PROBOLINGGO – Detik-detik penangkapan dua pemuda yang diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan begal di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 04.24 WIB.Dalam rekaman yang beredar, terlihat aparat kepolisian bersama perangkat desa mengamankan dua orang pemuda di lokasi kejadian. Keduanya tampak tidak melakukan perlawanan saat diborgol, sebelum kemudian dibawa ke Polsek Kraksaan untuk proses lebih lanjut.Berdasarkan informasi yang dihimpun, penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pengungkapan kasus yang melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak desa setempat. Bahkan, beredar dugaan bahwa proses pengamanan dilakukan melalui skema tertentu guna menjaring terduga pelaku.Sejumlah sumber menyebutkan bahwa kedua pemuda tersebut diduga terkait dengan sejumlah aksi kriminal yang meresahkan warga, seperti curas, pembegalan, hingga pencurian kendaraan bermotor (curanmor).Meskipun demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi lengkap maupun peran masing-masing terduga pelaku. Proses pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan fakta hukum yang sebenarnya.Kasus ini masih terus dikembangkan. Aparat juga tengah menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan kejahatan tersebut.

KRAKSAAN – Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram di wilayahnya, khususnya Kecamatan Kraksaan, dalam kondisi aman dan stabil. Kepastian ini diperoleh setelah dirinya memimpin inspeksi mendadak (sidak) bersama tim gabungan guna memantau langsung distribusi gas bersubsidi pada Selasa (14/6/2026).Langkah ini melibatkan unsur Polres Probolinggo, Kodim 0820, perwakilan SPBE, serta jajaran OPD terkait. Tim melakukan penelusuran rantai distribusi mulai dari agen di Kelurahan Patokan, pangkalan di Desa Kalibuntu, hingga memeriksa kondisi di tingkat pengecer dan konsumen.Pasokan Normal, Konsumsi MeningkatBerdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pria yang akrab disapa Lora Fahmi tersebut menegaskan bahwa tidak terjadi pengurangan kuota dari sisi pasokan. Distribusi harian dari agen ke pangkalan masih berada dalam kondisi normal.“Kami telah melakukan pengecekan langsung di lapangan. Jatah harian antara 3.000 hingga 5.000 tabung tetap tersalurkan seperti biasa. Tidak ada pengurangan alokasi,” tegasnya.Terkait keluhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan gas dalam beberapa hari terakhir, Ra Fahmi menilai kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya konsumsi pasca-Lebaran yang beriringan dengan tradisi lokal yang berlangsung cukup lama. Selain itu, isu kelangkaan yang sempat beredar di media sosial turut mendorong masyarakat melakukan pembelian berlebih atau panic buying.Soroti Harga di Tingkat PengecerSelain persoalan ketersediaan, Wabup juga menyoroti adanya perbedaan harga di lapangan. Ia memastikan harga di tingkat pangkalan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000. Namun, di tingkat pengecer, harga dilaporkan meningkat hingga kisaran Rp25.000 sampai Rp30.000.“Di pangkalan harga masih sesuai HET. Kami sedang menelusuri penyebab kenaikan harga di tingkat pengecer,” tambahnya.Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dengan memainkan stok maupun harga. Ra Fahmi menegaskan tidak akan ragu mencabut izin usaha apabila ditemukan praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi.Untuk menjaga stabilitas ke depan, Pemkab Probolinggo membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi distribusi ilegal atau harga yang tidak sesuai ketentuan. Fahmi mengimbau warga tetap tenang dan membeli LPG sesuai kebutuhan agar kondisi pasar tetap terkendali.

KRAKSAAN — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SPM Wustha HAMIM Al-Mashduqiah berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini diikuti oleh 99 santri/wati kelas 3 HAMIM dan dilaksanakan selama dua hari, mulai 13 hingga 14 April 2026, dengan sistem ujian berbasis komputer.Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pelaksanaan dibagi dalam tiga sesi dengan memanfaatkan dua laboratorium komputer, sehingga proses ujian dapat berlangsung secara efektif dan efisien.Kasi PD Pontren Kemenag Kabupaten Probolinggo, Bapak Anshori, S.Ag., hadir langsung untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai standar. Dalam kunjungannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kesiapan lembaga, baik dari sisi teknis maupun manajerial, dalam melaksanakan TKA.TKA sendiri merupakan bentuk evaluasi akademik yang dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik di tingkat akhir. Walaupun tidak diwajibkan, pelaksanaan TKA di SPM Wustha HAMIM Al-Mashduqiah menjadi bagian dari upaya strategis lembaga dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan standar lulusan tetap terjaga.Sebagai lembaga pendidikan muadalah berbasis mu’allimin, SPM Wustha HAMIM Al-Mashduqiah terus menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan sistem pendidikan modern. Hal ini tercermin dari kesiapan lembaga dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses evaluasi pembelajaran.Dari sisi sarana, keberadaan laboratorium komputer yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan. Selain itu, koordinasi panitia yang baik turut memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.Pengawas TKA, Bapak Nasrul, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah memenuhi standar dan berjalan dengan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan oleh lembaga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Ust. M. Saifillah selaku panitia pelaksana menambahkan bahwa pelaksanaan TKA menjadi momentum penting dalam menegaskan posisi lembaga sebagai satuan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal lainnya, khususnya dalam hal evaluasi akademik.Keberhasilan ini semakin memperkuat citra SPM Wustha HAMIM Al-Mashduqiah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam nilai-nilai pesantren, tetapi juga mampu menjawab tantangan pendidikan di era modern.

Banyuanyar – SMK Kesehatan Sunan Kalijaga, Banyuanyar Tengah, kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Pada Senin dan Selasa (13-14 April 2026), sekolah tersebut menggelar Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) bagi siswa-siswi kelas 12 yang bertempat di Laboratorium Praktik sekolah.Pelaksanaan ujian yang berlangsung selama dua hari ini menjadi tonggak penentu bagi para siswa untuk mendapatkan pengakuan profesional atas keahlian yang mereka pelajari selama tiga tahun terakhir.Standar Nasional BNSPKepala SMK Kesehatan Sunan Kalijaga, Lisa Zumrotul Hasanah, menegaskan bahwa kualitas ujian ini tidak main-main. Pihak sekolah bekerja sama langsung dengan LSP Asnakes Indonesia di bawah lisensi BNSP."Ujian dimulai sejak pagi pukul 07.30 hingga sore pukul 15.00 WIB. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap lulusan memenuhi standar kompetensi nasional," jelas Lisa.Lebih lanjut, Lisa merinci bahwa instrumen penilaian mencakup tiga pilar utama: ujian tulis, ujian lisan, dan ujian praktik. Uniknya, dalam ujian praktik, siswa kelas 10 dan 11 turut dilibatkan untuk berperan sebagai pasien simulasi guna menciptakan suasana medis yang nyata."Kami sudah membekali mereka dengan pembelajaran khusus terkait materi ujian jauh-jauh hari. Memang prosesnya menguras tenaga, tapi kami berharap seluruh siswa mendapatkan hasil yang kompeten," tambahnya.Pengalaman PesertaBagi para siswa, USK bukan sekadar ujian biasa, melainkan ujian fisik dan mental. Durasi ujian yang panjang menuntut stamina yang prima di samping penguasaan materi.Fika Irrohmania, salah satu peserta ujian, berbagi pengalamannya mengenai ketatnya proses sertifikasi ini. Ia tidak menampik bahwa jadwal ujian sangat padat."Ya, cukup menguras tenaga. Bayangkan, kami harus fokus dari pagi sampai sore hari baru bisa selesai," ungkapnya.Namun, Fika merasa optimis karena persiapan yang dilakukan pihak sekolah sudah sangat matang. Ia merasa terbantu dengan arahan para guru yang sinkron dengan materi yang diujikan oleh tim asesor."Untungnya saya sudah mendapatkan bimbingan intensif dari guru-guru. Rasanya jadi lebih mudah karena apa yang mereka ajarkan benar-benar keluar saat ujian. Semoga hasil lelah saya ini membuahkan hasil yang memuaskan," tutupnya dengan senyum optimis.Dengan berakhirnya USK ini, para siswa tinggal menunggu pengumuman hasil sertifikasi. Sertifikat kompetensi yang nantinya mereka peroleh akan menjadi 'senjata' utama saat mereka memasuki dunia kerja di instansi kesehatan maupun saat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan skema permintaan uang yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.Dalam praktiknya, Gatut Sunu diduga menargetkan pengumpulan dana hingga Rp5 miliar dari 16 kepala OPD. Namun hingga awal April 2026, realisasi dana yang diterima baru mencapai sekitar Rp2,7 miliar.“Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam.Asep menjelaskan, terdapat dua skema utama dalam praktik tersebut. Skema pertama dilakukan dengan meminta uang secara langsung kepada para kepala OPD, baik secara pribadi maupun melalui perantara ajudan. Nilai permintaan dalam skema ini bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.Selain itu, Gatut Sunu juga diduga menggunakan skema kedua dengan memanfaatkan pengaturan anggaran di OPD. Dalam skema ini, ia menawarkan penambahan atau pergeseran anggaran kepada OPD tertentu, yang kemudian diikuti dengan permintaan bagian dari nilai anggaran tersebut.“Permintaan jatah juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Jadi, datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini misalkan 10, nah dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen,” ujarnya.Dalam praktiknya, Gatut Sunu disebut menetapkan porsi hingga 50 persen dari nilai tambahan anggaran yang diberikan kepada OPD.“Misalkan, jika ditambahkan Rp100 juta, berarti diminta Rp50 juta, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diterima OPD,” jelasnya.Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adik kandungnya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.Sehari kemudian, pada 11 April 2026, KPK membawa Gatut Sunu beserta adiknya dan 11 orang lainnya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.Pada hari yang sama, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025–2026.

TIRIS – Perbaikan kebocoran pipa gravitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tancak di Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, masih terus berlangsung. Akibatnya, pasokan air bersih ke sejumlah wilayah terganggu.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo turun tangan dengan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak. Pada Sabtu (11/4), BPBD menyalurkan air bersih ke dua desa, yakni Desa Sawahan dan Desa Tegalwatu, Kecamatan Tiris.“Di masing-masing titik, kami mendistribusikan satu tangki air bersih berkapasitas 6.000 liter,” ujar petugas BPBD Kabupaten Probolinggo, Agus Salim.Dalam proses pendistribusian, petugas harus melakukan pengambilan air sebanyak dua kali dari Kantor Desa Maron Wetan. Setelah tangki terisi penuh, air kemudian disalurkan ke lokasi pertama, lalu kembali diisi ulang sebelum didistribusikan ke lokasi kedua, Desa Tegalwatu.“Satu tangki untuk satu titik, sehingga kami harus dua kali pengambilan. Setelah air habis, kami isi ulang di Kantor Desa Maron Wetan, kemudian kembali ke lokasi kedua untuk menyalurkannya,” jelasnya.Akibat putusnya pipa SPAM, ratusan warga di dua desa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Di Desa Sawahan, terdapat 48 kepala keluarga atau 197 jiwa terdampak. Sementara itu, di Desa Tegalwatu mencapai 95 kepala keluarga atau sekitar 390 jiwa.Selama proses pendistribusian berlangsung, warga mengantre dengan tertib untuk mendapatkan air bersih. Mereka membawa berbagai wadah penampungan, seperti galon, ember, jeriken, hingga tempat penampungan air lainnya.

KRAKSAAN  – Kawasan pesisir Pantai Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, dipadati ratusan sukarelawan pada Sabtu (11/4/2026) pagi. Lebih dari 400 orang turun langsung dalam aksi bersih-bersih massal yang berhasil mengumpulkan sedikitnya 2,1 ton sampah anorganik dalam waktu singkat.Aksi lingkungan ini dipandu langsung oleh tim Sungai Watch yang dipimpin trio pendirinya, Gary, Kelly, dan Sam Bencheghib. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, personel TNI, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.Darurat Sampah PesisirTotal 2,1 ton sampah yang terkumpul menjadi gambaran nyata bahwa persoalan sampah di wilayah pesisir Probolinggo membutuhkan penanganan serius. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, yang hadir di lokasi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi persoalan tersebut.“Kolaborasi ini sangat luar biasa. Kita tidak hanya membersihkan pantai secara fisik, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai maupun laut,” ujarnya.Ia juga mengapresiasi keterlibatan pihak swasta, seperti PT POMI, yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan. Selain Sjaiful, sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Kepala DLH Roby Siswanto, Kepala Dinas PUPR Hengki Cahjo Saputra, serta jajaran camat dan lurah setempat.Kegiatan di Kalibuntu merupakan bagian dari kampanye besar Sungai Watch. Gary Bencheghib menjelaskan bahwa timnya tengah menjalankan aksi lari maraton dari Bali menuju Jakarta untuk mengampanyekan isu pencemaran air.“Kami berlari sekitar 25 kilometer setiap hari dari Jimbaran menuju Jakarta. Di setiap titik persinggahan, kami menggelar aksi nyata seperti di Kalibuntu ini,” ungkapnya.Menurutnya, meskipun Pemkab Probolinggo telah menunjukkan komitmen kuat, tantangan besar masih dihadapi, terutama pada sektor infrastruktur pengelolaan sampah. Ia menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di berbagai daerah yang telah melebihi kapasitas (overload).Dorong Isu ke Level NasionalSungai Watch berharap gerakan berbasis masyarakat ini dapat mendorong perubahan kebijakan di tingkat yang lebih luas. Gary menegaskan bahwa edukasi tentang membuang sampah pada tempatnya saja tidak cukup tanpa diimbangi perbaikan sistem pengelolaan sampah.“Harapannya, saat kami tiba di Jakarta nanti, aspirasi dan data lapangan ini bisa kami sampaikan langsung kepada Presiden maupun Gubernur. Krisis sampah adalah persoalan bersama yang membutuhkan solusi sistemik,” pungkasnya.

PROBOLINGGO – Bupati Probolinggo dr. Muhammad Haris (Gus Haris) melakukan kunjungan ke Polres Probolinggo bersama Kepala Bakesbangpol Hari Kriswanto. Ia disambut langsung Kapolres Probolinggo AKBP Dr. M. Wahyudin Latif di ruang kerjanya.Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama merespons maraknya aksi begal serta persoalan debt collector yang dinilai meresahkan.“Yang pertama silaturahim karena masih bulan Syawal. Selebihnya koordinasi terkait kondisi mutakhir, khususnya kamtibmas. Maraknya begal, kemudian persoalan debt collector dan lainnya. Kami berharap persoalan ini segera ditangani dan ada solusi konkret,” ujar Gus Haris.Gus Haris menambahkan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan sejumlah langkah pencegahan, di antaranya menambah penerangan jalan serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Namun, ia menegaskan perlunya dukungan maksimal dari aparat kepolisian dan pihak terkait.“Karena itu, kami meminta agar hal ini menjadi atensi khusus. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas,” imbuhnya.Menurutnya, rasa aman merupakan faktor krusial bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada aktivitas sehari-hari, tetapi juga memengaruhi pergerakan ekonomi daerah.“Rasa aman dan kenyamanan masyarakat itu sangat penting. Ini berdampak pada banyak aspek, baik perekonomian maupun aktivitas harian masyarakat,” tegasnya.Ia juga mengakui bahwa kasus begal tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo, tetapi juga marak di sejumlah daerah lain seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan hingga Lumajang. Meski demikian, upaya pencegahan harus terus diperkuat.“Yang penting masyarakat merasakan kehadiran kita semua. Itu inti dari upaya yang kita lakukan,” katanya.Sementara itu, Kapolres Probolinggo AKBP Dr. M. Wahyudin Latif menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian.“Hari ini Pak Bupati berkenan bersilaturahmi ke Polres Probolinggo. Beliau menyampaikan berbagai hal, utamanya terkait pentingnya koordinasi intensif antara Pemkab dan Polres agar permasalahan di tingkat kabupaten dapat diselesaikan bersama,” ujarnya.Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mencerminkan kekompakan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.“Ini menunjukkan bahwa Forkopimda Probolinggo kompak dan solid,” pungkasnya.Sebelumnya, Gus Haris juga melakukan kunjungan silaturahmi ke Polres Probolinggo Kota dan bertemu Kapolres AKBP Rico Yumasri pada Kamis (9/4/2026). Rangkaian kunjungan ini menegaskan komitmen dalam memperkuat koordinasi keamanan di wilayah Kabupaten Probolinggo.

PAJARAKAN – Inovasi layanan kesehatan bertajuk GITA CEKATAN (Gizi Balita Kurang Tanggap Cek TBC Anak) yang dikembangkan UPT Puskesmas Pajarakan terbukti efektif dalam meningkatkan deteksi kasus Tuberkulosis (TBC) pada anak sekaligus memperbaiki status gizi balita.Program ini menjadi terobosan dalam pengendalian TBC anak dengan mengintegrasikan skrining kesehatan dan pemantauan gizi dalam satu layanan terpadu. Pada pelaksanaan skrining, Jumat (10/4/2026), sebanyak 41 balita menjadi sasaran pemeriksaan, meliputi balita dengan gizi kurang, gizi buruk, serta balita dengan berat badan stagnan atau menurun selama dua bulan berturut-turut.Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pajarakan Dian Sudarmono bersama Kepala Puskesmas Pajarakan dr. Maulida Rachmani serta jajaran tenaga kesehatan Puskesmas Pajarakan.Skrining dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pelaksana Program TBC Sumiyati dan Pelaksana Program Gizi Ika Melinatini. Kegiatan ini dikemas dalam layanan skrining kesehatan balita sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC tahun 2030 sekaligus upaya penanganan stunting.Ketua TP PKK Kecamatan Pajarakan, Dian Sudarmono, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Ia menegaskan bahwa penanganan balita dengan gizi kurang akan lebih optimal jika penyebab utamanya, termasuk kemungkinan TBC, dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini.“Balita sehat, bebas TBC, dan bebas stunting menjadi harapan kita bersama. Kami akan terus mengedukasi para ibu agar aktif melakukan skrining di posyandu maupun puskesmas,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Puskesmas Pajarakan, dr. Maulida Rachmani, mengimbau para orang tua agar tidak ragu memeriksakan anaknya, terutama jika berat badan tidak mengalami kenaikan dalam dua kali penimbangan berturut-turut.“Segera lakukan skrining ke puskesmas, khususnya skrining TBC. Jika terdeteksi lebih awal, penanganan dapat segera dilakukan sehingga kondisi anak bisa kembali normal. Inovasi ini merupakan strategi terintegrasi dari Program TBC dan Program Gizi untuk Kabupaten Probolinggo SAE,” ungkapnya.Pelaksana Program TBC Puskesmas Pajarakan, Sumiyati, menjelaskan bahwa inovasi GITA CEKATAN telah dijalankan secara rutin sejak tahun 2025 dengan pendekatan terpadu antara deteksi TBC dan pemantauan gizi.“Ini merupakan langkah strategis untuk percepatan eliminasi TBC 2030 sekaligus penanganan stunting. Kami menyasar balita berisiko agar intervensi dapat lebih tepat sasaran,” katanya.Hasilnya cukup signifikan. Pada tahun 2025, capaian penemuan kasus TBC anak berhasil melampaui target. Dari target 18 kasus, ditemukan 19 kasus atau mencapai 106 persen. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 7 kasus atau 41 persen dari target.Selain itu, program ini juga berdampak pada perbaikan status gizi balita. Seluruh pasien TBC anak yang ditangani menunjukkan peningkatan berat badan minimal 10 persen dari berat awal, bahkan sebagian berhasil kembali ke status gizi normal.“Deteksi dini sangat penting. Semakin cepat penyebabnya ditemukan, penanganan akan lebih mudah dan hasilnya lebih optimal,” tambahnya.Melalui inovasi GITA CEKATAN, Puskesmas Pajarakan berharap upaya penanggulangan TBC anak dapat berjalan lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan balita di Kabupaten Probolinggo secara berkelanjutan.

Probolinggo – Video amatir berdurasi 16 detik yang memperlihatkan perkelahian antara seorang kepala desa (kades) dan seorang aktivis viral di media sosial serta grup WhatsApp, Jumat (10/4/2026).Insiden baku hantam tersebut terjadi di lokasi tambang batuan di Sungai Pancar Glagas, Desa Patemon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.Dalam rekaman yang beredar, kades berinisial M dan aktivis berinisial J tampak saling serang dan adu jotos di sekitar alat berat jenis ekskavator. Sejumlah warga yang berada di lokasi terdengar berteriak histeris dalam bahasa Madura sambil berusaha melerai keduanya.“Mateh… ella gi gi… gi ella gi begh!” (Mati… jangan Pak Kades, jangan), teriak warga dalam video tersebut.Berdasarkan keterangan saksi mata, perkelahian dipicu oleh sengketa klaim batas wilayah aktivitas tambang batuan. Kades M mengklaim bahwa lokasi operasional tambang tersebut masih masuk dalam wilayah administratif Desa Patemon.Sebaliknya, aktivis J bersikeras bahwa aktivitas tambang yang dikelolanya berada di luar batas Desa Patemon.“Keduanya saling mengklaim wilayah. Pihak kades merasa itu masuk wilayahnya, sementara pihak aktivis menyebut sudah berada di luar. Cekcok pun tak terhindarkan hingga berujung perkelahian,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.Usai kejadian tersebut, Kades M memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa aktivitas tambang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi dengan pihak desa. Selain itu, dirinya menerima laporan dari warga terkait dugaan penyerobotan lahan serta kerusakan yang tercatat dalam dokumen Letter C.“Sebenarnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kemudian ada laporan warga kepada saya bahwa tanah mereka diserobot dan terjadi perusakan yang tercatat di Letter C. Saya tidak menghalangi pekerjaan siapa pun, tetapi kami meminta agar situasi tetap dikondisikan dengan baik,” ujar Kades M.Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada pihak berwenang, namun hingga kini belum ada tanggapan. Kades M mengaku hanya meminta kejelasan dari pihak perusahaan terkait aktivitas tersebut.“Saya sudah berkirim surat ke pihak berwenang, tetapi belum ada tanggapan. Saya hanya meminta kejelasan dari pihak perusahaan. Bahkan warga sempat menangis karena tanahnya diduga diserobot,” tambahnya.Perkelahian tersebut akhirnya berhasil dilerai oleh warga sekitar sebelum menimbulkan korban lebih serius. Sementara itu, pihak aktivis J dikabarkan tidak terima atas insiden tersebut dan telah melaporkan kasus ini ke Polres Probolinggo untuk diproses secara hukum.Kasus ini kini menjadi perhatian publik, khususnya terkait pengelolaan tambang dan kejelasan batas wilayah administratif di daerah tersebut.

Kenaikan harga plastik di tengah krisis pasokan global dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk beralih dari penggunaan kemasan sekali pakai menuju sistem guna ulang yang lebih berkelanjutan. Namun, perubahan tersebut diperkirakan tidak akan terjadi secara otomatis tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat.Pendiri sekaligus koordinator komunitas peduli lingkungan Nol Sampah, Hermawan Some, menyampaikan bahwa kenaikan harga plastik seharusnya menjadi pendorong untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. “Seharusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi justru mencari alternatif bahan baku plastik lain, misalnya dari minyak sawit,” ujarnya, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mempertahankan ketergantungan terhadap plastik, bukan menguranginya secara signifikan.Sebelumnya, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengungkapkan bahwa krisis pasokan plastik yang terjadi saat ini bersifat sistemik dan berdampak pada seluruh rantai ekonomi, mulai dari produsen hingga konsumen. Lonjakan harga dipicu oleh terganggunya pasokan petrokimia global akibat konflik di Asia Barat, yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku seperti nafta. Gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz semakin memperketat pasokan global. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama energi dunia, yang dilalui sekitar 20–30 persen pasokan minyak dan gas global. Ketika konflik terjadi, distribusi minyak dan turunannya ikut terhambat, termasuk nafta sebagai bahan baku utama plastik.Harga nafta tercatat meningkat dari kisaran 600–800 dolar AS per ton menjadi sekitar 900 dolar AS per ton. Kenaikan ini juga mendorong margin nafta di Asia dari sekitar 108 dolar AS menjadi lebih dari 400 dolar AS per ton. Indonesia yang masih bergantung pada impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah, turut merasakan dampaknya sehingga harga plastik di dalam negeri ikut meningkat.Hermawan menilai solusi paling realistis yang dapat dilakukan masyarakat saat ini adalah mendorong gerakan pengurangan dan penggunaan ulang. “Gerakan reduce dan reuse seharusnya bisa menjadi solusi. Jika ini dilakukan, akan aman,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sebagai kunci dalam meningkatkan tingkat daur ulang. Saat ini, tingkat daur ulang plastik di Indonesia masih di bawah 15 persen. “Jika daur ulang tinggi dan didukung gerakan reduce dan reuse, krisis seperti ini tidak akan menjadi masalah besar,” ujarnya.Terkait kesiapan masyarakat untuk meninggalkan kantong plastik, Hermawan menilai hal tersebut bukan lagi persoalan siap atau tidak. Ia menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan mengingat sudah adanya regulasi serta dampak lingkungan yang semakin serius.“Sebenarnya siap tidak siap, itu yang harus dilakukan. Pertama karena memang ada peraturan. Kedua karena dampaknya sudah sangat parah,” katanya. Ia juga menekankan perlunya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah ada agar perubahan dapat berjalan secara efektif.Menurutnya, hambatan terbesar dalam perubahan perilaku konsumen terletak pada lemahnya implementasi kebijakan serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat. “Pemerintah belum tegas dalam menerapkan aturan yang ada. Pemahaman masyarakat juga masih minim,” ujarnya.Meski demikian, ia berharap kenaikan harga plastik dapat menjadi titik balik atau “game changer” dalam mendorong perubahan perilaku konsumen dan industri. “Semoga itu bisa terjadi dan kami berharap hal itu terjadi,” kata Hermawan.Ia menegaskan pihaknya akan terus mengampanyekan gerakan pengurangan dan penggunaan ulang plastik. Selain itu, pemilahan sampah dinilai sebagai kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.“Pemilahan sampah menjadi kunci utama pengolahan sampah,” ujarnya.Krisis harga plastik yang terjadi saat ini, menurut pelaku advokasi lingkungan, menjadi pengingat bahwa ketergantungan terhadap plastik berbasis bahan bakar fosil tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga rentan terhadap dinamika global. Tanpa perubahan sistemik menuju pengurangan, penggunaan ulang, dan peningkatan daur ulang, tekanan terhadap ekonomi dan lingkungan diperkirakan akan terus berlanjut.

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi VII, Kaisar Abu Hanifah, memberikan perhatian serius terhadap krisis bahan baku plastik yang tengah menekan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kenaikan harga plastik yang mencapai 30 hingga 100 persen dalUMKMam beberapa pekan terakhir dinilai telah mendorong pelaku usaha ke kondisi bertahan hidup.Kaisar menjelaskan bahwa krisis ini dipicu oleh konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026. Konflik tersebut berdampak pada terganggunya distribusi bahan baku utama plastik melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku plastik dari kawasan Timur Tengah.“Ketika jalur distribusi global terganggu, UMKM kita langsung terkena dampaknya. Kenaikan harga plastik hingga dua kali lipat bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan usaha kecil, khususnya di sektor makanan, minuman, dan kemasan,” ujar Kaisar di Jakarta, Rabu (8/4).Berdasarkan data yang dihimpun, harga plastik mengalami kenaikan rata-rata sekitar 50 persen, bahkan pada beberapa jenis mencapai 100 persen. Kenaikan ini juga dipicu oleh melonjaknya harga nafta—bahan baku utama plastik—yang naik dari sekitar 630 dolar AS per ton menjadi 917 dolar AS per ton dalam waktu kurang dari dua bulan.Dampaknya telah dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di berbagai daerah. Omzet usaha minuman di Salatiga dilaporkan turun hingga 40 persen. Sementara itu, pelaku UMKM keripik harus menanggung kenaikan biaya kemasan dari Rp34.000 menjadi Rp50.000 per unit, yang menggerus margin keuntungan hingga 20 persen.Politisi PKB tersebut menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mengingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang cepat dan tepat, krisis ini berpotensi meluas dan melemahkan daya tahan sektor UMKM nasional dalam beberapa bulan ke depan.“Ini bukan hanya persoalan harga bahan baku, tetapi menyangkut keberlangsungan jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar menunggu pasar pulih,” tegasnya.Ia juga mendesak Kementerian UMKM untuk segera mengambil langkah mitigasi, termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.