PROBOLINGGO — SK_Community menggelar rangkaian kegiatan Semarak Kemerdekaan sebagai upaya mempererat hubungan antarmasyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Rangkaian kegiatan tersebut dikemas melalui berbagai agenda yang melibatkan masyarakat secara langsung, di antaranya lomba Volly Daster dan Jalan Santai bersama pemuda.Ketua SK_Community, Sucipto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan pemuda untuk membangun kebersamaan sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan kemasyarakatan seperti ini dapat menjadi ruang interaksi bagi warga dari berbagai kelompok usia.“Mulai Hari Minggu, (23/08) lomba Volly Daster akan dilaksanakan. Alhamdulillah antusias masyarakat cukup besar, baik kalangan muda dan tua,” kata Sucipto.Lomba Volly Daster menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Semarak Kemerdekaan yang digelar SK_Community. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan warga dalam suasana yang santai, meriah, dan penuh kebersamaan.Antusiasme masyarakat terhadap lomba tersebut disebut cukup besar. Tidak hanya kalangan pemuda, masyarakat dari kelompok usia yang lebih tua juga turut menunjukkan ketertarikan untuk meramaikan kegiatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang digagas SK_Community.Untuk menambah semarak perlombaan, SK_Community juga menyiapkan hadiah utama berupa dua ekor kambing. Selain hadiah utama, panitia juga menyediakan berbagai doorprize yang dapat menambah kemeriahan kegiatan dan menarik antusiasme masyarakat untuk mengikuti rangkaian acara.Setelah pelaksanaan lomba Volly Daster, SK_Community akan kembali menggelar Jalan Santai pada 31 Agustus. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai dan dipusatkan di halaman Madin Darul Ibad.Jalan Santai tersebut juga terbuka bagi masyarakat yang ingin ikut meramaikan momentum peringatan kemerdekaan. Peserta nantinya berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.Sucipto menegaskan bahwa semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan menjaga persatuan, kekompakan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“Menjaga persatuan atau kekompakan adalah tugas generasi selanjutnya. Para pahlawan berjuang mengusir penjajah, generasi sekarang berjuang keutuhan NKRI,” jelasnya.Ia menilai kekompakan antarmasyarakat menjadi hal penting untuk terus dijaga, terutama di tengah kehidupan sosial yang memiliki beragam latar belakang. Karena itu, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dinilai dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan memperkuat rasa persaudaraan.Sucipto juga mengajak masyarakat, khususnya kaum muda-mudi, untuk ikut meramaikan seluruh rangkaian kegiatan Semarak Kemerdekaan yang diselenggarakan SK_Community. Ia berharap momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.“Jangan lupa hadir dan ramaikan,” ujar Sucipto.

YOGYAKARTA – Lebih dari 2.500 personel Brigade Komando Sakera, barisan keamanan internal Keluarga Madura Yogyakarta (KMY), siap dikerahkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), Senin (17/8/2026).Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai tersebut menjadi salah satu agenda besar keluarga Madura di Yogyakarta dalam memperingati momentum kemerdekaan Indonesia. Pengerahan personel sekaligus menjadi bentuk partisipasi warga Madura dalam merayakan kemerdekaan dan memperkuat persaudaraan antarelemen masyarakat.Brigade Komando Sakera dihimpun dari berbagai latar belakang warga Madura yang tinggal di Yogyakarta. Mereka berasal dari kalangan cendekiawan, advokat, mahasiswa, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam beragam paguyuban niaga.Kegiatan ekonomi yang dijalankan para anggota antara lain toko kelontong 24 jam, jasa potong rambut, usaha bongkaran besi, hingga kuliner seperti sate Madura, bubur kacang hijau, bebek, dan nasi goreng. Keragaman tersebut mencerminkan kontribusi warga Madura terhadap perekonomian kerakyatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.Ketua Keluarga Madura Yogyakarta (KMY), RB. Jugil Adiningrat, mengatakan pengerahan ribuan personel tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mendukung pengamanan kegiatan, tetapi juga menjadi momentum untuk menunjukkan kontribusi warga Madura dalam berbagai bidang.«“Kegiatan ini adalah wujud rasa syukur dan kecintaan kami sebagai bagian dari Indonesia. Sekaligus, kami ingin publik melihat bahwa lebih dari 2.500 personel Brigade Komando Sakera di Yogyakarta memiliki banyak kontribusi di berbagai sektor dan bidangnya, mulai dari ekonomi, keilmuan, hukum,” ujar Jugil.»Menurutnya, keberadaan Brigade Komando Sakera tidak sebatas pada fungsi pengamanan internal. Latar belakang profesi dan keahlian anggotanya membuat organisasi tersebut turut berkontribusi di berbagai sektor kehidupan masyarakat.Sebagian anggota berprofesi sebagai pengajar, advokat, pelaku usaha, mahasiswa, maupun individu yang aktif berorganisasi. Brigade juga menyebut adanya kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah.Dorong Penguatan Keamanan Warga MaduraDi tengah perayaan kemerdekaan, KMY juga menyoroti persoalan yang dihadapi warga Madura perantauan di wilayah perkotaan, khususnya terkait perlindungan dan keamanan dalam menjalankan usaha.Brigade Komando Sakera menyatakan terus meningkatkan konsolidasi internal sebagai upaya membangun jaring pengaman bagi warga Madura. Brigade juga menyebut kesiapsiagaan internal dilakukan selama 24 jam untuk menghadapi potensi konflik dan persoalan keamanan.Selain itu, Brigade mendorong penguatan sinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk mencegah potensi konflik, mengantisipasi premanisme terhadap pedagang kecil, serta memperkuat sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas di kawasan usaha yang dinilai rentan.“Perayaan kemerdekaan adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan ekonomi maupun rasa aman warga kecil, termasuk pedagang perantau, masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Jugil.Ia menegaskan Brigade Komando Sakera ingin menempatkan diri sebagai mitra bagi aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban sekaligus menjadi ruang dialog untuk memperjuangkan hak-hak kewargaan anggotanya.KMY menyatakan semangat tersebut sejalan dengan nilai kebangsaan dan momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia, terutama terkait kedaulatan ekonomi dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran bersama.

TULUNGAGUNG – Upaya mendorong aksesibilitas dan kebijakan yang lebih inklusif dilakukan mahasiswa KKN UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung melalui program Sambang Inklusi di Desa Nglutung, Kecamatan Sendang.Program yang digagas Divisi Gender, Anak, dan Difabel (GAD) tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga difabel. Sebanyak sembilan warga difabel usia anak dan remaja menjadi sasaran kunjungan berdasarkan data awal yang dimiliki Pemerintah Desa Nglutung.Kegiatan yang berlangsung sejak awal Agustus 2026 itu tidak sekadar menjadi agenda kunjungan sosial. Tim KKN juga melakukan pemetaan kondisi warga secara langsung dengan menggabungkan pendekatan humanis dan penghimpunan data mengenai kebutuhan spesifik masing-masing warga.Petakan Kondisi Warga Secara LangsungMelalui kunjungan dari rumah ke rumah, tim KKN berupaya memperoleh gambaran kondisi riil sembilan warga difabel yang menjadi sasaran program. Sejumlah aspek turut diperhatikan, mulai dari hambatan fisik, kebutuhan dan ketersediaan alat bantu, hingga kondisi sosial-ekonomi keluarga.Koordinator Divisi GAD KKN UIN SATU Desa Nglutung, Ahmad Nur Fadil, mengatakan interaksi langsung dengan warga menjadi bagian penting untuk memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.“Kami hadir memberikan bantuan fisik dan dukungan emosional. Namun lebih dari itu, interaksi tatap muka memungkinkan kami memetakan kondisi riil psikologis dan hambatan mobilitas yang dialami anak-anak difabel secara presisi,” ujarnya di sela kegiatan.Menurutnya, pendekatan langsung diperlukan agar pemetaan tidak hanya bergantung pada data administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kebutuhan warga secara lebih utuh.Data Disiapkan untuk Advokasi KebijakanSeluruh temuan dari kegiatan Sambang Inklusi kemudian dicatat secara terstruktur. Data tersebut akan menjadi bahan penyusunan laporan riset aksi berbasis data riil (data-driven advocacy).Laporan hasil pemetaan nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Desa Nglutung. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung bagi pemerintah desa dalam menyusun dan mengajukan usulan bantuan maupun intervensi program kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Melalui pemetaan berbasis lapangan tersebut, KKN UIN SATU berupaya memastikan kegiatan pengabdian masyarakat tidak berhenti pada agenda seremonial. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam memahami kebutuhan warga difabel sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.Program Sambang Inklusi juga menunjukkan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemetaan kebutuhan. Dengan data yang akurat dan sesuai kondisi lapangan, upaya pemenuhan hak serta aksesibilitas bagi warga difabel di Desa Nglutung diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Nurul Jadid (Unuja) menggelar audiensi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (12/08/26).Dalam audiensi tersebut, PMII Unuja menyerahkan policy brief kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Probolinggo. Dokumen itu memuat hasil kajian dan rekomendasi terhadap sejumlah ketentuan dalam Raperda yang dinilai masih perlu diperkuat.PMII Unuja menilai Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki peran penting bagi Kabupaten Probolinggo, karena sektor pertanian menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani.Ketua Komisariat PMII Unuja, Abdul Rofid Juniardi, mengatakan audiensi tersebut menjadi bentuk partisipasi mahasiswa dalam proses pembentukan kebijakan publik di daerah.“Kami datang untuk memberikan hasil kajian dan rekomendasi terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam policy brief ini ada 11 catatan yang kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Pansus,” kata Rofid.Menurut Rofid, penggunaan kata “perlindungan” dalam sebuah produk hukum harus diikuti dengan ketentuan yang mampu memberikan jaminan nyata kepada petani.“Kalau sebuah produk hukum menggunakan kata perlindungan, maka perlindungannya harus benar-benar dirasakan oleh petani. Jangan sampai regulasi menjadi dokumen normatif tanpa memberikan kepastian dan manfaat yang nyata,” tegasnya.Dari 11 catatan dalam policy brief, PMII Unuja menyoroti kejelasan hak dan kewajiban, ketidakpastian harga hasil pertanian, serta konsistensi rumusan antar-pasal.Rofid menilai hak petani dan kewajiban pemerintah daerah perlu dirumuskan secara tegas. Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani memiliki dasar yang kuat.“Hak dan kewajiban harus dirumuskan secara jelas. Petani memiliki hak yang harus dijamin, sementara pemerintah daerah juga harus memiliki kewajiban yang konkret dalam memberikan perlindungan,” jelasnya.PMII Unuja juga menyoroti persoalan harga hasil pertanian. Fluktuasi harga, terutama saat panen raya, dinilai dapat memengaruhi pendapatan petani.“Persoalan harga harus mendapatkan perhatian serius. Ketika panen raya, petani sering menghadapi harga yang turun. Karena itu, perlu ada mekanisme perlindungan yang jelas agar petani mendapatkan kepastian,” tambahnya.Selain itu, PMII Unuja meminta konsistensi rumusan antar-pasal dalam Raperda. Setiap norma dinilai perlu disusun secara selaras untuk mencegah multitafsir dan tumpang tindih dalam penerapannya.PMII Unuja turut memberikan catatan terkait aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya mengenai keselarasan Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.Rofid mengatakan keselarasan tersebut penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam Raperda memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.“Ini memang terlihat sederhana, tetapi sangat krusial. Sebuah Raperda harus tunduk dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada norma dalam Raperda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.PMII Unuja mengapresiasi Pansus DPRD Kabupaten Probolinggo yang menerima audiensi dan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan hasil kajian.“Kami mengapresiasi Pansus yang telah menerima kami dan memberikan ruang untuk menyampaikan kajian. Kami berharap ruang partisipasi seperti ini terus dibuka karena mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal kebijakan publik,” ucap Rofid.PMII Unuja berharap 11 catatan dalam policy brief menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan penyempurnaan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.“Harapan kami, Raperda ini benar-benar menjadi instrumen hukum yang berpihak kepada petani. Regulasi ini harus kuat secara substansi dan mampu memberikan kepastian hukum serta kepastian ekonomi bagi petani,” tutur Rofid.Ia menegaskan keterlibatan mahasiswa dalam pembentukan kebijakan daerah merupakan bagian dari kontribusi akademik dan sosial.“Kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berbicara di ruang akademik, tetapi juga bisa memberikan kajian dan rekomendasi yang konkret untuk proses pembentukan kebijakan. Semoga Raperda ini nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan petani di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.

PROBOLINGGO — Yayasan Tarbiyatul Islam (YTI) Walisongo secara resmi membuka lembaga pendidikan baru, yaitu Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun. Kehadiran unit pendidikan ini menjadi langkah nyata yayasan dalam memperluas jangkauan pembinaan keagamaan dan pencetakan generasi penghafal Al-Qur'an di wilayah Jawa Timur.Pendirian Rumah Tahfidz ini dilakukan melalui kolaborasi strategis bersama Rumah Tahfidz Center Koordinator Daerah (Korda) Jatim 2. Lembaga ini juga telah terdaftar secara legal dengan mengantongi Nomor Induk Pendirian PL/MA/0364/26.Kepala Sekolah Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun, Imron Rosidi, menyampaikan bahwa pembentukan rumah tahfidz ini dirancang untuk memberikan metode pembelajaran hafalan Al-Qur'an yang terstruktur dan berkelanjutan bagi para santri.Baginya, Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun didirikan bukan sekadar sebagai tempat menghafal Al-Qur'an, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter santri agar berakhlakul karimah. "Melalui sinergi bersama Rumah Tahfidz Center Korda Jatim 2, kami menerapkan standar kurikulum yang sistematis agar para santri mampu menjaga kelancaran hafalan (mutqin) sekaligus meneladani nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.Sementara itu, Ketua YTI Walisongo, KH Ahmad Ubaidillah, menyambut positif pengembangan dan penambahan unit pendidikan baru di bawah naungan yayasan yang dipimpinnya. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk dedikasi yayasan dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis keislaman yang kuat."Penambahan Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun ke dalam keluarga besar YTI Walisongo adalah wujud komitmen kami untuk terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih luas," katanyaIa berharap keberadaan lembaga ini tidak hanya memperkokoh benteng moral generasi muda di tengah tantangan zaman, tetapi juga membawa keberkahan bagi lingkungan internal YTI Walisongo dan masyarakat sekitarDengan diresmikannya Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun dan terpenuhinya legalitas operasional, pihak yayasan optimistis lembaga ini dapat segera melahirkan para hafiz dan hafizah yang berkualitas serta siap berkontribusi positif bagi agama dan bangsa.

PROBOLINGGO — Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) guna menggali dan meningkatkan potensi santri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Hari Cahyono, saat menghadiri pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Madrasah Diniyah (Porsadin) VII di Pondok Pesantren Mambaul Huda, Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Senin (10/8/2026).Hari Cahyono menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Probolinggo yang kaya akan keberadaan pondok pesantren menyimpan potensi besar dari para santri yang perlu terus didorong dan difasilitasi."Di Probolinggo ini banyak sekali pondok pesantrennya. Kami bersinergi bersama FKDT untuk memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan potensi yang dimiliki setiap santri. Kami menginginkan lahirnya bibit-bibit berprestasi dari para santri di Kabupaten Probolinggo," ujar Hari Cahyono dalam sambutannya.Ia juga menekankan pentingnya ajang Porsadin VII sebagai sarana seleksi yang sportif sebelum para pemenang melangkah ke ajang yang lebih tinggi."Hari ini merupakan forum perlombaan di tingkat kabupaten yang nantinya akan diteruskan ke tingkat provinsi. Jangan lupa untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas bagi para peserta. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran hingga akhir," lanjutnya.Terkait dengan fasilitasi dan operasional kegiatan, Hari menegaskan bahwa pihak dinas akan terus berupaya memberikan dukungan semaksimal mungkin bagi kemajuan pendidikan santri, meskipun dihadapkan pada penyesuaian anggaran."Kami akan mensupport sebisa kami dan semaksimal mungkin, meskipun tantangan efisiensi anggaran selalu menjadi hal yang membatasi kegiatan kita," tambahnya.Sementara itu, Ketua FKDT Kabupaten Probolinggo, KH Ahmad Ubaidillah, menjelaskan bahwa Porsadin VII tingkat kabupaten ini hanya akan mengambil peraih Juara 1 untuk didelegasikan ke Porsadin tingkat Jawa Timur yang bakal digelar di Kabupaten Lumajang. Pihaknya optimistis kontingen Probolinggo mampu meraih prestasi hingga ke tingkat nasional.

PROBOLINGGO — Niat menikmati waktu santai dengan memancing justru berujung petaka. Sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu milik Alex, warga Desa Brabe, Kecamatan Maron, dilaporkan hilang saat ditinggalkan untuk memancing di kawasan utara Jembatan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Minggu (9/8/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.Kejadian tersebut kembali menjadi perhatian di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan kendaraan di sejumlah lokasi di Probolinggo. Aktivitas sederhana seperti memancing yang biasanya menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang pun kini harus diiringi kewaspadaan ekstra, terutama ketika kendaraan diparkir cukup jauh dari lokasi pemilik beraktivitas.Berdasarkan informasi yang dihimpun, Alex datang ke kawasan utara Jembatan Semampir untuk memancing. Sepeda motor Honda Scoopy miliknya diparkir tidak jauh dari lokasi, namun masih dalam jarak yang membuat korban tidak dapat mengawasi kendaraan secara langsung.Untuk mengamankan kendaraan, korban disebut telah menggunakan kunci ganda berupa gembok. Namun, langkah tersebut ternyata belum mampu mencegah kendaraan dibawa orang yang diduga pelaku.Saat tengah fokus memancing, Alex kemudian kembali ke lokasi parkir. Betapa terkejutnya korban ketika mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat.Kejadian tersebut semakin menguatkan dugaan adanya aksi pencurian setelah kamera CCTV di sekitar lokasi merekam sosok yang berada di dekat kendaraan. Dalam rekaman terlihat seseorang mengenakan jaket hoodie berwarna maroon berada di sekitar lokasi sebelum meninggalkan kawasan tersebut.Meski demikian, identitas sosok dalam rekaman CCTV tersebut belum diketahui. Belum dapat dipastikan pula apakah orang yang terekam tersebut merupakan pelaku pencurian. Rekaman CCTV nantinya dapat menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat Probolinggo untuk tidak menganggap remeh keamanan kendaraan, bahkan ketika berada di tempat yang terlihat ramai atau digunakan untuk aktivitas santai.Pemancing pun kini perlu lebih waspada. Kendaraan yang ditinggalkan beberapa saat, terlebih berada cukup jauh dari pemiliknya, dapat menjadi sasaran kejahatan apabila tidak diawasi dengan baik.Kondisi tersebut juga memunculkan kembali kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan di sejumlah titik di wilayah Probolinggo yang dinilai rawan pencurian kendaraan bermotor. Namun, untuk menyebut kejadian ini sebagai aksi begal maupun mengaitkannya dengan kasus lain, masih diperlukan penyelidikan dan konfirmasi dari aparat kepolisian.Masyarakat yang mengetahui informasi terkait keberadaan Honda Scoopy abu-abu milik korban maupun mengenali sosok yang terekam CCTV diharapkan dapat menyampaikannya kepada pihak berwenang.Warga juga diimbau memilih lokasi parkir yang mudah diawasi, menggunakan kunci tambahan, serta tidak meninggalkan kendaraan terlalu jauh dari tempat beraktivitas.Jangan sampai niat mencari ikan, kendaraan justru yang “dipancing” orang tak bertanggung jawab.

Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas polemik kenaikan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluhkan masyarakat karena berdampak pada akses terhadap berbagai program bantuan sosial.RDP tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Probolinggo, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Ketua Tim SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Probolinggo, serta perwakilan beberapa Koordinator Tim Pendamping PKH Kecamatan (Katimcam).Pembahasan dilakukan menyusul banyaknya pengaduan masyarakat kepada anggota Komisi IV terkait perubahan desil yang terjadi secara tiba-tiba. Kenaikan desil tersebut dikhawatirkan menyebabkan masyarakat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang pada umumnya menyasar masyarakat pada Desil 1 sampai Desil 4.Selain berdampak pada bantuan sosial, Komisi IV juga menerima laporan adanya calon mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran karena status desil keluarganya berubah menjadi lebih tinggi.Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Arief Hidayat (Cak Dayat), mengatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai mekanisme penentuan desil agar tidak muncul keresahan maupun kesalahpahaman."Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar naik atau turunnya desil, tetapi bagaimana masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas. Jangan sampai keluarga yang sebenarnya masih layak menerima bantuan justru kehilangan haknya karena tidak memahami mengapa status desilnya berubah," ujar Cak Dayat.Dalam rapat tersebut, Komisi IV meminta BPS memberikan penjelasan mengenai 39 indikator atau kriteria yang digunakan dalam survei dan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk proses sinkronisasi data dari berbagai instansi.Menurut Cak Dayat, masyarakat perlu mengetahui bahwa pemeringkatan desil tidak hanya berasal dari hasil pendataan lapangan, tetapi juga merupakan hasil integrasi berbagai sumber data, antara lain data kelistrikan PLN, data pertanahan dari BPN, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, data perbankan dan pembiayaan seperti BI Checking/SLIK yang berkaitan dengan pinjaman, kredit kendaraan, hingga berbagai sumber data pemerintah lainnya."Transparansi menjadi hal yang sangat penting. Jika memang ada sinkronisasi data dari berbagai instansi, masyarakat juga perlu mengetahui indikator mana yang menyebabkan perubahan status desil mereka. Dengan demikian masyarakat dapat memahami dan apabila terdapat kekeliruan dapat segera mengajukan perbaikan," jelasnya.Komisi IV juga mengapresiasi langkah BPS yang telah menyediakan kanal pengecekan dan pengajuan perbaikan data DTSEN melalui https://dtsen-form.bps.go.id. Namun demikian, Cak Dayat berharap ke depan layanan tersebut dapat dikembangkan lebih informatif dengan menampilkan alasan atau indikator yang menyebabkan perubahan desil suatu keluarga."Harapan kami, ke depan ketika masyarakat membuka data mereka, juga muncul penjelasan mengenai indikator apa yang berubah atau sinkronisasi data dari instansi mana yang memengaruhi kenaikan desil. Dengan begitu masyarakat memperoleh jawaban yang jelas atas kebingungan yang selama ini terjadi," katanya.Selain itu, Komisi IV mendorong agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama BPS memperkuat sinergi melalui kerja sama yang lebih intensif dalam pemutakhiran dan validasi data kesejahteraan masyarakat sehingga data yang digunakan benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.Dalam rapat juga terungkap bahwa masyarakat sebenarnya memiliki beberapa jalur untuk melakukan perbaikan data maupun pengajuan keberatan terhadap status desil. Selain melalui kanal DTSEN milik BPS, masyarakat dapat mengajukan usulan melalui SIKS-NG di pemerintah desa.Namun Komisi IV mencatat masih terdapat 10 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang belum mengirimkan data calon operator SIKS-NG Desa, sehingga berpotensi menghambat proses pembaruan data masyarakat.Karena itu, Komisi IV meminta pemerintah desa lebih aktif menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum validasi dan verifikasi data kesejahteraan agar setiap perubahan benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat.Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial sebagai jalur mandiri untuk mengajukan usulan, sanggahan, maupun pembaruan data penerima bantuan sosial.Menutup rapat, Komisi IV menegaskan bahwa tujuan pengawasan DPRD bukan untuk mempertahankan jumlah penerima bantuan sosial, melainkan memastikan bahwa seluruh keluarga pra sejahtera yang memang berhak tidak kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah akibat ketidakakuratan data atau kurangnya transparansi dalam proses penentuan desil."Data yang akurat merupakan fondasi kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, transparansi, validitas data, dan kemudahan masyarakat dalam melakukan koreksi harus terus diperkuat agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan," tutup Cak Dayat.

Tim formatur Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Probolinggo menggelar musyawarah guna menyusun komposisi kepengurusan masa khidmat 2026–2029, yang bertempat di Pantai Bentar. Rabu (05/08/26).Musyawarah tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memastikan struktur organisasi yang akan ditetapkan mampu menjawab kebutuhan organisasi dan tantangan kepemudaan di masa mendatang. Berbagai masukan dan pertimbangan menjadi bahan diskusi sebelum nama-nama pengurus ditetapkan secara resmi. Proses tersebut dilakukan untuk menghasilkan kepengurusan yang solid, memiliki kapasitas, serta siap bekerja menjalankan program organisasi.Ketua terpilih DPD KNPI Kabupaten Probolinggo yang juga bertindak sebagai Ketua Formatur, Mohammad Safi'i, menegaskan bahwa penyusunan kepengurusan dilakukan secara cermat. Menurutnya, setiap figur yang masuk dalam struktur organisasi harus memiliki komitmen kuat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.“Kami ingin memilih orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen dalam menjalankan tugas kepengurusan. Kepengurusan ini harus menjadi wadah kerja dan pengabdian bagi pemuda. Kepengurusan nanti tidak selesai di atas kertas, melainkan harus menghadirkan progres yang nyata bagi organisasi maupun masyarakat,” kata Safi'i.Safi'i menjelaskan bahwa KNPI memiliki peran strategis sebagai ruang berhimpun berbagai organisasi kepemudaan. Oleh karena itu, susunan pengurus yang dibentuk harus mampu menghadirkan energi baru, memperkuat kolaborasi, dan melahirkan program yang berdampak bagi pembangunan daerah.Menurutnya, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuntut organisasi kepemudaan untuk bergerak lebih adaptif dan produktif."Karena itu, pengurus yang dipilih diharapkan memiliki kesungguhan dalam bekerja serta kesiapan untuk terlibat aktif dalam setiap agenda organisasi," ucapnya.Sementara itu, Ketua Demisioner DPD KNPI Kabupaten Probolinggo, Moh. Taufiq, mengingatkan agar kepengurusan yang akan datang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi nasional. Ia menilai perubahan yang terjadi di Indonesia memerlukan respons yang tepat dari kalangan pemuda melalui berbagai gagasan dan kontribusi nyata.“Kepengurusan yang akan dibentuk perlu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia saat ini agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Pemuda memiliki posisi penting sebagai penerus bangsa yang akan menentukan arah pembangunan pada masa mendatang,” jelasnya.Taufiq berharap kepengurusan baru dapat menjaga semangat persatuan, memperkuat komunikasi antarlembaga kepemudaan, dan menghadirkan program yang mampu meningkatkan kapasitas generasi muda di Kabupaten Probolinggo."KNPI harus terus menjadi rumah besar bagi pemuda untuk bertukar gagasan, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah," harapnya.

Mohammad Safi'i resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2026–2029. Terpilihnya Safi'i menandai dimulainya kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi kepemudaan dan meningkatkan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah.Dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Probolinggo yang dihadiri berbagai organisasi kepemudaan (OKP), unsur pemuda, dan para pemangku kepentingan. Forum tersebut menjadi momentum penting untuk menentukan arah gerak KNPI selama tiga tahun ke depan.Mohammad Safi'i menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin KNPI Kabupaten Probolinggo."Amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen. KNPI harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pemuda dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Probolinggo," katanya.Safi'i menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada penguatan persatuan pemuda, pembangunan kapasitas generasi muda, dan perluasan ruang kolaborasi antarelemen kepemudaan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemuda saat ini membutuhkan kerja sama dan sinergi yang kuat."Pemuda harus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan daerah. Karena itu, KNPI akan membuka ruang kolaborasi yang seluas-luasnya untuk melahirkan gagasan dan program yang berdampak bagi masyarakat," ucapnya.Ia juga menilai organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang produktif, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu agenda prioritas selama masa kepemimpinannya."Kami ingin KNPI menjadi wadah yang mampu melahirkan pemuda yang berdaya saing, memiliki kepedulian sosial, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Probolinggo," harapnya.

Kraksaan, 29 Juli 2026 – Institut Badri Mashduqi (IBAMA) secara resmi melantik Rektor beserta dua Wakil Rektor untuk masa bakti 2026–2030. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini menjadi momentum penting dalam estafet kepemimpinan sekaligus peneguhan komitmen institusi untuk terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.Dalam sambutannya, Ketua Umum Yayasan Al-Mashduqiah Kraksaan, KH. Dr. Mukhlisin Sa’ad, M.Ag., menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan baru IBAMA serta memberikan apresiasi kepada pimpinan periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi kelembagaan yang kokoh bagi perkembangan institusi.Beliau menegaskan bahwa perjalanan IBAMA merupakan hasil dari proses transformasi kelembagaan yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Berawal dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Badri Mashduqi yang memperoleh izin operasional pada 23 April 2020, institusi tersebut kini resmi bertransformasi menjadi Institut Badri Mashduqi (IBAMA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1803 Tahun 2025 tentang perubahan bentuk kelembagaan. Perubahan status tersebut menjadi tonggak sejarah yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu kurang dari enam tahun.Dalam arahannya kepada pimpinan baru, Yayasan Al-Mashduqiah menekankan sejumlah agenda strategis yang perlu menjadi prioritas selama masa kepemimpinan 2026–2030. Agenda tersebut meliputi penguatan tata kelola kepemimpinan yang kolektif, kolaboratif, dan profesional; peningkatan mutu pendidikan melalui optimalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai langkah menuju akreditasi unggul; serta pengembangan program studi baru, khususnya di bidang Teknologi Informasi, sebagai respons terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.Selain itu, Yayasan juga mendorong percepatan digitalisasi tata kelola perguruan tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh aspek layanan akademik maupun administrasi. Tidak kalah penting, percepatan pembukaan Program Magister Studi Islam menjadi salah satu target strategis yang diharapkan mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2026–2027.Menurut Ketua Yayasan, kemajuan teknologi dan inovasi pendidikan harus tetap berjalan seiring dengan penguatan karakter, akhlak, dan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas utama Pesantren Al-Mashduqiah. Perguruan tinggi berbasis pesantren, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral, spiritual, dan kepemimpinan yang kuat.Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan institusi, Yayasan Al-Mashduqiah menyatakan kesiapan untuk terus mendukung kemajuan IBAMA melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta dukungan pendanaan strategis yang diarahkan pada pengembangan riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.Yayasan juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan visi bersama menjadikan IBAMA sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai kepesantrenan yang menjadi jati diri institusi.Mengakhiri sambutannya, KH. Dr. Mukhlisin Sa’ad, M.Ag. mengajak seluruh hadirin untuk menjadikan amanah kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara. Beliau juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk senantiasa mendoakan agar Rektor dan Wakil Rektor yang baru diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, serta petunjuk dari Allah SWT dalam menjalankan amanah kepemimpinan demi membawa Institut Badri Mashduqi menuju masa depan yang semakin maju, berprestasi, dan berdaya saing global.Versi ini lebih sesuai dengan standar penulisan berita institusi atau rilis resmi, menggunakan bahasa yang formal, mengalir, dan menonjolkan nilai strategis dari pelantikan serta arah pengembangan IBAMA.

Pengurus Anak Muda Bubuhan Banjar (AMBB) Jawa Timur resmi dilantik pada Sabtu, 25 Juli 2026, di Resto Joss Gandos, Jalan Raya Jemursari No. 15, Surabaya. Pelantikan yang digelar berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Sa'Dunia Provinsi Jawa Timur itu menjadi momentum penguatan kaderisasi sekaligus konsolidasi generasi muda Bubuhan Banjar dalam memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat.Ketua AMBB Jawa Timur, Muhammad Ridha F., menyampaikan bahwa gagasan pembentukan AMBB lahir saat momentum Halal Bihalal Kerukunan Bubuhan Banjar Jatim Idulfitri 1447 Hijriah.Dalam pertemuan tersebut muncul kesadaran bersama mengenai pentingnya menyediakan ruang berhimpun bagi generasi muda Bubuhan Banjar di Jawa Timur sebagai penerus organisasi dan budaya."Organisasi ini berawal dari ide yang muncul saat Halal Bihalal Idulfitri tahun 2026. Saat itu kami melihat perlunya wadah yang mampu menghimpun anak-anak muda sebagai regenerasi dari para senior yang telah lebih dahulu mengabdikan diri di Kerukunan Bubuhan Banjar Jawa Timur," katanya.Ridha menegaskan, AMBB dibentuk dengan semangat memperkuat kebersamaan antargenerasi. Menurutnya, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemauan seluruh anggota untuk saling mendukung, saling membantu, dan membangun kolaborasi dalam setiap program yang dijalankan."Semangat gotong royong terus terpelihara sehingga organisasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Kami berharap AMBB Jatim bisa menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas," ujarnya.Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah KBB Sa'Dunia Provinsi Jawa Timur, Anang Halim, yang hadir mewakili Ketua Umum KBB Sa'Dunia Jawa Timur, H. Noor Alamsyah, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya organisasi kepemudaan tersebut. Menurutnya, kehadiran AMBB Jatim menjadi harapan baru dalam menjaga kesinambungan organisasi sekaligus melestarikan identitas masyarakat Banjar.Ia mengungkapkan bahwa para pengurus senior telah memasuki usia lanjut sehingga regenerasi menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan sejak dini. Generasi muda diharapkan mampu melanjutkan perjuangan organisasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai akhlak yang telah menjadi jati diri masyarakat Banjar."Jati diri itu harus tetap tertanam dalam diri generasi muda. Akhlak menjadi fondasi utama dalam setiap langkah. Di saat yang sama, anak-anak muda juga perlu terus berkembang menjadi pribadi yang kreatif sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman," harapnya.Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Ahmad Rizki Sridadi, SH., M.H. Koordinator Program Studi S3 PSDM Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan organisasi melalui program kerja yang nyata, terukur, dan berkesinambungan.Menurutnya, sebuah organisasi akan tumbuh apabila aktivitasnya terus berjalan dan mampu memberikan ruang bagi anggotanya untuk belajar, berkolaborasi, serta mengembangkan potensi diri."AMBB diharapkan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik di bidang sosial, budaya, pendidikan, maupun pengembangan sumber daya manusia," ucapnya.Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk membangun organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas Bubuhan Banjar."Melalui program-program yang konsisten, AMBB diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan generasi muda yang melahirkan kepemimpinan, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat," pungkasnya.