Lembaga Bantuan Hukum Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LBH BEM PTNU) Se-Nusantara mendesak Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, untuk bersikap tegas menyusul meninggalnya seorang pelajar berusia 14 tahun, Arianto Tawakal, di Kota Tual, Maluku. Korban diduga meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang melibatkan oknum anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku, Bripda Masias Siahaya. Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar insiden biasa, melainkan tragedi hukum dan kemanusiaan. LBH BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa dugaan penggunaan kekuatan yang berujung pada hilangnya nyawa anak di bawah umur mencerminkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum. Wakil Direktur LBH BEM PTNU Se-Nusantara, Abdul Sahid, menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindakan oknum aparat tersebut. Ia menegaskan bahwa kekerasan yang menyebabkan kematian tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran etik atau disiplin internal, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana serius sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. “Dalam prinsip negara hukum, setiap aparat tetap tunduk pada asas equality before the law. Tidak boleh ada impunitas atas nama institusi maupun jabatan,” ujarnya. Secara normatif, LBH BEM PTNU menilai peristiwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, dugaan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa juga beririsan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, khususnya terkait hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. LBH BEM PTNU juga menyoroti aturan internal kepolisian mengenai penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Regulasi tersebut menekankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian. Menurut Sahid, apabila penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional, maka tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan internal, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Penetapan Bripda Masias Siahaya sebagai tersangka oleh Polres Tual disebut sebagai langkah awal yang harus dikawal secara ketat. LBH BEM PTNU meminta agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti pada pelaku individu semata. “Persoalan ini berpotensi menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan dan pembinaan aparat di lapangan. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya. LBH BEM PTNU Se-Nusantara juga mendorong reformasi berkelanjutan di tubuh Polri. Reformasi tersebut dinilai perlu mencakup perbaikan sistem rekrutmen berbasis integritas, penguatan pendidikan hak asasi manusia, pengawasan eksternal yang efektif, serta mekanisme akuntabilitas yang terbuka kepada publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian memiliki mandat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. LBH BEM PTNU menilai pendekatan represif yang menjauh dari prinsip perlindungan sipil berpotensi merusak legitimasi institusi. Selain penegakan hukum, organisasi tersebut juga menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban dan keluarga, termasuk keadilan, restitusi, rehabilitasi, serta jaminan ketidakberulangan. Negara dinilai memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan seluruh proses berjalan adil dan transparan. LBH BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum refleksi nasional agar penggunaan kewenangan negara senantiasa dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada keselamatan warga. Reformasi kepolisian, menurut mereka, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi terwujudnya institusi yang profesional, humanis, dan berkeadilan.

YOGYAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku tidak gentar meski mendapat intimidasi berupa ancaman penculikan hingga pembunuhan. Mahasiswa filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menegaskan bahwa teror yang dialamatkan kepadanya tidak akan menyurutkan sikap organisasi yang dipimpinnya.“Seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan,” tegas Tiyo seperti dikutip dari Tribunnews, Sabtu (21/2/2026).Pemuda kelahiran Kudus, Jawa Tengah, tersebut menilai ancaman yang diterimanya menjadi peringatan serius bagi kondisi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, intimidasi terhadap kebebasan bersuara merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.Tiyo mengungkapkan bahwa ancaman itu muncul setelah dirinya menyoroti kasus seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang meninggal dunia akibat bunuh diri karena tidak mampu membeli pulpen dan buku. Ia juga melontarkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menelan anggaran Rp1,2 triliun per hari.Selain itu, Tiyo turut mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung sebagai anggota Board of Peace.“Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena seharga Rp10 ribu. Tetapi ironinya di saat bersamaan pemerintah menggelontorkan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace bikinan Trump yang begitu kontroversial,” ujarnya dalam siniar Madilog Forum di kanal YouTube Forum Keadilan, Rabu (18/2/2026).Ia menilai terdapat ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran negara. Menurut Tiyo, pemerintah mengalokasikan dana besar pada sejumlah sektor yang dinilai belum tentu menyentuh kepentingan langsung masyarakat.Tiyo juga secara terbuka menyatakan bahwa program MBG tidak berpihak kepada rakyat. Ia menilai pelaksanaan program tersebut bertentangan dengan ketentuan mandatory spending anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.“Bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20 persen, baik itu APBN maupun APBD, untuk pendidikan,” tegasnya.Terkait ancaman yang diterima, Tiyo menyebut sejumlah lembaga telah memberikan dukungan, di antaranya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta pihak kampus UGM.

PROBOLINGGO  – Hujan dengan intensitas sedang hingga deras mengguyur wilayah Kabupaten Probolinggo pada Sabtu (21/2/2026) mulai sekitar pukul 18.00 hingga 23.30 WIB. Curah hujan yang turun merata menyebabkan sejumlah kecamatan terdampak banjir.Selain merendam permukiman warga, banjir juga menggenangi jalur Pantura Probolinggo–Situbondo sehingga arus lalu lintas sempat tersendat dan diberlakukan sistem satu arah.Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan setelah Sungai Kertosono meluap dan menggenangi jalur Pantura sisi selatan, tepatnya di akses masuk Dusun Kapuran, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan.Ketinggian air dilaporkan hampir menutup median jalan. Luapan Sungai Kertosono juga merendam ratusan rumah dan toko yang berada di sepanjang jalur Pantura wilayah Kecamatan Kraksaan.Meski telah diberlakukan sistem satu arah, arus kendaraan di kawasan tersebut masih mengalami kepadatan. Personel Satlantas Polres Probolinggo bersama Polsek Kraksaan disiagakan untuk mengatur lalu lintas di lokasi terdampak.“Diberlakukan satu arus sejak pukul 22.00 WIB karena memang luapan air sangat besar. Bahkan sisi selatan jalan sudah menutupi median jalan,” ujar anggota Polsek Kraksaan, Brigpol Fikas Cahya Ramadhan, Minggu (22/2/2026).Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan evakuasi dan pendataan di sejumlah titik yang terdampak banjir.“Sementara masih dalam pendataan di berbagai titik yang dilanda banjir dan alhamdulillah belum ada laporan untuk korban jiwa. Untuk selengkapnya nanti akan kami sampaikan setelah pendataan selesai,” kata Oemar. 

PROBOLINGGO – Dua bocah perempuan dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Pancar Glagas di Dusun Krajan, Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (21/2/2026).Salah satu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya hingga sore hari masih dalam proses pencarian oleh warga bersama tim gabungan dari BPBD Kabupaten Probolinggo, TNI-Polri, dan para relawan yang menyisir aliran sungai.Insiden tragis tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Seorang warga yang melintas di Jembatan Randumerak melihat tubuh seorang anak terbawa arus sungai yang cukup deras.Sekitar 15 menit kemudian, tepatnya pukul 14.15 WIB, korban bernama Aurora Nafisa Firdausi (9), warga Dusun Morong, Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di aliran sungai yang mengarah ke Desa Randutatah.Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Jabungsisir guna penanganan lebih lanjut.Sementara itu, satu korban lainnya, Aura Firza Farzana (10), pelajar asal Dusun Kalianyar 3, Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, hingga kini masih belum ditemukan.Aparat Polsek Paiton bersama warga dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo terus melakukan pencarian dengan menyisir sepanjang aliran sungai.Ketua RW 03 Dusun Kalianyar 3, Fauzi, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, kedua korban mandi bersama tiga temannya di Sungai Pancar Glagas sekitar pukul 11.00 WIB. Sekitar satu jam kemudian, dua anak lain yang ikut mandi, yakni Dafa (5) dan Erik (6), pulang ke rumah dan memberi tahu orang tua mereka bahwa Aurora dan Aura terbawa arus.“Orang tua baru mengetahui kejadian tersebut setelah anak-anak lainnya pulang dan menyampaikan informasi itu,” ujar Fauzi.Petugas menduga derasnya arus sungai pada siang hari menjadi faktor utama yang menyebabkan kedua korban tidak mampu menyelamatkan diri.Hingga berita ini ditulis, proses pencarian terhadap Aura Firza Farzana masih terus berlangsung.Camat Paiton menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD untuk memperluas area pencarian. Ia juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat beraktivitas di sekitar sungai.

PROBOLINGGO – Seorang guru tidak tetap (GTT) berinisial MHH di Kabupaten Probolinggo harus berhadapan dengan proses hukum setelah diduga menerima dua sumber penghasilan dari anggaran negara. Ia diketahui merangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa (PLD) sekaligus tenaga pengajar dengan status GTT.Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menetapkan MHH sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hukum terkait rangkap jabatan tersebut pada pertengahan Februari 2026. Praktik itu disebut berlangsung sejak 2019 ketika MHH bertugas sebagai PLD di Desa Brabe, Kecamatan Maron, dengan honor sekitar Rp 2,2 juta per bulan.Selama periode 2019–2022 dan kembali pada 2025, MHH diduga tetap menerima penghasilan sebagai GTT dan PLD secara bersamaan. Berdasarkan hasil audit internal aparat penegak hukum di Jawa Timur, kondisi tersebut disebut menimbulkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 118.860.321.Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo, Taufik Eka Purwanto, menjelaskan bahwa dalam perjanjian kerja tenaga pendamping desa terdapat ketentuan yang melarang rangkap jabatan apabila sama-sama bersumber dari anggaran negara, baik pusat maupun daerah. Larangan serupa juga tercantum dalam kontrak tenaga GTT.Menurutnya, selain melanggar klausul perjanjian, rangkap jabatan tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas utama karena adanya pembagian waktu yang tidak sesuai ketentuan.Atas perbuatannya, MHH dijerat Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini, ia menjalani penahanan sementara di Rutan Kelas IIB Kraksaan selama 20 hari guna kepentingan penyidikan.Namun demikian, pandangan berbeda disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar. Ia menilai kasus tersebut lebih tepat diposisikan sebagai pelanggaran administratif, bukan serta-merta tindak pidana korupsi.Menurut Fickar, unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana harus disertai adanya niat jahat serta kerugian negara yang timbul akibat tindakan tersebut. Dalam perkara ini, ia berpendapat persoalannya lebih mengarah pada ketidaksesuaian administratif dalam kontrak kerja.Ia menegaskan, jika memang terjadi kelebihan pembayaran, sanksi yang proporsional adalah pengembalian dana serta peninjauan status kepegawaian yang bersangkutan. Pendekatan administratif dinilai lebih tepat ketimbang pemidanaan, selama unsur kesengajaan dan penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi secara jelas.Kasus ini pun memunculkan perdebatan di tengah masyarakat mengenai batas tegas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks rangkap jabatan yang bersumber dari anggaran negara.

KANIGARAN – Menjelang Ramadan sekaligus menghadapi arus mudik Lebaran 2026, berbagai persiapan mulai dimatangkan di Kota Probolinggo. Salah satunya pembenahan infrastruktur jalan nasional yang mengalami kerusakan. Sejumlah titik berlubang dan retak kini mulai diperbaiki. Tercatat, sekitar 15 kilometer ruas jalan nasional di wilayah kota memerlukan penanganan melalui metode patching.Patching adalah teknik perawatan jalan dengan cara menambal bagian yang berlubang, retak, maupun terkelupas menggunakan material aspal atau beton. Metode ini bertujuan mengembalikan kondisi permukaan jalan agar kembali rata serta aman dilalui kendaraan.Memasuki pertengahan Februari 2026, intensitas pekerjaan perbaikan di sepanjang jalur nasional Kota Probolinggo semakin ditingkatkan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur memfokuskan pemeliharaan rutin, terutama untuk menutup lubang yang muncul akibat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir.Penilik Jalan BBPJN Jawa Timur, Taufik Andri, menjelaskan bahwa penanganan kerusakan dilakukan dengan sistem patching. Lapisan aspal yang rusak terlebih dahulu dikupas hingga kedalaman tertentu, kemudian dilakukan pengaspalan ulang agar struktur jalan kembali optimal.“Pekerjaan sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Untuk wilayah Kota Probolinggo, total sekitar 15 kilometer jalan nasional yang ditangani dengan metode patching,” ujarnya.Ia menambahkan, proses perbaikan akan terus dipercepat agar tuntas sebelum puncak arus mudik. Dengan demikian, pengguna jalan dapat melintas dengan aman dan nyaman. “Selama cuaca mendukung dan tidak turun hujan, pengerjaan akan terus kami kebut supaya saat arus mudik nanti kondisi jalan sudah dalam keadaan baik,” pungkasnya.

JAKARTA – Pemerintah secara resmi menetapkan awal bulan Ramadhan 1447 Hijriah atau awal puasa tahun 2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil melalui sidang isbat penentuan awal Ramadhan yang digelar pada Selasa (17/2/2026).Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa penetapan ini didasarkan pada hasil perhitungan hisab serta tidak adanya laporan terlihatnya hilal di berbagai titik pemantauan di Indonesia.“Berdasarkan hasil hisab dan tidak ditemukannya laporan rukyatul hilal, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.Ia menjelaskan, hasil pemantauan hilal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS. Sesuai standar tersebut, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Namun, data menunjukkan elongasi hilal hanya berada pada kisaran 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.“Secara astronomis, posisi hilal hari ini belum memenuhi syarat visibilitas menurut kriteria MABIMS,” jelasnya.Sidang isbat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, hingga Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan bahwa penetapan awal Ramadhan dilakukan melalui pendekatan ilmiah dan musyawarah bersama.Keputusan pemerintah ini sekaligus berbeda dengan penetapan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Organisasi tersebut menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).Melalui sistem kalender global tersebut, Muhammadiyah menggunakan pendekatan astronomi internasional dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, sehingga penentuan awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada posisi geografis masing-masing negara.Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam untuk menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadhan secara bijak dan penuh sikap tasamuh atau saling menghargai.Menurut Haedar, perbedaan semacam ini merupakan hal yang lazim terjadi dan akan terus ada selama belum terdapat kesepakatan kalender hijriah tunggal di tingkat global.“Perbedaan ini adalah ruang ijtihad, sehingga tidak perlu saling menyalahkan atau merasa paling benar sendiri,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis melalui laman resmi PP Muhammadiyah, Selasa (17/2/2026).

KADEMANGAN – Korban pencurian sepeda motor di Rusunawa Bayuangga, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Andriana (44), masih berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan motornya bisa kembali.Pasalnya, sepeda motor Honda Vario 125 bernomor polisi N 4676 PRI tersebut merupakan satu-satunya kendaraan yang dimiliki keluarganya.“Itu motor satu-satunya untuk aktivitas kami. Dipakai antar anak sekolah dan kulakan barang. Sekarang terpaksa pinjam ke saudara secara bergantian,” tuturnya.Andriana juga meminta pengelola Rusunawa Bayuangga untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan. Sebab, kasus pencurian kendaraan bermotor bukan kali pertama terjadi di lokasi tersebut.“Sudah empat kali kejadian. Dua berhasil, dua gagal. Termasuk motor tetangga saya yang hilang tahun 2024 di halaman depan. Semua kendaraan parkir di lantai satu, sementara penghuni tinggal di lantai atas. Harus ada pengawasan yang lebih ketat,” jelasnya.Motor milik Andriana diketahui hilang dari kawasan Rusunawa Bayuangga pada Jumat (13/2) dini hari.Korban baru menyadari kejadian tersebut saat hendak mengantar anaknya ke sekolah sekitar pukul 06.30 WIB. Saat itu, motor sudah tidak berada di tempat parkir.“Sebelum naik ke lantai tiga, saya pastikan kunci sudah terpasang. Tapi posisi setir memang saya kunci ke kiri. Biasanya ke kanan,” katanya.Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), aksi pencurian terjadi sekitar pukul 02.30 WIB. Dua orang pemuda masuk ke area rusunawa melalui pagar belakang dekat pos jaga.Keduanya mengenakan hoodie. Salah satu pelaku menutup wajah dengan sarung, sementara pelaku lainnya memakai masker.Setelah berhasil menguasai motor, pelaku terlihat menuntun kendaraan korban keluar dari area rusunawa. Aksi berlangsung cepat tanpa menimbulkan keributan.Akibat peristiwa tersebut, korban mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 11 juta. Kasus itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian.Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Humas Polres Probolinggo, Iptu Zainullah, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari korban. Petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan sejumlah saksi.“Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

PROBOLINGGO – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberadaan Toko Rakyat Serba Ada (Torasera) di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid mampu memperkuat ekosistem koperasi desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.Menurutnya, Torasera diharapkan dapat menjadi model penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu disampaikan Ferry saat meresmikan Torasera Nurja Berkah di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Minggu.Ia mengapresiasi inisiatif Ponpes Nurul Jadid bersama seluruh pihak yang telah menghadirkan Torasera sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian berbasis koperasi.Torasera Nurja Berkah sendiri merupakan salah satu dari dua Torasera yang telah berdiri di Indonesia. Keberadaan ini, kata Ferry, menjadi kebanggaan sekaligus menumbuhkan optimisme Kementerian Koperasi dalam menjalankan mandat pengembangan koperasi desa dan kelurahan secara nasional.Ferry menjelaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.Selain sebagai penyedia kebutuhan barang, Torasera juga berperan sebagai off-taker yang menyerap hasil produksi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga UMKM.Melalui Torasera, produk-produk desa dapat dihimpun, dikelola, dan didistribusikan secara lebih luas sehingga mendorong perputaran ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Ia juga menekankan pentingnya transformasi masyarakat desa agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi.Pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta sinergi lintas kementerian dan lembaga.Menurutnya, penguatan koperasi desa merupakan bagian dari upaya mengembalikan sistem ekonomi nasional pada nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa.“Koperasi adalah instrumen utama agar ekonomi berpihak kepada rakyat. Kita ingin perputaran ekonomi terjadi di desa sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.Selain itu, Menkop juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pesisir, termasuk penyediaan infrastruktur seperti pabrik es dan sarana pendukung bagi nelayan di wilayah Probolinggo.Ia berharap Torasera Nurja Berkah dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan koperasi berbasis pesantren dan masyarakat.Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, menyampaikan bahwa kehadiran Torasera Nurja Berkah akan menjadi penopang ekosistem bisnis Koperasi Desa Merah Putih, khususnya di wilayah Paiton.Ia berharap Torasera mampu mendorong produk unggulan Kabupaten Probolinggo agar lebih dikenal luas oleh masyarakat.Menurutnya, Torasera tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, tetapi juga menjadi simbol kemandirian ekonomi pesantren serta kontribusi pesantren dalam memperkuat ekonomi umat.Sementara itu, Kepala Ponpes Nurul Jadid Abdul Hamid Wahid menyatakan bahwa Torasera tidak sekadar menjadi pusat perbelanjaan, melainkan juga sentra ekonomi masyarakat sekitar.Lebih dari itu, pihaknya bercita-cita menjadikan Torasera sebagai business hub yang menopang operasional Koperasi Desa Merah Putih, khususnya di wilayah Paiton dan sekitarnya.

Kiprah kader Komisariat Universitas Nurul Jadid (PK PMII Nurul Jadid) kembali menegaskan eksistensinya di level wilayah. Enam kader terbaik resmi dilantik dalam jajaran kepengurusan Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur masa khidmat 2025–2027 dalam forum pelantikan yang digelar di Asrama Haji Surabaya, Sabtu (14/2/2026).Forum tersebut dihadiri kader dari berbagai cabang dan komisariat se-Jawa Timur. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penegasan arah gerakan ke depan, terutama dalam merespons dinamika sosial, politik, dan kebijakan publik di tingkat regional.Adapun enam kader yang kini mengemban amanah di PKC PMII Jatim yakni Abdur Rozak sebagai Sekretaris Umum, Abdur Rahmad di Bidang Aparatur dan Penataan Organisasi, Badrul Nurul Hisyam di Bidang Kaderisasi, Ahmad Syaifuddin di Bidang Politik, Kebijakan Publik, dan Ketahanan Regional, Ahmad Rifa'i di Bidang Lingkungan Hidup dan Agraria/Ketahanan Pangan, serta Arina Rosada Nuriyah M sebagai Anggota Bidang Kaderisasi Kopri PKC PMII Jatim.Abdur Rozak, yang sebelumnya menjabat Ketua Komisariat PK PMII Nurul Jadid 2020-2021 dan Ketua PC PMII Probolinggo periode 2024–2025 dan kini dipercaya sebagai Sekretaris Umum PKC PMII Jawa Timur, menegaskan bahwa amanah di tingkat wilayah harus dijawab dengan kerja nyata dan konsistensi gerakan.“Masuknya kader Nurul Jadid ke struktur PKC bukan untuk memperbanyak jabatan, tetapi memperluas medan pengabdian. Kita ingin memastikan gagasan yang lahir dari ruang-ruang komisariat bisa naik kelas menjadi kebijakan dan gerakan yang berdampak di tingkat Jawa Timur,” tegas Abdur Rozak.Ia menambahkan, tantangan kader hari ini bukan hanya menjaga militansi, tetapi juga memperkuat kapasitas intelektual dan keberpihakan sosial.“Wilayah adalah ruang strategis. Di sinilah kader diuji, apakah mampu menjaga idealisme sekaligus menghadirkan solusi atas persoalan kaderisasi, lingkungan, politik, hingga ketahanan pangan. Jabatan harus diterjemahkan menjadi kerja kolektif yang terukur,” ujarnya.Rozak juga menekankan pentingnya sinergi antara komisariat dan wilayah agar gerakan tetap berpijak pada kebutuhan kader dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan struktur wilayah tidak bisa dilepaskan dari kekuatan basis kaderisasi di tingkat bawah.Pelantikan ini menjadi penanda bahwa proses kaderisasi di PK PMII Nurul Jadid terus bergerak progresif. Kini, tantangannya adalah memastikan kepercayaan tersebut berbanding lurus dengan integritas, kapasitas, dan kontribusi nyata dalam dinamika gerakan PMII Jawa Timur.

SUKAPURA – Kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan wisata Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, kembali digelar. Dalam aksi tersebut, petugas gabungan berhasil mengumpulkan satu ton sampah hanya dalam waktu tiga jam.Kapolsek Sukapura AKP Ardhi Bita Kumala mengatakan, kegiatan berlangsung pada Kamis (12/2) mulai pukul 08.00 hingga sekitar 10.00 WIB. Sejumlah unsur terlibat dalam kegiatan ini, mulai dari kepolisian, TNI, petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), pelaku jasa wisata, relawan, hingga masyarakat sekitar.“Kami melakukan penyisiran sampah mulai dari Dusun Cemorolawang Desa Ngadisari, lautan pasir, area pos kuda, sampai kawasan Pura Poten,” ungkapnya.Sekitar 150 orang dikerahkan dalam aksi tersebut. Mereka memungut berbagai jenis sampah, baik organik maupun anorganik, yang berserakan di sejumlah titik kawasan wisata.“Hasilnya, kurang lebih satu ton sampah berhasil dikumpulkan. Seluruhnya kemudian diangkut menggunakan truk dan pikap untuk dibawa ke TPA terdekat,” jelas Ardhi.Ia juga mengimbau para wisatawan agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata alam seperti Bromo.“Tidak cukup hanya datang berkunjung, tapi juga harus ikut menjaga. Setelah makan dan minum, sampah sebaiknya dibuang di tempatnya atau dibawa kembali sampai menemukan tempat sampah,” pesannya.Sementara itu, relawan dari Forum Sahabat Gunung, Gondo Andono, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap aksi bersih-bersih bisa terus dilakukan secara berkelanjutan.“Semoga kegiatan ini rutin digelar dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam,” pungkasnya. (

PROBOLINGGO – Penyelenggaraan ajang SAE Run Highway 2026 yang berlangsung pada Minggu, 8 Februari 2026, di ruas Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi), menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Aliansi BEM Probolinggo Raya menilai kegiatan tersebut mencerminkan disorientasi moral kepemimpinan daerah, mengingat kondisi banjir di Probolinggo yang masih melanda sejumlah wilayah.Koordinator Isu Lingkungan dan Agraria Aliansi BEM Probolinggo Raya, Hedi Firmansyah, menyebut pelaksanaan acara tersebut sebagai bentuk kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Probolinggo dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, jargon “Energi Kebangkitan” dan “Hal Baru” yang disampaikan Bupati Probolinggo Gus Haris saat membuka kegiatan justru berbanding terbalik dengan realitas ribuan warga di sedikitnya sepuluh kecamatan, seperti Dringu, Gending, dan Tongas, yang masih terdampak banjir.“Ketika warga masih berjibaku membersihkan lumpur dari rumah mereka, perayaan di atas aspal kering terasa tidak peka terhadap kondisi kebencanaan yang sedang terjadi,” ujar Hedi dalam pernyataan tertulis.Ia juga menyoroti kehadiran Bupati Gus Haris, Wakil Bupati Lora Fahmi, Ketua DPRD Oka Mahendra, serta jajaran Forkopimda dalam kegiatan tersebut, yang dinilai sebagai simbol kurangnya empati terhadap masyarakat terdampak banjir di Probolinggo.Selain itu, Aliansi BEM Probolinggo Raya turut mengungkap persoalan alokasi anggaran daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat banjir disebut sebesar Rp10 miliar, sementara estimasi kerusakan infrastruktur akibat banjir diperkirakan mencapai Rp13 miliar. Di sisi lain, anggaran konsumsi rapat pejabat yang disebut mencapai Rp555 juta turut menjadi sorotan karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi di tengah situasi darurat.Menanggapi pernyataan Bupati yang menyebut SAE Run 2026 sebagai kegiatan berbasis komunitas, Hedi menilai alasan tersebut tidak menyentuh substansi kritik publik. Menurutnya, jika kegiatan komunitas mampu memperoleh dukungan sponsor untuk agenda seremonial, maka pemerintah daerah seharusnya juga dapat menggalang dukungan serupa guna membantu menutup kekurangan anggaran penanganan banjir.Sorotan juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Probolinggo. Aliansi BEM Probolinggo Raya menilai fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan anggaran dan mitigasi bencana belum berjalan maksimal. DPRD didorong untuk mengambil langkah konkret, seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Banjir, normalisasi sungai, serta evaluasi tata kelola drainase guna mencegah banjir berulang.Sebagai sikap resmi, Aliansi BEM Probolinggo Raya menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni audit transparansi anggaran SAE Run 2026 dan dana mitigasi banjir, pembentukan Pansus Banjir DPRD Probolinggo untuk penanganan permanen dan sistematis, serta realokasi anggaran kegiatan seremonial ke sektor pemulihan infrastruktur rakyat.Hedi menegaskan mahasiswa Probolinggo akan terus mengawal kebijakan publik agar berpihak pada keselamatan dan kepentingan masyarakat luas. Ia menilai masyarakat Probolinggo membutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada mitigasi bencana dan pemulihan infrastruktur, bukan sekadar agenda simbolik.