan membawa keberkahan bagi seluruh umat,” tambahnya.Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan salawat, dilanjutkan dengan zikir Hailalah secara berjemaah, kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin secara bergantian oleh para muqaddam yang hadir.Suasana khusyuk tampak menyelimuti seluruh rangkaian acara. Para jemaah mengikuti setiap sesi dengan penuh kekhidmatan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT sekaligus memperkuat kebersamaan dalam bingkai persaudaraan Islam.Melalui kegiatan tersebut, para peserta berharap nilai-nilai spiritual, persatuan, dan kebersamaan yang terbangun dalam majelis dapat terus terjaga serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

PROBOLINGGO — Aliansi BEM Probolinggo Raya bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan eksternal (ormek) dan organisasi kepemudaan menggelar aksi bertajuk “September Hitam: Menolak Lupa dan Menagih Janji” di depan Mapolres Probolinggo, Rabu (30/9/2026).Aksi tersebut mengangkat sejumlah isu, mulai dari penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), perlindungan masyarakat, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, hingga komitmen aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.Koordinator Lapangan aksi yang juga Ketua BEM Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Hedi Firmansyah, mengatakan gerakan September Hitam merupakan momentum untuk mengingat berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada aparat penegak hukum.“Aksi ini merupakan bagian dari gerakan September Hitam sekaligus penegasan bahwa kami menolak lupa. Kami hadir untuk mengingatkan bahwa berbagai peristiwa yang pernah terjadi harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali,” ujarnya dalam orasi.Menurut Hedi, pergantian kepemimpinan di lingkungan kepolisian daerah diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan.Dalam aksi tersebut, massa juga menyinggung kasus Faradila Amalia Najwa, mahasiswi asal Probolinggo yang meninggal dunia dalam perkara yang melibatkan mantan anggota Polres Probolinggo. Kasus tersebut telah diproses secara hukum dan menjadi salah satu isu yang diangkat sebagai pengingat pentingnya pengawasan internal serta perlindungan terhadap masyarakat.Selain menyampaikan aspirasi terkait HAM dan penegakan hukum, massa aksi juga menagih komitmen dialog dengan pimpinan institusi keamanan di Probolinggo. Sebelum aksi berlangsung, mahasiswa mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Kapolres Probolinggo dan Komandan Kodim 0820 Probolinggo untuk berdialog secara langsung dengan peserta aksi.Namun, menurut Hedi, pimpinan kedua institusi tersebut tidak hadir menemui massa aksi saat demonstrasi berlangsung.“Kami telah menyampaikan surat resmi untuk berdialog secara langsung. Kami berharap ke depan ada ruang komunikasi yang lebih terbuka antara aparat dan masyarakat, khususnya mahasiswa,” katanya.Selama aksi berlangsung, situasi sempat memanas ketika terjadi adu dorong antara sebagian peserta aksi dan aparat pengamanan. Ketegangan terjadi saat massa meminta akses untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pihak yang dianggap berwenang menerima aspirasi mereka.Meski demikian, aksi tetap berlangsung hingga seluruh tuntutan dan pernyataan sikap disampaikan oleh perwakilan massa.Dalam orasinya, mahasiswa juga menyoroti persoalan keamanan masyarakat di Probolinggo. Mereka menilai berbagai tindak kriminalitas yang masih terjadi, termasuk kasus pembegalan, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih maksimal dari aparat penegak hukum.“Kami berharap masyarakat mendapatkan jaminan keamanan yang nyata melalui langkah-langkah konkret dari aparat,” ujar Hedi.Sebagai bagian dari tuntutan, Aliansi BEM Probolinggo Raya bersama organisasi yang tergabung dalam aksi membawa 10 poin Pakta Integritas bertajuk “Menolak Diam, Menjaga Rakyat”. Dokumen tersebut berisi sejumlah poin, di antaranya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, pengamanan aksi secara humanis, serta penguatan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan aparat.Hedi menegaskan bahwa gerakan September Hitam tidak berhenti pada aksi kali ini. Menurutnya, mahasiswa akan terus mengawal berbagai isu yang mereka suarakan hingga memperoleh respons dari pihak terkait.“Aksi ini bukan akhir. Kami akan terus mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan dan mendorong adanya komitmen nyata untuk mewujudkan keamanan, penegakan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tegasnya.Bagi Aliansi BEM Probolinggo Raya dan organisasi yang terlibat, aksi September Hitam menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan demokratis.

PROBOLINGGO – Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Probolinggo, Maulidia Putri, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan pencabulan terhadap seorang santri yang terjadi di wilayah Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Kasus yang melibatkan korban anak di bawah umur tersebut saat ini telah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Probolinggo.Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban merupakan seorang santri berinisial RF. Sementara itu, terlapor dalam kasus tersebut berinisial AMM. Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman guna mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan laporan tersebut.Kapolsek Bantaran, AKP Agus Eko Widodo, membenarkan adanya laporan dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah Kecamatan Bantaran. Menurutnya, penanganan perkara tersebut telah dilimpahkan kepada Unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo.“Sudah ditangani PPA Polres,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2026).Mencuatnya dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk organisasi perempuan dan kepemudaan di Kabupaten Probolinggo. Ketua KOPRI PC PMII Probolinggo, Maulidia Putri, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang diduga menimpa seorang anak yang sedang menempuh pendidikan.Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial lainnya. Oleh karena itu, kasus yang menyangkut kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani secara serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.“Kalau seorang anak takut untuk bercerita, jangan kita bertanya mengapa dia diam. Yang perlu menjadi perhatian adalah mengapa sampai dia merasa tidak aman untuk bersuara,” ujar Maulidia.Ia menilai bahwa pemulihan korban harus menjadi prioritas utama. Selain penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat, korban juga membutuhkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai agar dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan baik.Maulidia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengabaikan kepentingan korban dalam proses penanganan perkara. Menurutnya, keselamatan dan masa depan anak harus ditempatkan di atas kepentingan lain apa pun.“Kami berharap korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak. Keselamatan dan pemulihan korban harus menjadi perhatian utama semua pihak,” tegasnya.Lebih lanjut, KOPRI PC PMII Probolinggo meminta Satreskrim Polres Probolinggo untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Pihaknya berharap proses hukum berjalan sesuai prosedur sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi dan keadilan dapat ditegakkan.“Kami berharap kasus ini diusut secara tuntas dan objektif. Proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya agar memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi korban,” pungkasnya.Hingga berita ini ditulis, Unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo masih melakukan penanganan dan pendalaman terhadap laporan yang telah diterima. Belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan.

Kendari – Panglima Garuda untuk Rakyat (GUNTUR) Haluoleo Sulawesi Tenggara, Rusman Patawari, menilai terjadi transformasi besar dalam hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama arah kebijakan pembangunan yang menempatkan kedaulatan pangan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi rakyat, ketahanan energi, pembangunan sumber daya manusia, serta efisiensi tata kelola negara.Menurut Rusman, perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari munculnya berbagai program kerakyatan, tetapi juga dari keberanian pemerintah mengambil kebijakan struktural yang diarahkan untuk mengubah pola pembangunan.“Kalau kita melihat perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, terlihat ada perubahan orientasi pembangunan yang cukup besar. Pemerintah tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pangan, energi, industri, desa, nelayan, petani, UMKM dan sumber daya alam menjadi bagian dari fondasi kemandirian nasional,” ujar Rusman di Kendari, Rabu (30/9/2026).*Swasembada pangan*Rusman menilai kebijakan ketahanan pangan merupakan salah satu agenda yang paling relevan bagi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai daerah agraris sekaligus wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang besar.Dalam pidato kenegaraan Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pemerintahan. Pemerintah juga menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras dalam satu tahun serta swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.“Bagi Sultra, swasembada pangan nasional harus menjadi peluang untuk memperkuat produksi daerah. Kita harus menjadi salah satu lumbung produksi pangan, baik beras, jagung, hortikultura, peternakan maupun komoditas perikanan,” katanya.Ia menambhakan, tantangannya sekarang ada pada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten di Sultra untuk memanfaatkan sebaik mungkin program ketahanan pangan pemerintah pusat.*MBG dan rantai ekonomi baru*Rusman juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berkembang menjadi salah satu program prioritas nasional.“MBG jangan dilihat hanya sebagai program pemberian makanan. MBG dapat menjadi pasar baru bagi petani, nelayan, peternak, pengusaha pangan, UMKM dan koperasi di daerah,” ujar Rusman.Oleh karena itu, GUNTUR Haluoleo mendukung dan terus mendorong pelaku usaha dan produsen pangan Sultra dipersiapkan untuk masuk dalam rantai pasok program tersebut, dengan tetap memperhatikan standar kualitas, keamanan pangan dan mekanisme pengadaan yang berlaku.*Koperasi Merah Putih*Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dinilai Rusman memiliki relevansi besar dengan karakter ekonomi Sulawesi Tenggara yang sebagian besar bertumpu pada masyarakat desa.Presiden dalam pidato kenegaraan menyampaikan bahwa koperasi diarahkan menjadi pusat ekonomi rakyat desa, termasuk sebagai offtaker hasil pertanian dan perikanan serta didukung sarana distribusi. “Kalau koperasi desa sudah menjadi offtaker dan berjalan dengan baik, maka persoalan klasik petani dan nelayan seperti akses pasar, distribusi dan posisi tawar dapat ditangani melalui kelembagaan ekonomi rakyat. Ini sangat relevan untuk Sultra,” kata Rusman.Menurutnya, koperasi harus terhubung dengan sentra produksi, pergudangan, cold storage, transportasi, pembiayaan dan industri pengolahan sehingga desa tidak hanya menjadi tempat produksi bahan mentah.*Hilirisasi*Rusman mengatakan kebijakan hilirisasi pemerintahan Prabowo menjadi agenda yang sangat strategis bagi Sultra.Sultra memiliki cadangan dan aktivitas pertambangan nikel yang besar, tetapi menurutnya pembangunan industri tidak boleh berhenti pada eksploitasi sumber daya alam.“Sultra harus menjadi contoh bahwa hilirisasi bukan sekadar membangun smelter. Hilirisasi dimaksudkan untuk menciptakan industri turunan, lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, tumbuhnya UMKM, serta penerimaan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat daerah,” ujarnya.Menurut Rusman, arah tersebut harus menjadi momentum bagi Sultra untuk mengembangkan ekosistem industri yang lebih luas, bukan hanya industri pertambangan.*Energi dan potensi kelautan Sultra*Selain pangan dan hilirisasi, Rusman menilai transformasi kebijakan energi juga penting bagi Sulawesi Tenggara.Pemerintah menyatakan Indonesia mulai mencapai swasembada solar melalui implementasi produksi diesel berbasis B50, sehingga sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Pemerintah menyebut langkah tersebut menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan sektor kelautan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yang mencakup pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang pendingin, pengolahan hasil laut, perumahan dan fasilitas sosial. Presiden menyampaikan bahwa 100 kampung nelayan telah dibangun dan pemerintah menargetkan 1.386 kampung nelayan berfungsi pada akhir 2026.Rusman menilai Sultra dengan wilayah laut yang luas harus mampu menangkap arah kebijakan tersebut.“Sultra tidak boleh melihat dirinya hanya sebagai daerah tambang. Kita punya laut, pulau-pulau, perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan potensi energi. Semuanya harus dikembangkan dalam satu desain pembangunan ekonomi daerah,” tegasnya.Memasuki hampir dua tahun pemerintahan Prabowo, Rusman mengatakan Sulawesi Tenggara Sultra harus mulai menyusun agenda pembangunan daerah yang lebih agresif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.Ia menyebut beberapa agenda strategis yang perlu menjadi perhatian, seperti:1. Memperkuat Sultra sebagai daerah produksi pangan dan protein nasional;2. Mengembangkan industri hilir berbasis nikel dan komoditas unggulan lainnya;3. Memperkuat industri pengolahan hasil laut dan perikanan;4. Mengembangkan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok ekonomi nasional;5. Mengembangkan energi baru dan terbarukan sesuai potensi daerah;Rusman menegaskan, arah pembangunan nasional yang dibawa pemerintahan Prabowo akan memberikan manfaat lebih besar bagi Sultra apabila pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, koperasi, petani, nelayan dan generasi muda mampu mengambil posisi sebagai pelaku pembangunan.“Sultra memiliki semua modal untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia Timur. Yang dibutuhkan adalah keberanian membuat desain besar pembangunan yang menghubungkan pangan, kelautan, pertambangan, industri, energi, UMKM dan sumber daya manusia,” katanya.Menurut Rusman, berbagai agenda tersebut pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pembangunan ekonomi yang inklusif, hilirisasi sumber daya alam, penguatan desa, serta peningkatan kemandirian bangsa.Ia mengatakan transformasi pemerintahan presiden Prabowo harus kita kawal bersama. GUNTUR Haluoleo Sulawesi Tenggara akan terus mendorong agenda pembangunan nasional dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di Sultra.“Dua tahun pertama harus menjadi fondasi. Tahun-tahun berikutnya harus menjadi fase akselerasi. Sultra tidak boleh hanya menjadi penonton dari transformasi ekonomi nasional. Sultra harus menjadi bagian penting dari transformasi itu,” pungkas Rusman.

Pasca-Muktamar ke-35 Tambakberas Jombang, NU memasuki fase baru. Kontestasi telah selesai. Kini tantangan terbesarnya adalah bagaimana seluruh energi, jaringan, dan sumber daya organisasi kembali dipersatukan untuk menjalankan mandat Muktamar.Karena itu, Sekretaris Jenderal PBNU ke depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif. Posisi ini membutuhkan figur yang memahami kultur NU, memiliki kemampuan komunikasi luas, serta mampu menerjemahkan keputusan organisasi menjadi kerja bersama.Dalam konteks tersebut, Gus Gudfan Arif Ghofur memiliki modal yang relevan.Pertama, pengalaman di lingkungan NU dan jejaring pesantren.Gus Gudfan bukan figur yang hadir secara tiba-tiba. Pengalamannya di berbagai lingkungan organisasi NU dan pesantren memberinya pemahaman terhadap NU sebagai struktur sekaligus kultur.Modal ini penting karena NU dihuni oleh lintas generasi. Ada para kiai dan masyayikh, pengasuh pesantren, kader senior, hingga generasi muda yang tumbuh dalam ruang digital dan profesional.Gus Gudfan memiliki ruang komunikasi dan dukungan dari berbagai kelompok tersebut. Ia dapat berdialog dengan generasi muda tanpa kehilangan kedekatan dengan kalangan senior dan pesantren.Kedua, kemampuan komunikasi struktural dan kultural.Keputusan PBNU harus dapat diterjemahkan sampai PWNU, PCNU, lembaga, badan otonom, dan struktur di bawahnya. Pada saat yang sama, aspirasi dari daerah, pesantren, kader, dan jamaah juga membutuhkan saluran yang efektif menuju pusat.Di sinilah kemampuan komunikasi menjadi penting.Gus Gudfan memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai simpul NU, sehingga dapat memainkan peran sebagai penghubung antara keputusan organisasi dan realitas di lapangan.Ketiga, jejaring yang memungkinkan terbukanya ruang konsolidasi.NU memiliki jaringan yang sangat luas dan beragam. Karena itu, Sekjen membutuhkan kemampuan membangun komunikasi tanpa terjebak pada sekat kelompok.Gus Gudfan memiliki modal jejaring yang cukup luas untuk berinteraksi dengan berbagai unsur, baik di lingkungan struktural maupun kultural. Karakter inilah yang relevan untuk membawa NU memasuki fase konsolidasi setelah Muktamar.Dukungan agar Gus Gudfan mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal PBNU pun semakin menguat di sejumlah kalangan, baik lintas generasi maupun antara unsur struktural dan kultural.Dari kalangan muda hingga senior, dari jaringan organisasi hingga pesantren, mulai muncul pandangan yang sama bahwa PBNU membutuhkan figur yang dapat diterima secara luas dan mampu bekerja melampaui sekat-sekat kepentingan.Tentu, keputusan mengenai struktur PBNU merupakan kewenangan kepemimpinan hasil Muktamar. Namun, kebutuhan organisasi tetap harus menjadi pertimbangan utama.NU membutuhkan Sekjen yang memahami tradisi, mampu membaca perubahan, terbuka terhadap berbagai kalangan, dan sanggup mengubah mandat organisasi menjadi kerja nyata.Dalam konteks itulah Gus Gudfan adalah sosok yang kuat untuk mengemban amanah Sekretaris Jenderal PBNU.Kontestasi telah selesai. Saatnya konsolidasi.Dan konsolidasi membutuhkan figur yang mampu membuat berbagai simpul NU kembali berbicara dalam satu bahasa: pengabdian dan kerja organisasi.

Achmad Baha'ur Rifqi Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara menyampaikan hasil Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) BEM PTNU Tahun 2026 sebagai pijakan strategis bagi penguatan kelembagaan organisasi sekaligus penegasan peran mahasiswa Nahdlatul Ulama dalam kehidupan kebangsaan.Mengusung tema “Mengawal Stabilitas Nasional, Meneguhkan Ekonomi Kerakyatan Menuju Bangsa yang Berdaulat,” MUSPIMNAS memandang stabilitas nasional sebagai kondisi multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan politik, tetapi juga mencakup kepastian hukum, ketahanan sosial, pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.Atas dasar itu, BEM PTNU menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian penting dari agenda kedaulatan bangsa. Penguatan UMKM, koperasi, ekonomi pesantren, petani, nelayan, pekerja, serta kewirausahaan generasi muda dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas kapasitas produktif masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.Penguatan Tata Kelola dan Regenerasi KepemimpinanMUSPIMNAS 2026 menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait pembenahan organisasi. Salah satunya adalah penegasan bahwa Presidium Nasional BEM PTNU ke depan harus merupakan mahasiswa aktif. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan kepemimpinan nasional tetap memiliki keterhubungan langsung dengan kehidupan akademik dan dinamika kemahasiswaan.Forum juga menegaskan bahwa Presidium Nasional dipilih melalui mekanisme yang melibatkan Koordinator Wilayah BEM PTNU Se-Nusantara untuk suara pemilih nya, sebagai bagian dari penguatan prinsip representasi dan legitimasi kelembagaan.Selain itu, MUSPIMNAS menetapkan arah pembentukan produk hukum baru mengenai standar administrasi dan tata kelola organisasi. Standardisasi tersebut diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, tertib administrasi, dokumentasi, serta kesinambungan kelembagaan BEM PTNU di tingkat nasional, wilayah, dan daerah.MUSPIMNAS juga memberikan mandat untuk merumuskan legal standing pendidikan kader muda Nahdlatul Ulama.BEM PTNU memandang pendidikan sebagai instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan nilai, pengetahuan, kepemimpinan, dan pengabdian generasi muda NU. Karena itu, pendidikan kader membutuhkan landasan kelembagaan yang jelas agar prosesnya dapat dikembangkan secara sistematis, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan zaman.Pendidikan kader tidak hanya diarahkan pada penguatan pemahaman keislaman dan ke NU an, tetapi juga kapasitas akademik, kepemimpinan, literasi digital, kemampuan membaca kebijakan publik, serta pengabdian sosial.Pasca MUSPIMNAS, BEM PTNU menegaskan fokus organisasi untuk berada di garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Nahdlatul Ulama dan kehormatan ulama, dengan tetap mengedepankan tradisi intelektual, tabayun, argumentasi berbasis data, dan koridor konstitusional.Pada saat yang sama, BEM PTNU akan memperkuat pengawalan terhadap berbagai dinamika sosial politik nasional, termasuk demokrasi, supremasi hukum, kebijakan publik, pendidikan, ekonomi, ketimpangan sosial, ketahanan pangan, lingkungan, kepemudaan, dan kesejahteraan masyarakat.Dalam menjalankan fungsi tersebut, BEM PTNU menegaskan posisinya sebagai mitra kritis dan konstruktif, dengan mendorong advokasi berbasis data dan kajian sehingga kritik terhadap kebijakan selalu disertai argumentasi serta alternatif solusi.Hasil MUSPIMNAS 2026 akan ditindaklanjuti melalui tiga agenda besar: penguatan tata kelola organisasi, penguatan pendidikan, dan penguatan peran kebangsaan.BEM PTNU akan memperkuat sistem kelembagaan dan regenerasi, merumuskan legal standing pendidikan kader muda NU, serta meningkatkan kapasitas kajian dan advokasi kebijakan publik.Pada saat yang sama, BEM PTNU akan terus mendorong ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari agenda kedaulatan nasional.MUSPIMNAS 2026 bukan sekadar forum konsolidasi, tetapi momentum untuk memastikan organisasi mahasiswa Nahdlatul Ulama memiliki kelembagaan yang kuat, kader yang kompeten, serta keberanian intelektual untuk mengawal kepentingan masyarakat dan masa depan bangsa.

KRAKSAAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi melepas kontingen santri yang akan berlaga dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) VII tingkat Provinsi Jawa Timur. Pelepasan berlangsung di Aula Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (25/9/2026) pagi.Kontingen tersebut akan membawa nama Kabupaten Probolinggo dalam ajang dua tahunan yang mempertemukan para santri dari Madrasah Diniyah (Madin) dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Mereka akan berkompetisi dalam sejumlah cabang olahraga dan seni Islami.Bupati Probolinggo Gus dr. Moh. Haris hadir langsung dalam acara pelepasan sekaligus memberikan motivasi kepada para santri yang akan bertanding. Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo Samsur, Kasubag TU H. Sakdun, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Ansori, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.Dalam arahannya, Gus Haris meminta seluruh peserta tampil percaya diri dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Ia juga berpesan agar para santri tidak hanya mengejar prestasi, tetapi tetap menjaga akhlak dan nama baik Kabupaten Probolinggo.“Kalian adalah santri-santri pilihan. Teruslah berjuang dengan gigih dalam perhelatan lomba di kancah Provinsi Jawa Timur ini. Bawa dan jagalah nama harum Kabupaten Probolinggo dengan prestasi terbaik dan akhlakul karimah,” pesan Gus Haris.Menurutnya, keikutsertaan para santri dalam Porsadin tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan di bidang olahraga dan seni Islami, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun pengalaman, mental kompetisi, serta mempererat silaturahmi antarsantri dari berbagai daerah.Gus Haris berharap para peserta mampu memberikan kemampuan terbaik selama pertandingan. Namun demikian, ia mengingatkan agar semangat berkompetisi tetap dibarengi dengan sikap sportif, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai pendidikan diniyah.Sementara itu, Ketua DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Probolinggo Ahmad Ubaidillah menyatakan optimistis terhadap peluang kontingen Kabupaten Probolinggo dalam Porsadin VII Jawa Timur. Menurut dia, persiapan para peserta telah dilakukan secara matang sebelum diberangkatkan ke tingkat provinsi.“Semua delegasi dari Kabupaten Probolinggo akan berjuang sampai darah penghabisan untuk membawa nama harum Kabupaten Probolinggo. Kami datang bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi untuk menang,” tegas Ahmad Ubaidillah.Ia mengatakan, para peserta telah dipersiapkan melalui pembinaan dan latihan untuk menghadapi berbagai cabang yang dipertandingkan. Persiapan tersebut diharapkan menjadi modal bagi para santri untuk tampil maksimal ketika berhadapan dengan kontingen dari daerah lain.Ahmad juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo memberikan dukungan kepada para santri yang akan bertanding. Menurutnya, doa dan dukungan masyarakat menjadi bagian penting untuk membangun motivasi para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan.“Kami memohon doa restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo agar semua peserta selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran selama perlombaan. Semoga ikhtiar ini membuahkan hasil terbaik dan kita bisa meraih juara umum di Porsadin Jatim tahun ini,” ujarnya.Pada Porsadin VII tingkat Jawa Timur tahun ini, kontingen Kabupaten Probolinggo akan bersaing dengan puluhan kabupaten/kota lainnya. Para santri akan mengikuti berbagai cabang olahraga dan seni Islami sesuai kategori yang telah ditetapkan panitia.Keikutsertaan tersebut sekaligus menjadi upaya Kabupaten Probolinggo mempertahankan tradisi prestasi di ajang Porsadin Jawa Timur. Dukungan pemerintah daerah, Kemenag, FKDT, Madin, para pembina, orang tua, serta masyarakat diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi para peserta.Dengan persiapan yang telah dilakukan, kontingen Kabupaten Probolinggo ditargetkan mampu memberikan hasil terbaik. Selain mengejar prestasi, para santri diharapkan dapat menunjukkan karakter santri yang berakhlak, disiplin, sportif, dan mampu membawa nama baik daerah selama berada di arena kompetisi.Perhelatan Porsadin VII Jatim pun menjadi panggung bagi para santri Kabupaten Probolinggo untuk menguji kemampuan sekaligus mengukir prestasi di tingkat provinsi. Target juara umum menjadi motivasi bagi seluruh kontingen untuk tampil maksimal hingga pertandingan terakhir.

SURABAYA — Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Jawa Timur menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) I di Hotel Bisanta Bidakara, Surabaya, Rabu (24/9/2026). Forum tertinggi organisasi di tingkat wilayah tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat ekosistem bisnis pesantren sekaligus menyusun arah program Hebitren Jawa Timur untuk periode kepengurusan berikutnya.Muswil I Hebitren Jawa Timur mengusung tema “Konsolidasi Santri dan Sinergi Bisnis Pesantren sebagai Penguatan Ekonomi Umat di Jawa Timur.” Kegiatan ini dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hebitren dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, Dewan Pembina, serta perwakilan pondok pesantren.Sejumlah agenda strategis dibahas dalam forum tersebut. Di antaranya laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, evaluasi pelaksanaan program, penyusunan program kerja ke depan, serta pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Hebitren Jawa Timur.Dalam proses pemilihan yang berlangsung melalui musyawarah mufakat, peserta Muswil secara aklamasi kembali memberikan amanah kepada Gus Faiz dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, untuk memimpin DPW Hebitren Jawa Timur pada periode berikutnya.Kepercayaan tersebut diberikan setelah peserta Muswil mencermati perjalanan dan program organisasi selama periode kepengurusan sebelumnya. Hebitren Jawa Timur selama ini mendorong penguatan ekonomi pesantren melalui konsolidasi koperasi pondok pesantren (kopontren), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) santri, serta pengembangan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak.Di bawah kepemimpinan Gus Faiz, Hebitren Jawa Timur juga disebut telah membangun sinergi dengan sejumlah lembaga dan mitra strategis, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), Bank Indonesia, serta sektor swasta. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka akses yang lebih luas bagi produk dan usaha pesantren agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.Usai kembali dipercaya memimpin organisasi, Gus Faiz menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Hebitren Jawa Timur ke depan akan diarahkan pada penguatan konsolidasi antar-DPD dan pembangunan ekosistem bisnis pesantren yang lebih terintegrasi.“Terima kasih atas amanah yang kembali diberikan. Ini bukan kemenangan pribadi, tapi kemenangan bersama seluruh santri,” kata Gus Faiz dalam sambutannya.Menurut dia, potensi pesantren di Jawa Timur sangat besar dan perlu dikelola secara bersama-sama agar mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian umat.“Ke depan, tugas kita bukan lagi berjalan sendiri-sendiri. Jatim punya 6.800 pesantren, ini kekuatan besar. Kita akan tuntaskan konsolidasi DPD, kita bangun katalog digital produk pesantren, dan kita wujudkan pesantren berdaulat, santri digital, guru sejahtera,” ujarnya.Gus Faiz menekankan pentingnya membangun pola kerja yang terintegrasi di antara pesantren, koperasi, pelaku UMKM santri, dan jaringan usaha yang berada di bawah ekosistem Hebitren . Menurutnya, konsolidasi diperlukan agar potensi ekonomi pesantren tidak berjalan secara parsial, tetapi dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi bersama.Selain pemilihan ketua, Muswil I juga menjadi forum untuk merumuskan sejumlah agenda strategis organisasi. Program tersebut mencakup penguatan kelembagaan DPD, pengembangan jejaring usaha pesantren, digitalisasi produk dan layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren.Pengembangan katalog digital produk pesantren menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian. Melalui digitalisasi, produk-produk yang dihasilkan pesantren dan UMKM santri diharapkan dapat lebih mudah dikenal, dipasarkan, dan diakses oleh konsumen dari berbagai daerah.Konsolidasi jaringan DPD Hebitren di seluruh Jawa Timur juga menjadi bagian penting dari agenda kepengurusan berikutnya. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat mempermudah pertukaran informasi, peluang kerja sama, hingga pengembangan bisnis antarpesantren.Muswil I Hebitren Jawa Timur sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pesantren dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi umat. Pesantren tidak hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.Dengan terpilihnya kembali Gus Faiz, kepengurusan DPW Hebitren Jawa Timur selanjutnya akan menghadapi tantangan untuk menerjemahkan berbagai agenda tersebut ke dalam program kerja yang konkret dan terukur.Forum Muswil menempatkan konsolidasi organisasi, penguatan bisnis pesantren, dan transformasi digital sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi pesantren. Hebitren Jawa Timur berharap penguatan ekosistem tersebut dapat memberikan manfaat bagi pesantren, santri, guru, serta masyarakat secara lebih luas.Kepengurusan baru juga diharapkan mampu memperluas jejaring kerja sama dengan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, BUMN, dan sektor swasta. Dengan kolaborasi tersebut, potensi ekonomi pesantren di Jawa Timur diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus menjadi bagian dari penguatan ekonomi umat di tingkat regional maupun nasional.

Jakarta - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambakberas, Jombang, telah selesai. Forum permusyawaratan tertinggi NU itu telah melahirkan keputusan-keputusan organisasi, termasuk penetapan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU masa khidmat 2026–2031 melalui musyawarah mufakat.Karena itu, sudah saatnya seluruh warga Nahdlatul Ulama menutup perbedaan selama proses Muktamar dan kembali merapatkan barisan untuk merawat NU.Hal tersebut disampaikan Achmad Baha’ur Rifqi, Intelektual Muda NU, yang mengajak seluruh elemen Nahdliyin menerima hasil Muktamar ke-35 dengan sikap bijaksana, dewasa, dan negarawan.Menurut Baha', perbedaan pandangan dalam sebuah forum sebesar Muktamar merupakan sesuatu yang wajar. Namun, setelah keputusan diambil melalui mekanisme organisasi, yang harus dikedepankan adalah penghormatan terhadap keputusan tersebut dan kepentingan NU yang jauh lebih besar.“Muktamar adalah ruang untuk berbeda pendapat, tetapi setelah keputusan ditetapkan, jangan biarkan perbedaan berubah menjadi perpecahan. Kita boleh memiliki pilihan, tetapi kita harus memiliki kebesaran hati untuk menerima keputusan bersama,” ujar Baha'.Ia juga menyoroti munculnya berbagai cerita mengenai proses musyawarah AHWA dalam menentukan Rais Aam. Menurutnya, publik perlu berhati-hati dalam menerima informasi yang bersumber dari potongan cerita, terlebih jika informasi tersebut berpotensi menyeret nama dan kehormatan para kiai.Dalam forum AHWA, penetapan KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam disebut berlangsung melalui musyawarah tertutup dan mufakat, bukan melalui mekanisme voting sebagaimana narasi yang beredar di sebagian ruang publik.“Kalau kita tidak berada di dalam ruang musyawarah, jangan merasa paling tahu seluruh proses yang terjadi di dalamnya. Apalagi kemudian mengambil potongan cerita, menyusunnya menjadi narasi kubu-kubuan, lalu menjadikannya alasan untuk menyerang kehormatan para kiai,” tegasnya.Baha' menilai, tradisi NU dibangun bukan semata-mata oleh perebutan posisi, melainkan oleh khidmah, musyawarah, penghormatan kepada ulama, dan kesediaan untuk mendahulukan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.Karena itu, menurutnya, menerima hasil Muktamar bukan berarti menghilangkan sikap kritis.“Menerima hasil Muktamar bukan berarti mematikan kritik. Kritik tetap diperlukan. Tetapi kritik harus ditempatkan sebagai ikhtiar memperbaiki NU, bukan sebagai alasan untuk terus membuka luka kompetisi yang seharusnya sudah selesai,” katanya.Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk mereka yang selama proses Muktamar memiliki pilihan dan pandangan berbeda, untuk menunjukkan kedewasaan politik dan kebesaran jiwa.“Yang kalah harus berbesar hati, yang menang harus merangkul. Yang berbeda pilihan harus tetap satu barisan. Karena dalam NU, kemenangan satu pihak tidak boleh dimaknai sebagai kekalahan pihak lain. Yang harus menang pada akhirnya adalah NU,” ucap Baha'.Pesan tersebut sejalan dengan amanat yang disampaikan AHWA setelah menetapkan Rais Aam terpilih. KH Anwar Iskandar menyampaikan bahwa seluruh potensi yang ada di tubuh NU perlu dirangkul untuk bersama-sama merawat dan mengurus NU ke depan.Bagi Baha', inilah saatnya NU memasuki babak baru. Bukan lagi waktunya mempertanyakan siapa yang didukung, siapa yang kalah, siapa yang menang, atau siapa yang berada di kubu mana.“Muktamar sudah selesai. Kompetisi sudah selesai. Musyawarah sudah selesai. Sekarang yang harus dimulai adalah kerja besar NU,” tegasnya.Ia mengingatkan bahwa tantangan NU ke depan jauh lebih besar daripada sekadar dinamika internal organisasi. Pendidikan, pesantren, ekonomi umat, kaderisasi, transformasi digital, penguatan kelembagaan, hingga kontribusi NU terhadap masa depan bangsa membutuhkan energi kolektif seluruh Nahdliyin.“Jangan habiskan energi NU untuk mempertengkarkan sesuatu yang sudah diputuskan dalam forum Muktamar. Mari kita hormati keputusan para ulama dan mengawal kepengurusan baru agar mampu bekerja maksimal untuk umat, bangsa, dan peradaban,” lanjutnya.Baha' juga mengajak warga Nahdliyin untuk mengedepankan tabayyun sebelum menyebarkan informasi tentang Muktamar maupun para ulama.Menurutnya, menjaga kehormatan ulama bukan berarti menutup ruang kritik. Namun, kritik harus dibangun di atas informasi yang benar, argumentasi yang sehat, dan adab yang baik.“Tabayyun bukan sekadar mencari siapa yang salah. Tabayyun adalah memastikan bahwa cerita yang kita bawa memang benar sebelum kita ikut menyebarkannya,” katanya.Pada akhirnya, Baha' mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk menerima hasil Muktamar ke-35 dengan kepala tegak, hati lapang, dan sikap negarawan.Mari kita hormati hasil Muktamar dengan bangga. Bukan karena semua keputusan pasti sempurna, tetapi karena kita percaya bahwa NU memiliki mekanisme musyawarah yang harus kita jaga."Jika ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Jika ada kebijakan yang perlu dikritisi, kita kritik dengan adab. Tetapi jangan lagi menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan,” tambahnya.Sudah saatnya kita berhenti menghitung siapa yang menang dan siapa yang kalah. "Sekarang saatnya menghitung apa yang bisa kita kerjakan untuk NU,” pungkasnya.

Persoalan perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat atau Cak Dayat, saat melakukan kunjungan dan diskusi dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial RI, Jakarta, Kamis (24/09/26).Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai mekanisme pemutakhiran DTSEN dan perubahan desil, menyusul banyaknya keluhan masyarakat di Kabupaten Probolinggo yang mengalami perubahan status desil dan kemudian berdampak terhadap akses mereka terhadap berbagai program perlindungan sosial.“Banyak masyarakat mempertanyakan kenapa desil mereka berubah. Bahkan ada yang sebelumnya menerima program perlindungan sosial kemudian mengalami perubahan status. Karena itu kami datang ke Kemensos untuk memastikan bagaimana sebenarnya mekanisme perhitungan, pemutakhiran, dan pengawasan DTSEN agar benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat,” ujar Cak Dayat.Menurut Cak Dayat, persoalan utama bukan hanya pada perubahan desil, tetapi juga sejauh mana masyarakat memperoleh informasi mengenai alasan perubahan tersebut.Ia meminta Kementerian Sosial melakukan penguatan transparansi pada aplikasi Cek Bansos, sehingga ketika masyarakat melakukan pengecekan tidak hanya mendapatkan informasi mengenai posisi desil, tetapi juga dapat mengetahui faktor atau indikator yang menyebabkan perubahan tersebut.“Kalau masyarakat hanya melihat desilnya berubah tanpa mengetahui apa penyebabnya, tentu mereka akan bertanya dan melakukan sanggahan. Tetapi kalau penyebabnya bisa ditampilkan secara jelas, masyarakat bisa menilai sendiri apakah data tersebut memang sesuai dengan kondisi mereka atau justru ada data yang harus dikoreksi,” jelasnya.Cak Dayat menilai keterbukaan informasi tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas DTSEN.“Jangan sampai masyarakat merasa tiba-tiba desilnya berubah, tetapi tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan itu. Informasi yang utuh akan membuat proses koreksi data menjadi lebih objektif,” tambahnya.Perubahan Desil Berdampak ke Banyak ProgramCak Dayat juga menyoroti dampak perubahan desil terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako/BPNT, PBI-JKN, hingga program pendidikan seperti KIP Kuliah.Menurutnya, persoalan tersebut sangat dirasakan masyarakat ketika perubahan desil terjadi bertepatan dengan kebutuhan administratif program tertentu.“Contohnya dalam pengajuan KIP Kuliah. Ada masyarakat yang membutuhkan program tersebut, tetapi kemudian terkendala karena perubahan desil. Persoalannya menjadi lebih rumit ketika masyarakat membutuhkan perubahan atau koreksi data dalam waktu cepat, sementara proses pemutakhiran memiliki tahapan dan waktu tersendiri,” ungkapnya.Dalam materi yang disampaikan Pusdatin Kesos Kemensos RI, perubahan DTSEN dilakukan secara berkala dan penentuan tingkat kesejahteraan/desil melibatkan BPS. Materi tersebut juga menjelaskan bahwa DTSEN terus dimutakhirkan untuk meningkatkan akurasi dan terdapat mekanisme usulan pembaruan data melalui SIKS-NG maupun aplikasi Cek Bansos.Cak Dayat Dorong Akselerasi untuk Kasus TertentuCak Dayat menilai salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecepatan perubahan desil untuk kasus-kasus tertentu yang memiliki batas waktu atau kebutuhan administratif mendesak.“Kalau perubahan desil secara reguler dilakukan oleh BPS dalam periode tertentu, tentu kita harus menghormati mekanisme tersebut. Tetapi kami berharap ada ruang akselerasi untuk kasus-kasus tertentu yang memang mendesak dan dapat dibuktikan secara administratif maupun faktual,” ujarnya.Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak berarti mengubah standar validasi atau mengabaikan proses verifikasi. Justru mekanisme akselerasi harus tetap berbasis verifikasi yang ketat agar tidak membuka ruang manipulasi data.“Misalnya ada anak yang sedang mengurus KIP Kuliah dan membutuhkan data kesejahteraan sebagai salah satu persyaratan. Kalau memang terdapat kekeliruan atau perubahan kondisi yang bisa diverifikasi, jangan sampai hak anak tersebut hilang hanya karena menunggu siklus pemutakhiran berikutnya,” kata Cak Dayat.Ia berharap Kemensos bersama BPS dapat melihat kebutuhan tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan sistem pelayanan data sosial.“Harapannya bukan semua perubahan harus dipercepat. Tetapi harus ada mekanisme khusus untuk kondisi tertentu yang memang mendesak, terukur, dapat diverifikasi, dan memiliki batas waktu pelayanan,” tegasnya.Desa Harus Diperkuat, Bukan Menjadi Kambing HitamCak Dayat juga meminta agar proses perbaikan DTSEN tidak berhenti pada pemerintah pusat. Sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa harus diperkuat.Ia juga meminta desa-desa di Kabupaten Probolinggo yang belum memiliki operator SIKS-NG segera mempercepat pembuatan akun dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo untuk peningkatan kapasitas operator.“Desa merupakan salah satu pintu penting dalam proses pemutakhiran data. Karena itu jangan sampai ada desa yang belum siap secara sistem maupun sumber daya manusianya,” katanya.Dalam mekanisme yang dipaparkan Kemensos, proses usulan data memang melibatkan pemerintah desa/kelurahan, pemerintah daerah, masyarakat, serta mekanisme melalui aplikasi SIKS-NG dan Cek Bansos. Pemerintah daerah juga memiliki fungsi pembinaan, pemantauan, dan verifikasi terhadap proses pengelolaan data di tingkat desa/kelurahan.Karena itu, Cak Dayat meminta agar masyarakat tidak serta-merta menyalahkan pemerintah desa atau pendamping sosial ketika terjadi perubahan desil.“Justru kita harus memahami dulu bagaimana alur datanya. Jangan sampai karena informasi yang tidak utuh, pemerintah desa atau pendamping sosial yang menjadi sasaran tuduhan, padahal perubahan data memiliki mekanisme dan kewenangan yang berjenjang,” ujarnya.Validasi Harus Objektif dan Bebas KepentinganSelain transparansi dan kecepatan pelayanan, Cak Dayat menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses validasi perubahan data.“Data kemiskinan dan data penerima bantuan sosial menyangkut hak masyarakat. Karena itu validasinya harus objektif, berbasis kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya, dan harus dijaga agar tidak dipengaruhi kepentingan politik lokal maupun kepentingan lainnya,” tegasnya.Menurutnya, kualitas DTSEN akan sangat menentukan ketepatan berbagai program pemerintah.“Kalau datanya benar, programnya akan lebih tepat. Tetapi kalau datanya bermasalah, dampaknya bukan hanya pada satu program. Bisa merembet ke bansos, jaminan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program perlindungan sosial lainnya,” jelasnya.Cak Dayat berharap diskusi dengan Kemensos RI menjadi bagian dari upaya memperkuat perbaikan tata kelola DTSEN di Kabupaten Probolinggo.“Yang kita perjuangkan bukan sekadar angka desil. Yang kita perjuangkan adalah bagaimana data negara benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat dan tidak menjadi penghalang bagi warga yang memang membutuhkan untuk mendapatkan haknya,” pungkasnya.

KEDIRI - Rangkaian HOMPIMPA! Festivaria Sastra Anak Dhahanapura 2026 resmi berakhir pada Minggu, 20 September 2026. Penutupan festival tersebut ditandai dengan peluncuran tiga karya literasi yang diterbitkan oleh Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara (GPAN) Regional Kediri.Tiga karya yang diluncurkan tersebut masing-masing berjudul Cerita Anak Dwibahasa, Antologi Puisi Anak, dan Antologi Kritik Sastra Anak. Peluncuran ketiga buku itu menjadi bagian penting dari rangkaian festival sekaligus menjadi upaya GPAN Regional Kediri untuk mendorong lahirnya karya dan perhatian yang lebih besar terhadap perkembangan sastra anak di Indonesia.Ketua Pelaksana HOMPIMPA! Festivaria, Gema Rohullah Khumaini, mengatakan kehadiran tiga buku tersebut merupakan bentuk respons terhadap masih terbatasnya produksi dan perhatian terhadap sastra anak. Menurutnya, perkembangan literasi tidak cukup hanya ditandai dengan meningkatnya minat terhadap bacaan secara umum, tetapi juga perlu diikuti dengan penguatan karya yang secara khusus ditujukan bagi anak.“Sastra anak memiliki karakter tersendiri, baik dari bahasa maupun tema yang harus disesuaikan dengan tahapan usia anak. Karena itu, festival ini kami hadirkan tidak hanya sebagai ruang apresiasi, tetapi juga untuk melahirkan karya nyata,” ujar Gema.Peluncuran buku tersebut menjadi bagian dari agenda penutup setelah festival berlangsung selama tiga hari. HOMPIMPA! Festivaria Sastra Anak Dhahanapura digelar sejak Jumat, 18 September 2026, di Rumah Budaya - Warung Setono Goerih, Kota Kediri.Selama tiga hari pelaksanaan, festival tidak hanya menghadirkan kegiatan yang berorientasi pada pembacaan dan pembahasan karya sastra. Panitia juga menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berinteraksi secara langsung dengan pengalaman literasi melalui beragam medium.Sejumlah kegiatan seperti Pojok Dongeng, Ekoliterasi, hingga seni pertunjukan menjadi bagian dari rangkaian festival. Kehadiran berbagai bentuk kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman sastra tidak harus berlangsung melalui aktivitas membaca teks semata. Sastra juga dapat dikenalkan melalui cerita, lingkungan, musik, pertunjukan, serta ruang interaksi yang dekat dengan dunia anak.Pada hari pertama dan kedua, festival diisi dengan sejumlah agenda yang membuka ruang diskusi, pertukaran gagasan, dan kreativitas. Salah satunya adalah Lumbung Srawung bersama KUBUS, Selasar Dharma Melingkar, dan Rendra Agusta.Rangkaian tersebut menjadi ruang untuk membicarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sastra dan cerita, termasuk pembahasan mengenai batas antara fiksi dan fakta serta upaya menggali kembali sejarah masa lalu. Diskusi tersebut menjadi bagian dari proses memperluas cara pandang peserta terhadap karya dan pengalaman sastra.Selain diskusi, pendekatan kultural juga menjadi bagian dari festival melalui sesi Tarik Tembang bersama Danang Wijoyanto. Dalam sesi tersebut, peserta diajak memahami cerita dan sastra melalui medium musik dan tembang.Pendekatan tersebut memperluas pengalaman peserta dalam menikmati karya sastra. Cerita tidak hanya ditempatkan sebagai teks yang dibaca, tetapi juga dapat ditafsirkan melalui bunyi, irama, musik, dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.Rangkaian kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan penganugerahan sekaligus peluncuran tiga buku karya literasi anak. Kehadiran ketiga karya tersebut menjadi salah satu hasil konkret dari pelaksanaan HOMPIMPA! Festivaria Sastra Anak Dhahanapura 2026.Bagi GPAN Regional Kediri, peluncuran Cerita Anak Dwibahasa, Antologi Puisi Anak, dan Antologi Kritik Sastra Anak diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkaya khazanah sastra anak. Ketiga karya tersebut juga menjadi penanda bahwa festival tidak hanya berhenti pada kegiatan apresiasi, tetapi diarahkan untuk menghasilkan karya yang dapat menjadi bagian dari ekosistem literasi.Gema menilai sastra anak membutuhkan ruang yang memungkinkan anak-anak dan masyarakat untuk mengenal, menikmati, sekaligus mengembangkan pengalaman mereka terhadap karya sastra. Karena itu, festival dirancang dengan menghadirkan berbagai bentuk kegiatan yang dapat mempertemukan sastra dengan pengalaman sehari-hari.Melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, GPAN Regional Kediri berharap sastra anak dapat kembali memperoleh ruang yang lebih luas. Sastra anak diharapkan tidak hanya dipandang sebagai bacaan pendamping, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman tumbuh dan berkembang bagi generasi mendatang.Peluncuran tiga buku pada puncak festival sekaligus menjadi penutup HOMPIMPA! Festivaria Sastra Anak Dhahanapura 2026. Rangkaian kegiatan selama tiga hari tersebut menjadi ruang perjumpaan antara anak, karya sastra, budaya, dan berbagai bentuk ekspresi kreatif yang dihadirkan dalam suasana festival.GPAN Regional Kediri berharap semangat yang dibangun melalui HOMPIMPA! dapat terus berkembang dan mendorong lahirnya lebih banyak karya sastra anak. Dengan demikian, sastra anak dapat terus hadir sebagai pengalaman literasi yang dekat, menyenangkan, dan bermakna bagi generasi mendatang.