PROBOLINGGO – Lereng atau ramp exit Tol Probolinggo Timur di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, mengalami longsor pada Selasa (10/2). Peristiwa tersebut membuat warga sekitar merasa khawatir.Longsor diduga terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Probolinggo dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir.Hasim (64), warga Desa Clarak, Kecamatan Leces, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian longsor, hujan deras turun cukup lama sehingga menyebabkan kondisi tanah di lereng menjadi labil dan mudah tergerus. Ia bahkan sempat melihat langsung adanya pergeseran tanah di area ramp exit tol.“Karena hujan terus-menerus, tanah di lereng jadi gembur dan akhirnya longsor. Kami berharap pengelola tol segera melakukan penanganan,” kata Hasim.Menurutnya, kondisi tersebut membuat warga resah karena banyak masyarakat yang beraktivitas di jalan arteri yang berada tepat di bawah lereng, seperti mencari rumput untuk pakan ternak.“Kami sering berada di sekitar lokasi itu. Khawatir jika tiba-tiba ambles dan sampai menggerus jalan, tentu bisa membahayakan warga maupun pengendara,” ujarnya.Sementara itu, Manajer Operasi dan Konstruksi PT Transjawa Paspro Jalan Tol, Vippi Hadiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan warga dan langsung melakukan pengecekan di lokasi.Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gerusan tanah pada lereng sepanjang 24 meter, dengan tinggi 10 meter dan kedalaman sekitar satu meter. Namun, posisi longsor berada cukup jauh dari pagar ruang milik jalan (rumja).“Gerusan terjadi di area lereng yang jaraknya masih aman dari badan jalan, sehingga tidak memengaruhi konstruksi maupun operasional tol,” jelas Vippi.Ia menambahkan, secara teknis kondisi lereng masih dalam kategori terkendali dan tidak berpotensi menjalar ke badan jalan tol maupun area permukiman warga.

Resimen Mahasiswa (Menwa) Wirasastri Peradaban 891 Universitas Nurul Jadid (UNUJA) kembali menorehkan prestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dengan berhasil menyelesaikan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) LXVIII serta Kursus Kader Pelaksana (Suskalak) XLI. Kegiatan bergengsi ini dilaksanakan di Dodikjur Rindam V Brawijaya mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter, kedisiplinan, dan militansi kader Menwa UNUJA.Pelaksanaan Diklatsar dan Suskalak ini bertujuan utama untuk melatih ketahanan fisik, kekuatan mental, serta membentuk sikap tanggung jawab dan kepemimpinan para peserta. Selama kegiatan berlangsung, para peserta ditempa dengan berbagai materi keprajuritan, wawasan kebangsaan, latihan baris-berbaris, hingga pembinaan mental spiritual, sehingga mampu melahirkan kader yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara emosional dan ideologis.Dalam kegiatan tersebut, UNUJA memberangkatkan sebanyak 8 personel, yang terdiri dari 6 peserta Diklatsar dan 2 peserta Suskalak. Seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pendidikan dan latihan dengan penuh semangat, kedisiplinan tinggi, serta loyalitas terhadap organisasi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental selama proses pendidikan berlangsung.Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan ini, Menwa UNUJA diharapkan semakin solid, profesional, dan siap menjalankan peran strategis dalam mendukung keamanan kampus, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan karakter kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi. Keberhasilan ini juga menjadi bukti komitmen UNUJA dalam mencetak kader bangsa yang berintegritas, tangguh, dan siap berkontribusi bagi agama, masyarakat, dan negara

PROBOLINGGO – Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap maraknya upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Baru-baru ini, beredar informasi mengenai adanya oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan nomor telepon +62 858-0860-0018 dan mengaku sebagai Wakil Bupati kita, Lora Fahmi Ahz, untuk menghubungi sejumlah pihak.Setelah dilakukan penelusuran dan konfirmasi secara resmi, dapat dipastikan bahwa nomor tersebut bukan milik Wakil Bupati Lora Fahmi Ahz. Segala bentuk komunikasi yang berasal dari nomor tersebut dan mengatasnamakan beliau adalah tidak benar dan merupakan tindakan penipuan.Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dimohon dengan sangat agar tidak menanggapi, tidak merespons, serta tidak memberikan informasi pribadi, bantuan dana, ataupun bentuk dukungan apa pun kepada pihak yang menghubungi menggunakan nomor tersebut. Setiap permintaan yang mengatasnamakan Wakil Bupati melalui nomor tersebut dapat dipastikan tidak memiliki dasar resmi dan berpotensi merugikan masyarakat.Fenomena penipuan dengan modus mencatut nama pejabat publik merupakan tindakan yang meresahkan dan berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun nonmateriil. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan senantiasa bersikap kritis, melakukan verifikasi kebenaran informasi, serta tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon, maupun permintaan yang mengatasnamakan pejabat tanpa kejelasan sumber yang valid.Apabila masyarakat menemukan atau mengalami langsung upaya penipuan serupa, diharapkan segera melaporkan kepada aparat berwenang, pemerintah setempat, atau pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan korban lebih lanjut.Pemberitahuan ini disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan bersama demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.Kami tegaskan:Apabila terdapat pihak yang mengaku sebagai Bapak Wakil Bupati Lora Fahmi Ahz menggunakan nomor di atas, mohon untuk tidak ditanggapi dalam bentuk apa pun, karena telah dipastikan bahwa hal tersebut bukan berasal dari beliau.Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian, kewaspadaan, dan kerja sama seluruh masyarakat, kami ucapkan terima kasih

PROBOLINGGO – Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya masuk Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 16.40 WIB. Insiden tersebut menewaskan tiga remaja yang tengah berboncengan sepeda motor setelah terlibat tabrakan dengan truk gandeng.Peristiwa ini melibatkan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi N-2584-NE dan sebuah truk gandeng Hino bernomor polisi P-9289-UQ.Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Ipda Aditya Wirakrama, mengungkapkan sepeda motor dikendarai oleh Muhammad Hairunnasihin (13) dengan dua penumpang, yakni Dimas Martin Pratama (16) dan Anggi Septian Nugraha (15). Ketiganya merupakan warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton.Sementara itu, truk gandeng dikemudikan oleh Abdul Mutalib (48), warga Kabupaten Banyuwangi.Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) serta keterangan sejumlah saksi, sepeda motor melaju dari arah timur ke barat dengan membawa tiga orang tanpa mengenakan helm. Saat berupaya mendahului truk gandeng di depannya, pengendara diduga mengambil jalur terlalu ke kanan.“Pada waktu yang bersamaan, sepeda motor bersenggolan dengan kendaraan dari arah berlawanan yang identitasnya belum diketahui. Akibatnya motor kehilangan keseimbangan dan ketiga korban terjatuh ke sisi kiri hingga masuk ke kolong truk gandeng,” jelas Ipda Aditya.Benturan keras tersebut menyebabkan ketiga remaja mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.Petugas Satlantas Polres Probolinggo yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP, mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat, serta mengamankan seluruh kendaraan yang terlibat guna keperluan penyelidikan lebih lanjut.Pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dalam berkendara. Selain itu, pengguna jalan diminta selalu mematuhi aturan lalu lintas, tidak berboncengan melebihi kapasitas, serta wajib menggunakan helm demi keselamatan di jalan raya.

Universitas Nurul Jadid (UNUJA) mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih lima penghargaan sekaligus pada ajang Arjunu Award 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Relawan Jurnal Nahdlatul Ulama (Arjunu) di bawah naungan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) PBNU. Kegiatan penganugerahan berlangsung pada Selasa (10/2/2026) di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Jawa Timur.Penghargaan tersebut diberikan kepada jurnal-jurnal ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) yang berhasil menembus akreditasi nasional tertinggi, yakni Sinta 1 dan Sinta 2. Dari lima jurnal penerima penghargaan, seluruhnya berasal dari UNUJA.Adapun jurnal UNUJA yang meraih akreditasi Sinta 1 adalah EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan. Sementara itu, tiga jurnal lainnya terakreditasi Sinta 2, yaitu Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, serta Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam.Dengan capaian tersebut, UNUJA menjadi satu-satunya perguruan tinggi di bawah LPTNU yang berhasil mengelola dua jurnal terakreditasi Sinta 1. Prestasi ini sekaligus menegaskan posisi UNUJA sebagai kampus berbasis pesantren yang mampu bersaing secara nasional dalam bidang publikasi ilmiah.Wakil Rektor III UNUJA, Prof. Hasan Baharun, M.Pd., menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan kebanggaan sekaligus bukti komitmen institusi dalam membangun budaya akademik yang kuat. “Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan. Meskipun UNUJA merupakan kampus swasta berbasis pesantren, namun mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri dalam pengelolaan jurnal ilmiah bereputasi,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan implementasi nyata dari visi UNUJA, yakni unggul, berdampak, dan sejahtera, khususnya dalam penguatan ekosistem riset dan publikasi ilmiah.Arjunu Award 2026 sendiri merupakan ajang apresiasi tahunan yang diberikan kepada pengelola jurnal ilmiah di lingkungan PTNU yang dinilai konsisten menjaga kualitas artikel, tata kelola jurnal, serta ketepatan waktu penerbitan. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas dedikasi para editor dan tim pengelola jurnal dalam meningkatkan mutu publikasi ilmiah nasional.Selain prosesi penganugerahan, acara juga diisi dengan diskusi panel bertema strategi pengelolaan jurnal menuju indeksasi global. Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan trofi dan sertifikat Arjunu Award kepada para pengelola jurnal terpilih.“Arjunu Award bukan sekadar seremonial, melainkan pemicu agar ekosistem riset di lingkungan Nahdlatul Ulama semakin mandiri dan memberikan dampak luas bagi peradaban,” ujar salah satu perwakilan LPTNU PBNU dalam sambutannya.

JAKARTA – Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji dan umrah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Kampung Haji di Mekkah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Minggu (8/2).Kepala Negara mengungkapkan bahwa Indonesia memperoleh hak istimewa yang belum pernah diberikan kepada negara lain, yakni kepemilikan lahan di Kota Suci Mekkah.Menurut Prabowo, Pemerintah Arab Saudi bahkan merevisi undang-undang mereka guna memuluskan rencana Indonesia membangun Kompleks Kampung Haji. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia.“Saya ingin melaporkan di hadapan para ulama dan keluarga besar NU, bahwa Indonesia untuk pertama kalinya mendapat kehormatan memiliki lahan di Kota Suci Mekkah. Kita akan membangun Kampung Haji untuk jemaah haji dan umrah Indonesia,” ujar Prabowo“Ini merupakan pertama kali dalam sejarah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di Mekkah. Mereka bahkan mengubah undang-undang demi memberikan penghormatan kepada Indonesia,” lanjutnya.Presiden berusia 74 tahun itu menargetkan dalam beberapa bulan ke depan sedikitnya 1.000 kamar dapat segera digunakan. Pembangunan akan terus berlanjut hingga tiga tahun ke depan untuk memenuhi seluruh kebutuhan jemaah Indonesia.Kampung Haji untuk Tekan Biaya dan Tingkatkan LayananPrabowo menegaskan, tujuan utama pembangunan Kampung Haji adalah menjamin kenyamanan jemaah sekaligus menekan struktur biaya haji agar lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat kecil. Ia memastikan seluruh jemaah Indonesia akan memperoleh hunian yang layak setelah proyek tersebut rampung.“Tidak perlu ragu lagi. Pelayanannya akan menjadi yang terbaik, dan saya bertekad menurunkan biaya haji bagi rakyat Indonesia,” tegasnya.Presiden juga mengklaim kebijakan khusus yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia membuat sejumlah negara lain mulai mengantre untuk mendapatkan konsesi serupa.Dengan kepemilikan lahan sendiri, ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga sewa hotel di Arab Saudi diharapkan dapat berkurang secara signifikan. Pemerintah menilai langkah ini akan membuat pengelolaan dana haji lebih efisien dan transparan, sekaligus memberikan kepastian layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. 

Probolinggo – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo mengkritik keras Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait rencana penyelenggaraan event lari bertajuk SAE RUN yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026. Kritik tersebut muncul karena kegiatan dinilai tidak selaras dengan kondisi daerah yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana.Ketua II PC PMII Probolinggo, Achmad Syaifuddin, yang akrab disapa Apod, menilai pemerintah daerah kurang peka terhadap situasi darurat yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya mitigasi dan rehabilitasi pascabencana dibandingkan menggelar event olahraga berbayar.“Ekonominya siapa? Ekonominya masyarakat atau pemerintah?” tegas Apod saat memberikan pernyataan kepada media.Ia juga menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Probolinggo, Ugas Irwanto, pada 6 Februari 2026 yang menyebut kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan perekonomian daerah. Apod mempertanyakan klaim tersebut, terutama terkait dampak langsung bagi masyarakat terdampak bencana.Menurutnya, pelaksanaan SAE RUN yang menggunakan jalur Tol Prosiwangi via Kraksaan tidak memiliki relevansi signifikan dengan sektor pariwisata daerah. “Itu jalan tol, bukan sektor wisata. Tidak ada kontribusi nyata bagi penguatan pariwisata lokal,” ujarnya.PC PMII Probolinggo menilai pemerintah seharusnya mengalihkan seluruh perhatian dan sumber daya untuk percepatan penanganan dampak bencana. Apod menyebut masih banyak fasilitas publik yang mengalami kerusakan berat, seperti sekolah, jembatan yang putus, serta rumah warga yang belum sepenuhnya tertangani.“Saat ini yang paling urgent adalah mitigasi dan rehabilitasi. Banyak fasilitas publik rusak berat dan masyarakat masih membutuhkan bantuan. Ini yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, bukan menggelar acara lari berbayar,” paparnya.Berdasarkan informasi dari situs resmi penyelenggara saerun.id, event SAE RUN mewajibkan peserta membayar biaya registrasi mulai Rp135.000 hingga Rp250.000. Peserta akan memperoleh fasilitas berupa jersey, bib number non-chip, goodie bag, medali, serta kesempatan mendapatkan doorprize.Kritik dari PC PMII Probolinggo ini menyoroti potensi ketidaktepatan prioritas kebijakan di tengah situasi darurat. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengevaluasi ulang penyelenggaraan event tersebut dan memfokuskan anggaran serta tenaga pada pemulihan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

PROBOLINGGO – Sejumlah desa di Kabupaten Probolinggo perlu mendapat perhatian khusus karena masuk wilayah rawan tanah gerak. Di kawasan ini berdiri ratusan rumah yang dihuni ratusan warga, dengan tingkat risiko yang meningkat terutama saat musim hujan. Dua desa yang masuk zona waspada tersebut berada di Kecamatan Krucil.Fenomena pergerakan tanah menjadi persoalan serius karena berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi. Peristiwa serupa pernah terjadi di Dusun Brigaan, Desa Plaosan. Ancaman yang sama juga mengintai tiga dusun di Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, yakni Dusun Sumberkapong, Dusun Manggisan, dan Dusun Taman.Secara geografis, Kecamatan Krucil berada di kawasan dataran tinggi. Bahkan beberapa desa berada di wilayah pegunungan yang berbatasan langsung dengan tebing curam, seperti Desa Plaosan dan Desa Sumberduren. Setiap musim hujan, dua desa ini menjadi daerah yang harus diwaspadai karena rawan longsor dan tanah gerak.Sejumlah dusun di wilayah tersebut dinilai memiliki potensi pergerakan tanah yang cukup tinggi. Karena itu, kewaspadaan tidak hanya perlu dilakukan oleh masyarakat setempat, tetapi juga membutuhkan perhatian dari pemangku kebijakan melalui upaya mitigasi serta penanganan jangka panjang.Salah seorang warga Desa Plaosan, Ahmad (40), mengungkapkan bahwa ancaman longsor dan tanah gerak sudah menjadi peringatan tersendiri bagi warga. Pasalnya, desa mereka berada di punggung gunung yang masih masuk kawasan Pegunungan Argopuro. Saat musim hujan, kewaspadaan terhadap dua potensi bencana itu semakin ditingkatkan.“Sebagian warga sebenarnya belum terlalu paham soal tanah gerak. Yang mereka tahu hanya tanah retak atau longsor. Tapi tetap saja, ini selalu jadi perhatian warga,” ujarnya.Kewaspadaan semakin meningkat ketika hujan deras turun dalam waktu lama, terutama bagi warga yang rumahnya berbatasan langsung dengan tebing. Saat hujan, mereka cenderung lebih waspada. Bahkan pada malam hari, sebagian warga memilih tidur bergantian, atau tidak tidur sama sekali, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.“Kami tidak berharap terjadi bencana, tapi langkah ini dilakukan sebagai antisipasi,” katanya.Perangkat Desa Plaosan, Suparman, menjelaskan bahwa Desa Plaosan memang masuk zona rawan longsor dan tanah gerak. Kondisi geografis berupa dataran tinggi serta kedekatan dengan tebing menjadi faktor utama meningkatnya risiko tersebut. Saat musim hujan, hampir seluruh wilayah dusun berpotensi mengalami longsor.Salah satu wilayah yang terdampak paling serius adalah Dusun Brigaan. Di dusun ini ditemukan fenomena tanah gerak. Dusun Brigaan berada di dataran tinggi yang sebagian besar berupa lahan kosong dan area pertanian, dengan jumlah penduduk sekitar 104 kepala keluarga (KK).“Tanah gerak terjadi di satu dusun. Kondisinya terlihat dari tanah yang retak-retak dan permukaannya menurun. Selama ini warga mengira hal itu karena tanahnya gembur, sehingga terjadi penurunan,” jelasnya.Menurut Suparman, peristiwa tanah gerak di Dusun Brigaan terakhir kali terjadi sekitar 30 tahun lalu. Fenomena tersebut kembali muncul sejak 2020, ditandai dengan seringnya longsor, penurunan tanah, serta retakan pada permukaan tanah. Bahkan, sejumlah dinding rumah warga juga mengalami retak akibat pergeseran tanah.Tanah gerak paling sering terjadi di RT 7 dan RT 8/RW 4, Dusun Brigaan, yang dihuni sekitar 49 KK. Saat ini, warga di wilayah tersebut telah diimbau untuk melakukan relokasi ke tempat yang lebih aman, mengingat keselamatan mereka terancam.Suparman menambahkan, sebagian warga memilih pindah demi alasan keamanan. Namun, ada pula yang tetap bertahan karena belum memiliki tempat tinggal baru, serta masih menggantungkan hidup dari lahan pertanian dan kebun di wilayah tersebut.Lahan tersebut menjadi satu-satunya sumber penghidupan, sehingga sulit untuk ditinggalkan. Jika potensi bencana meningkat, mereka biasanya hanya mengungsi sementara. Setelah kondisi dinilai aman, warga kembali menempati rumah mereka seperti semula.

PROBOLINGGO – Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda wilayah Probolinggo pada Jumat (30/1) sore menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan mengganggu kelancaran lalu lintas di beberapa titik.Petugas kebencanaan bersama warga harus turun tangan mengevakuasi batang dan ranting pohon yang roboh agar akses jalan kembali dapat dilalui.Dampak cuaca ekstrem ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo, tetapi juga dirasakan di Kota Probolinggo. Puluhan pohon tumbang di berbagai ruas jalan, bahkan sebagian di antaranya menimpa bangunan.Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo, Boedi Harjanto, menyampaikan bahwa hujan deras dan angin kencang menjadi penyebab utama tumbangnya pohon di sejumlah lokasi, antara lain di Jalan Jeruk, Jalan KH Mansyur, empat pohon di Jalan Mastrip, dua pohon di Jalan Anggur, Jalan Lumajang, Jalan Prof Hamka, dua pohon di Jalan Kedondong, Jalan Kerinci, Jalan Maramis, Jalan Sirsak, dan Jalan Delima.“Akibat kejadian ini, satu rumah mengalami kerusakan sedang karena tertimpa pohon di Kelurahan Kareng Lor, satu pagar rumah rusak sedang di Kelurahan Kedopok, serta taman SDN Wonoasih 2 juga mengalami kerusakan sedang,” jelasnya.Salah satu warga terdampak, Juma’ati (38), menuturkan bahwa pohon mangga di depan rumahnya tiba-tiba roboh sekitar pukul 15.30 WIB. Pohon tersebut tumbang ke arah utara hingga mengenai bagian genting rumahnya.“Waktu itu anginnya memang kencang. Pohonnya langsung tumbang, untung tidak sampai menimpa rumah atau orang. Hanya beberapa genting yang rusak, kerugiannya sekitar Rp 500 ribu,” ujarnya.Hal serupa dialami Saman (65), pemilik bengkel yang mengaku terkejut saat pohon di depan tempat usahanya roboh sekitar pukul 14.00 WIB. Beruntung, arah tumbangnya ke samping sehingga tidak mengenai bangunan bengkelnya.“Kalau tumbangnya ke depan, pasti kena bengkel,” katanya.Saman berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo dapat memangkas pohon-pohon di tepi jalan yang dinilai terlalu tinggi dan rimbun, khususnya di depan bengkelnya. “Kalau hujan angin lagi, bisa roboh dan membahayakan rumah serta bengkel saya,” ucapnya.Di Kabupaten Probolinggo, petugas Satpol PP, pemadam kebakaran, dan BPBD juga melakukan evakuasi pohon tumbang sejak sore hingga malam hari. Penanganan difokuskan di Kecamatan Dringu dan Desa Boto, Kecamatan Lumbang.“Ada lima pohon tumbang yang kami tangani, masing-masing di Kecamatan Dringu dan Desa Boto, Kecamatan Lumbang,” kata Taufik Alami dari BPBD Kabupaten Probolinggo.Ia menambahkan, pohon-pohon tersebut roboh ke badan jalan sehingga sempat memicu kemacetan. Di wilayah Dringu, antrean kendaraan mencapai sekitar 200 meter ke arah timur dan barat selama kurang lebih 10 menit.“Penanganan lalu lintas juga dibantu oleh Satlantas Polres Probolinggo,” jelasnya.Proses evakuasi melibatkan sekitar 17 personel gabungan dengan dukungan empat unit chainsaw. “Pemotongan dilakukan dengan cepat, lalu kayu dipindahkan ke tepi jalan agar arus lalu lintas kembali normal,” ujarnya.Selain pohon tumbang, hujan deras juga menyebabkan genangan air di sejumlah wilayah. Di Dusun Bibis, Desa Lemahkembar, Kecamatan Sumberasih, sempat terjadi genangan namun berangsur surut sekitar satu jam setelah hujan reda.Sementara itu, kondisi lebih parah terjadi di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih. Selain genangan banjir, jembatan darurat berbahan bambu yang menghubungkan Dusun Beji dan Banjar Utara dilaporkan putus dan hanyut terbawa arus.

PROBOLINGGO – Polemik lima hari sekolah untuk jenjang SD di Kabupaten Probolinggo, Jatim, kembali mengemuka. Pemicunya, surat pemberitahuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) kepada Koordinator Wilayah bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.Melalui surat tertanggal 2 Februari itu, Disdikdaya menyatakan tengah mendata lembaga yang sudah dan akan melaksanakan lima hari sekolah.Sekolah yang telah dan akan melaksanakan lima hari sekolah, diminta mengisi link google form.Surat Disdikdaya didasarkan pada Perbup Nomor 7 Tahun 2026 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Probolinggo. Perbup diteken bupati akhir Januari 2026.Kehadiran surat Disdikdaya itu, tak ayal menghidupkan memori persis setahun lalu. Ketika kebijakan lima hari sekolah untuk jenjang SD dibatalkan setelah ditolak ramai-ramai. Meski baru dilaksanakan sehari saja.Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Probolinggo kembali menolak lima hari sekolah dengan enam alasan.PCNU Kabupaten Probolinggo Menolak Lima Hari SekolahMelalui rapat koordinasi pada Kamis (5/2/2026) malam, PCNU menilai, lima hari sekolah mengancam Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an atau TPQ."Kebijakan ini akan mematikan pendidikan keagamaan," sebut PCNU melalui keterangan tertulis.Dengan lima hari sekolah, pendidikan di SD akan berlangsung hingga pukul 15.30 WIB pada Senin-Kamis, dan berlangsung hingga pukul 13.00 pada Jumat. Hal itu akan menelan habis waktu pendidikan ribuan lembaga Madin dan TPQ yang berlangsung sore. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, pada 2013 terdapat 938  lembaga madin jenjang ula di Kabupaten Probolinggo dengan jumlah santri sebanyak 70.308. Adapun untuk jenjang wustha, terdapat 193 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 14.132.Adapun TPQ, pada tahun yang sama, Kanwil Kemenag Jatim mencatat ada 1.201 lembaga di Kabupaten Probolinggo dengan jumlah santri sebanyak 63.526.Selain itu, PCNU menilai bahwa lima hari sekolah tidak sesuai dengan kultur masyarakat Kabupaten Probolinggo."Siswa bukan objek hukum Perbup Nomor 7 tahun 2026," tulis PCNU dalam keterangan yang diterima redaksi. Sebab Perbup tersebut mengatur hari dan jam kerja perangkat daerah serta ASN, bukan siswa.PCNU juga menyebut, lima hari sekolah bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan porsi istirahat dan bermain yang cukup sesuai usia mereka. Serta beresiko menjadi tekanan psikologis bagi siswa."Menyebabkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat," sebut PCNU yang bakal mengirim surat resmi kepada Bupati Probolinggo.Didisdikdaya Sebut Hanya Pemetaan LapanganMenanggapi reaksi keras dari berbagai pihak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono, memberikan klarifikasi mengenai surat pendataan nomor 400.3/104/426.101/2026.Hary menjelaskan, surat tersebut diterbitkan murni untuk tujuan pemetaan dan evaluasi, bukan pemaksaan kebijakan secara menyeluruh. "Surat tersebut dengan maksud awal hanya sebatas upaya mendata sekolah yang sudah menerapkan lima hari sekolah dan atau sekolah yang akan menerapkan. Itu dilakukan karena kami mendapatkan informasi ada sekolah yang memang sudah melaksanakannya di lapangan," jelas Hary.Ia menekankan, hasil pendataan tersebut tidak akan langsung menjadi keputusan final. "Hasil itu akan kami kaji dan kami akan duduk bersama dengan pihak-pihak terkait demi perbaikan ke depan," tambahnya.Berembug Pekan Depan di DPRDHary menyebut, lima hari sekolah ini akan dirembug Rabu  pekan depan, difasilitasi Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo Rapat tersebut direncanakan menjadi forum mediasi besar yang melibatkan PCNU Kabupaten Probolinggo, PCNU Kraksaan, Kemenag, Dewan Pendidikan, K3S, perwakilan pengelola Madin, dan pihak terkait lainnya.Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Arief Hidayat membenarkan agenda tersebut. "Rabu depan akan dibahas di komisi," kata politisi PDIP tersebut.

Bondowoso - Universitas Negeri Surabaya (UNESA) kembali mengukuhkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat berskala internasional. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan mitra global, UNESA menyelenggarakan agenda tahunan International Community Development (ICD) 2026 di Pendopo Raden Bagus Assra, Kamis (05/02/2026).Mengusung tema “Local Root, Global Impact: Advancing The SDGs through Unesa’s Engagement”, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, memacu inovasi desa, serta memperkuat pertukaran budaya global. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Sekretaris Daerah Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., serta delegasi internasional dari enam negara.Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., yang hadir secara daring, menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha adalah kunci kemandirian bangsa.Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap riset sebagai basis pembangunan. Riset memastikan program pemerintah tepat sasaran, produktif, dan efisien. Forum ini strategis untuk mengubah potensi lokal Bondowoso menjadi kekuatan ekonomi nyata melalui jejaring internasional.Bupati Bondowoso, KH. Dr. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., menyambut rombongan UNESA dan para profesor mancanegara. Pihaknya menekankan bahwa kehadiran perguruan tinggi adalah motor penggerak pembangunan daerah sekaligus langkah nyata menuju World Class University.Dalam paparannya, Bupati menonjolkan keunggulan Bondowoso yang merupakan bagian dari Ijen UNESCO Global Geopark, yang memiliki fenomena Blue Fire dan hanya ada dua di dunia, situs megalitikum terbesar, hingga komoditas kopi Arabika Ijen Raung yang telah mendunia.Bupati berharap ICD 2026 tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu memberikan transfer pengetahuan konkret. Pihaknya fokus pada penguatan desa melalui tata kelola yang akuntabel dan literasi digital, serta membutuhkan solusi inovatif untuk sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM agar berkelanjutan.Wakil Rektor III UNESA, Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd., menyatakan bahwa pembangunan inklusif tidak bisa dilakukan sendirian. Kehadiran mitra internasional dalam ICD tahun ini adalah bukti bahwa pembangunan masyarakat desa kini telah menjadi tanggung jawab global.Kolaborasi lintas batas ini memastikan bahwa akar lokal yang kita miliki di Bondowoso mampu memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di level internasional.

JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI resmi menetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp50.000 per orang. Nilai tersebut setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras kualitas premium.Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menyampaikan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil kajian komprehensif yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Ketua Baznas RI Nomor 14 Tahun 2026.“Melalui kajian yang mendalam dan pertimbangan yang matang, Baznas RI menetapkan besaran zakat fitrah sebesar Rp50 ribu per jiwa,” ujar Noor Achmad, Kamis (5/2/2026).Selain zakat fitrah, Baznas RI juga menetapkan besaran fidiah sebesar Rp65.000 per jiwa per hari. Ketentuan fidiah tersebut diatur dalam keputusan yang sama.Noor Achmad menjelaskan, angka zakat fitrah dan fidiah ini dapat dijadikan pedoman oleh Baznas tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan penghimpunan zakat.“Baznas daerah dan LAZ dapat menggunakan besaran zakat fitrah dan fidiah ini sebagai acuan dalam penerimaan zakat di wilayah masing-masing,” ujarnya.Meski demikian, Baznas RI tetap memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk melakukan penyesuaian. Baznas daerah maupun LAZ diperbolehkan menetapkan nilai zakat fitrah dan fidiah secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.“Dalam situasi tertentu, Baznas daerah dan LAZ dapat menentukan besaran zakat fitrah dan fidiah sendiri, selama tetap berlandaskan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Noor Achmad.Ia berharap, penetapan ini dapat mendukung pengelolaan zakat fitrah dan fidiah pada Ramadan 1447 Hijriah agar berjalan lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian, manfaat zakat diharapkan dapat dirasakan secara optimal oleh para mustahik.“Melalui ketetapan ini, kami berharap pengelolaan zakat fitrah dan fidiah pada Ramadan mendatang mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan para penerima manfaat,” pungkasnya.