PROBOLINGGO, 5 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nurul Jadid (BEM-U) Paiton membeberkan paradoks krusial dalam ekosistem ketenagakerjaan saat menggelar audiensi bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Probolinggo pada Jum’at (5/6). Mahasiswa menolak klaim keberhasilan sepihak atas statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terlihat rendah di angka 2,92 persen.Presiden Mahasiswa Unuja, Hadi Firmansyah, menyatakan bahwa rendahnya angka pengangguran berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo masih bertahan tinggi di level 16,31 persen, yang menyentuh angka sekitar 196,26 ribu jiwa penduduk miskin."Ini adalah sebuah paradoks besar. Bagaimana mungkin angka pengangguran diklaim rendah, namun angka kemiskinan kita justru menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur? Faktanya, data ini semu. Rendahnya pengangguran terjadi karena masyarakat miskin tidak memiliki kemewahan untuk menganggur. Mereka terpaksa bekerja di sektor informal agar bisa makan hari itu juga," tegas Hadi meluruskan narasi.Sektor Informal Tanpa Payung Hukum Jadi Akar KemiskinanBerdasarkan data Sakernas Agustus 2025 yang dibawa oleh BEM-U, mayoritas pekerja di Kabupaten Probolinggo yaitu 72,11% atau sebanyak 502.045 orang terperangkap di sektor informal, seperti petani tradisional dan nelayan.Mahasiswa menilai sektor ini menjadi akar masalah kemiskinan terstruktur karena tidak memiliki perlindungan payung hukum yang jelas, tidak ada jaminan sosial, serta menghasilkan pendapatan yang tidak menentu. Hal inilah yang memicu timbulnya fenomena working poor (bekerja namun tetap miskin).Dalam diskusi tersebut, BEM-U juga melemparkan pertanyaan kritis mengenai ketimpangan minat kerja. Mengapa masyarakat lokal lebih banyak menumpuk di sektor informal, sementara peluang di sektor formal industri dinilai paling sedikit diminati dan sulit ditembus? Mahasiswa mengidentifikasi adanya hambatan sistemik berupa tingginya prasyarat kompetensi yang dipatok industri serta terjadinya ketidaksesuaian (mismatch) keahlian.Merespons kritik tajam dan pertanyaan paradoks dari mahasiswa, Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, Saniwar, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah menyiapkan berbagai langkah taktis. Pihaknya mengklaim telah menggulirkan program-program strategis untuk mengurai benang kusut ketenagakerjaan tersebut."Kami sudah mempunyai berbagai upaya program terkait untuk menyelesaikan dinamika ketenagakerjaan ini. Di antaranya adalah pelaksanaan bursa kerja (job fair) secara berkala serta penyelenggaraan program pelatihan kerja gratis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo," ujar Saniwar di hadapan pengurus BEM-U.Mendengar jawaban tersebut, pihak BEM-U tidak lantas berpuas diri pada program yang bersifat seremonial. Mahasiswa langsung merespons dengan mengajak Disnaker untuk membangun sinergi taktis pasca-audiensi ini. Mahasiswa mendesak agar program job fair dan pelatihan kerja yang ada dikolaborasikan langsung dengan basis data akademik dan riset kampus agar eksekusinya tepat sasaran."Kami mengajak Disnaker untuk menyatukan energi melalui sinergi yang konkret ke depan. Kami dari dunia kampus siap mengawal, mengonsep, dan bergerak bersama agar program pelatihan serta penyerapan kerja formal ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi langsung untuk menuntaskan akar permasalahan ketenagakerjaan di Probolinggo hingga ke tingkat desa," tambah Hadi Tegas.Desak Solusi Melalui Empat RekomendasiGuna memperkuat komitmen sinergi yang digagas pasca-audiensi tersebut, BEM UNUJA menyodorkan empat rekomendasi sebagai peta jalan mengentas angka pengangguran di Probolinggo:1. Pemetaan Kebutuhan Kompetensi Industri: Menyelaraskan kurikulum akademik kampus dan sekolah kejuruan dengan kebutuhan kerja sektor formal.2. Program Pelatihan Berbasis Industri: Menggeser arah pelatihan kerja agar sesuai standardisasi industri manufaktur moderen.3. Sertifikasi Kompetensi: Intervensi pembiayaan sertifikasi keahlian bagi pemuda Probolinggo agar mampu menembus sektor formal.4. Program Magang Pra-Kerja Kolaboratif: Membuka jalur magang formal legal melalui kerja sama segitiga antara Disnaker, dunia industri, dan universitas.Pertemuan ditutup dengan komitmen membangun sinergi berkelanjutan antara kalangan mahasiswa dan jajaran Disnaker Kabupaten Probolinggo ke depannya. Langkah kolaboratif ini disepakati guna memastikan program-program ketenagakerjaan daerah berjalan lebih efektif, inklusif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

PROBOLINGGO – Guna menanamkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana sejak dini, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Kalijaga menggelar kegiatan outing class edukatif. Kegiatan pembelajaran di luar kelas kali ini berpusat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo pada Kamis (4/6/2026).Kepala MTs Sunan Kalijaga, Syafaat, menjelaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rekreasi, melainkan bagian dari komitmen sekolah dalam membentuk karakter siswa yang tanggap terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, pemahaman mengenai mitigasi bencana sangat krusial diberikan kepada generasi muda."Kami ingin membekali para siswa dengan pengetahuan yang aplikatif. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan tidak hanya paham secara teori di ruang kelas, tetapi juga memiliki keterampilan dasar untuk menyelamatkan diri maupun membantu sesama saat terjadi situasi darurat," ujarnya.Mengingat jarak antara lokasi sekolah dan Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo yang cukup jauh, rombongan siswa dan guru pendamping bertolak dengan mengendarai armada mobil Elf. Sepanjang perjalanan, antusiasme para siswa sudah terasa, berganti menjadi decak kagum saat mereka tiba dan disambut langsung oleh para petugas serta instruktur dari BPBD.Praktik Langsung Jinakkan ApiSelama berada di lokasi, para siswa disuguhkan berbagai materi kebencanaan secara interaktif. Berbeda dengan seminar formal, edukasi kali ini dikemas secara dinamis. Para siswa diajak mengenali jenis-jenis bencana, fungsi peralatan rescue, hingga simulasi evakuasi mandiri.Daya tarik utama yang paling memikat perhatian siswa adalah sesi praktik langsung pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Di bawah pengawasan ketat instruktur berpengalaman, para siswa diajari cara memadamkan kobaran api, baik menggunakan alat tradisional seperti kain basah, maupun Alat Pemadam Api Ringan (APAR).Siti Asiyah, salah satu siswi yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, mengaku sangat senang dan bangga bisa mendapatkan kesempatan berharga ini. Bagi Asiyah, belajar langsung di lapangan memberikan pengalaman yang jauh lebih membekas."Sangat seru dan sama sekali tidak membosankan. Kami tidak hanya mendengarkan ceramah, tetapi benar-benar diajari memegang APAR dan memadamkan api langsung. Rasa takutnya hilang karena dibimbing langsung oleh bapak-bapak petugas BPBD," ungkapnya.Melalui outing class edukasi kebencanaan ini, pihak MTs Sunan Kalijaga berharap kegiatan serupa dapat menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, pihak sekolah berharap para siswa mampu menjadi "agen perubahan" di lingkungan keluarga dan masyarakat masing-masing dalam menyebarluaskan budaya sadar bencana.Dengan adanya sinergi antara lembaga pendidikan dan instansi terkait seperti BPBD, diharapkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam menghadapi bencana dapat terbangun kokoh, dimulai dari bangku sekolah.

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (03/06).Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis pada tahun anggaran 2025–2026.Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaiman, menyebut ketiga tersangka terdiri dari DH selaku Kepala BGN, SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, serta LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.Usai menjalani pemeriksaan, ketiganya tampak keluar dari Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, secara terpisah dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol. Mereka tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung digiring menuju mobil tahanan.Dalam penyidikan yang dilakukan, ketiga tersangka diduga mengatur proses verifikasi pada portal mitra BGN sehingga yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan yayasan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.Yayasan-yayasan tersebut diketahui mengelola Program Makan Bergizi Gratis dengan nilai anggaran mencapai Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026. Menurut penyidik, yayasan tersebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari dan sebagian di antaranya terafiliasi dengan para tersangka.Selain itu, penyidik juga menduga adanya intervensi dalam penyusunan anggaran yang menyebabkan sejumlah pengadaan tidak sesuai kebutuhan di lapangan serta terjadi mark-up harga.Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang dinilai tidak sesuai kebutuhan dan diduga mengalami mark-up, pengadaan lebih dari 31.000 unit tablet dengan indikasi serupa, serta pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Penggeledahan tersebut berlangsung sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan karena adanya persoalan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola lembaga, serta pengawasan terhadap kualitas makanan yang telah ditetapkan oleh BGN.Selain Dadan, Presiden juga memberhentikan dua wakil kepala BGN, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Selanjutnya, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN.

Probolinggo – Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar sekaligus menekan angka pernikahan dini, Kementerian Advokasi dan Gender Kabinet Merah Putih Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Zainul Hasan melaksanakan program Penyuluhan Hukum Tingkat SLTA dengan mengusung tema “Pencegahan Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum dan Masa Depan Generasi Bangsa.”Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum bagi pelajar. Melalui penyuluhan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur usia perkawinan, dampak sosial dan psikologis pernikahan dini, serta pentingnya mempersiapkan masa depan melalui pendidikan dan pengembangan diri.Presiden Mahasiswa STIH Zainul Hasan, Jefri Ali Mahmudi, menyampaikan bahwa pelajar merupakan kelompok strategis yang perlu dibekali pemahaman hukum sejak dini. Menurutnya, pengetahuan hukum tidak hanya penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bekal dalam mengambil keputusan penting yang akan menentukan masa depan mereka.“Pernikahan bukan hanya persoalan kesiapan usia secara administratif, tetapi juga menyangkut kesiapan mental, pendidikan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, kami ingin menghadirkan ruang edukasi yang mampu membuka wawasan pelajar agar lebih memahami konsekuensi hukum maupun dampak jangka panjang dari pernikahan anak,” ujarnya.Sementara itu, Koordinator Menteri Advokasi dan Gender Kabinet Merah Putih BEM STIH Zainul Hasan, M. Hafid Ihsan, menjelaskan bahwa program penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari komitmen organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi edukasi dan pemberdayaan masyarakat.Menurutnya, masih banyak pelajar yang belum memahami ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar terkait hak-hak anak dan perlindungan hukum.“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi penyampaian materi semata, tetapi mampu membangun kesadaran kritis para pelajar untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik, melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, dan menghindari keputusan yang berpotensi menghambat cita-cita mereka,” tuturnya.Kegiatan penyuluhan berlangsung secara interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan para siswa. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait persoalan pernikahan anak, dispensasi perkawinan, hingga perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan.Melalui program ini, Kementerian Advokasi dan Gender Kabinet Merah Putih BEM STIH Zainul Hasan berharap dapat berkontribusi dalam membangun generasi muda yang sadar hukum, berdaya saing, serta memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.Program penyuluhan hukum tingkat SLTA ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai insan akademis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, membangun kesadaran hukum, serta mengawal lahirnya generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab terhadap masa depannya.

Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, menyoroti wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Marwan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) realistis, karena pengelolaan program di dalam negeri saat ini masih kalang kabut.Marwan menilai BGN tidak profesional dan gagal mengelola program secara transparan. Akibatnya, anggaran raksasa rawan bocor di tingkat bawah sehingga berpotensi merusak esensi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Kami meminta BGN mengkaji ulang wacana penyaluran MBG untuk anak-anak PMI di luar negeri. Jangan sampai negara menambah beban pengeluaran baru yang belum mendesak. Urus saja dulu dalam negeri yang masih kalang kabut. Program yang niatnya baik ini bisa rusak kalau pengelolaannya tidak profesional dan tidak transparan,” tegas Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).    Politisi senior PKB ini mengingatkan Program MBG ditopang dana negara yang sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, program ini memperoleh pagu anggaran fantastis sebesar Rp268 triliun. Karena itu, Marwan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif secara transparan terhadap penggunaan anggaran jumbo tersebut. Ia juga mengkritik tajam kinerja Menteri Keuangan yang dinilai tidak jeli serta abai terhadap detail realisasi belanja di lapangan.    “Menteri Keuangan harus jeli dan tahu detail jenis barang apa saja yang dibeli di lapangan. Selama ini Menkeu sering salah dan tidak tahu rinciannya, sehingga di tingkat bawah anggaran menjadi bocor. Penggunaan anggaran untuk program raksasa ini harus diaudit secara transparan oleh BPK,” tukas wakil rakyat dari dapil Jateng III ini.    Penolakan perluasan program ke luar negeri ini juga didasari oleh kondisi pasar keuangan domestik yang sedang tertekan hebat. Tekanan fiskal ini murni akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sektor ekonomi dalam negeri, bukan karena faktor eksternal. Buktinya, kndisi pasar saham saat ini sedang rontok akibat aliran modal keluar (capital outflow) investor asing yang mencapai Rp4 triliun pada 25-26 Mei 2026, dan melonjak menjadi Rp8,52 triliun pada 29 Mei 2026. Situasi ini diperparah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp17.883 per dolar AS hari ini.     Marwan  juga menegaskan, pemerintah harus menegakkan disiplin fiskal yang ketat di tengah situasi darurat ini. Setiap rupiah anggaran negara wajib digunakan secara bijak dan efisien demi menyelamatkan kesehatan APBN serta menjaga keberlanjutan program strategis nasional. ***

PROBOLINGGO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar program “Hari Fraksi” pada Jumat pagi, 29 Mei 2026. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD dari Fraksi PKB.Kegiatan berlangsung di Kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending. Acara dipimpin langsung Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, dan dihadiri anggota Fraksi PKB lainnya, yakni Mochammad Alfatih, Dewi Azizah, Rendra Hadi Kusuma, Armo Eko Purwanto, Lukman Hakim, Qomariah, dan Muad.Pada kesempatan tersebut, Fraksi PKB menerima audiensi dari penyandang disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Probolinggo. Dalam audiensi itu, sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari bantuan sosial, implementasi regulasi disabilitas, hingga dukungan terhadap pembinaan atlet paralimpik.Ketua NPCI Kabupaten Probolinggo, Hasan Basri, mengatakan pihaknya memanfaatkan forum Hari Fraksi untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan penyandang disabilitas kepada para wakil rakyat.“Kami menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi teman-teman disabilitas, seperti bantuan PKH, persoalan desil, serta harapan agar dana hibah untuk NPCI Kabupaten Probolinggo pada tahun 2027 dapat diperjuangkan. Kami juga berharap ada dukungan yang lebih besar terhadap pembinaan atlet-atlet paralimpik,” ujar Hasan Basri.Menurutnya, respons Fraksi PKB terhadap aspirasi tersebut cukup positif dan memberikan harapan bagi komunitas disabilitas di Kabupaten Probolinggo.“Kami berterima kasih karena aspirasi yang kami sampaikan mendapat perhatian. Harapan kami, ke depan NPCI Kabupaten Probolinggo dapat terus bersinergi dengan Fraksi PKB untuk memperjuangkan kepentingan teman-teman disabilitas,” katanya.Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menegaskan bahwa Hari Fraksi merupakan bentuk komitmen Fraksi PKB dalam membuka ruang dialog dan komunikasi langsung dengan masyarakat dari berbagai kalangan.“Alhamdulillah, pada Hari Fraksi Jumat pagi ini kami menerima aspirasi dari teman-teman disabilitas yang tergabung dalam NPCI Kabupaten Probolinggo. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya.Menurut Muchlis, salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah percepatan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Peraturan Daerah tentang Disabilitas yang sebelumnya telah disahkan.“Teman-teman disabilitas berharap Peraturan Bupati terkait Perda Disabilitas segera dibentuk dan diberlakukan. Ini penting sebagai dasar pelaksanaan berbagai program yang menyangkut hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.Selain itu, NPCI juga meminta dukungan lebih kuat terhadap pembinaan atlet paralimpik, kejelasan unit layanan disabilitas yang sebelumnya telah dibentuk pemerintah daerah, serta perhatian terhadap program sosial seperti PKH Plus dan beasiswa pendidikan bagi penyandang disabilitas.Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Fraksi PKB langsung membagi tugas kepada anggota fraksi sesuai bidang komisi masing-masing. Komisi I diminta mengawal perkembangan Perbup Disabilitas, Komisi IV mengawal dukungan terhadap olahraga paralimpik, sedangkan Komisi II akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait mengenai unit layanan disabilitas dan program-program pendukung lainnya.Muchlis menegaskan, meskipun DPRD tidak memiliki kewenangan mengeksekusi kebijakan secara langsung, Fraksi PKB akan menggunakan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas.“Kami akan mengawal dan mendorong semaksimal mungkin sesuai kewenangan kami sebagai anggota DPRD. Aspirasi teman-teman disabilitas ini sangat penting karena menyangkut pelayanan publik yang setara dan pemenuhan hak-hak warga negara,” tegasnya.Program Hari Fraksi yang digelar setiap Jumat tersebut diharapkan terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat. Melalui forum ini, berbagai aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan DPRD demi terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto tidak menyalahi aturan syariat Islam. Penjelasan tersebut disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terkait sumber anggaran pembelian sapi kurban yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia pada Iduladha 1447 Hijriah.Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh mengatakan mekanisme pengadaan hewan kurban tersebut pada dasarnya serupa dengan berbagai program bantuan sosial pemerintah yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, hewan kurban itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan langsung disalurkan kepada masyarakat di sejumlah wilayah.“Logikanya sama seperti bantuan presiden dalam bentuk sembako yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Hewan kurban ini juga tidak dikonsumsi secara pribadi oleh Presiden, tetapi didistribusikan kepada masyarakat di daerah-daerah,” ujar Niam dalam keterangan resmi, Rabu (27/5).Ia menjelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan modern, APBN dapat diposisikan sebagai bentuk Baitul Mal atau kas negara yang dikelola untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, penggunaan anggaran negara dalam program sosial maupun kegiatan kemasyarakatan dinilai memiliki dasar yang jelas, termasuk dalam pengadaan hewan kurban.“Dalam sistem bernegara saat ini, APBN dapat dipahami sebagai Baitul Mal modern yang dikelola demi kemaslahatan masyarakat luas. Karena itu, penyaluran hewan kurban dari negara tidak menjadi persoalan secara syar’i,” jelasnya.Selain itu, Niam juga menuturkan bahwa praktik penggunaan kas negara untuk pengadaan hewan kurban memiliki landasan fikih yang kuat dalam tradisi Islam. Ia merujuk pada Hadis Riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau imam dianjurkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal demi kepentingan umat.Pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah tahun ini, Presiden Prabowo Subianto diketahui menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam momentum hari raya kurban.Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa sumber dana pengadaan sapi kurban tersebut berasal dari APBN melalui anggaran bantuan presiden untuk kemasyarakatan. Nilai anggaran yang digunakan diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar.Penjelasan dari MUI tersebut sekaligus menegaskan bahwa penggunaan APBN dalam program kurban Presiden dipandang sebagai bentuk pelayanan sosial negara kepada masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

PROBOLINGGO – Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro), Sabtu (23/5/2026) sore, melibatkan kendaraan rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan beberapa penumpang lainnya mengalami luka-luka.Insiden terjadi di KM 834 jalur B, wilayah Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Mobil Toyota Innova bernopol N-1297-NB yang ditumpangi rombongan Gus Hilman menabrak dump truck bernopol W-8439-UK yang berada di jalur kiri tol.Dua korban meninggal dunia diketahui bernama Alex Anwaruh (25) dan Adinda Najwa (26). Keduanya merupakan staf pendamping dalam rombongan anggota DPR RI tersebut. Korban meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat yang dialami setelah benturan keras pada bagian kiri kendaraan.Kondisi mobil mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan dan sisi kiri kendaraan. Proses evakuasi sempat menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi kejadian.Sementara itu, sopir kendaraan Innova, Mahrus Ali (36), mengalami patah kaki kanan dan langsung mendapatkan penanganan medis di rumah sakit bersama korban lainnya. Adapun Gus Hilman dilaporkan selamat dari kecelakaan tersebut.Tenaga Ahli DPR RI Muhammad Hilman Mufidi, Hasanudin, menjelaskan bahwa rombongan sebelumnya menjalani agenda seminar di Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Paiton, Kabupaten Probolinggo.“Berangkat sejak pagi untuk kegiatan seminar di UNUJA. Setelah itu sempat beristirahat di rumah saya di Paiton sebelum melanjutkan roadshow di Kejayan,” ujar Hasanudin.Setelah menyelesaikan agenda di wilayah Pasuruan, rombongan berencana melanjutkan perjalanan menuju bandara. Namun dalam perjalanan melalui Tol Paspro, kendaraan yang ditumpangi mengalami kecelakaan.Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Muhammad Taufik Rahardian, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.14 WIB. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara sementara, kendaraan melaju dari arah timur menuju barat di lajur kanan sebelum akhirnya bergerak ke kiri dan menabrak dump truck di depannya.“Diduga pengemudi kurang konsentrasi atau mengantuk sehingga kendaraan bergerak ke kiri lalu menabrak dump truck yang berada di depannya,” kata Taufik.Petugas kepolisian bersama tim medis langsung melakukan evakuasi korban ke RS Ar Rozy Kota Probolinggo. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. 

Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H, Komunitas Lentera Institute kembali menggelar program Bimbingan Belajar bagi anak-anak di Dusun Karanganom, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, pada Minggu (24/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Madrasah Az-Zainiyah 2 tersebut mengusung tema “Beriman Sejak Muda dan Beramal Selamanya.”Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Lentera Institute dalam mendampingi proses pembelajaran sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik sejak usia dini.Kelas dimulai dengan pembacaan doa belajar, dilanjutkan penyampaian materi, sesi interaktif, hingga ditutup dengan makan bersama. Sebanyak 11 peserta didik usia dini mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh antusias.Suasana pembelajaran berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta tampak aktif mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang dikemas dengan metode pembelajaran yang menyenangkan.Direktur Utama Lentera Institute, Saiq Khayran, menjelaskan bahwa tema yang diangkat kali ini bertujuan menanamkan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari.“Ketakwaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya dipahami atau dihafalkan. Nilai-nilai tersebut juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini,” ujarnya saat diwawancarai.Dalam pelaksanaannya, tim pengajar menggunakan metode cerdas digital, yakni model pembelajaran interaktif berbasis teknologi yang mengajak peserta menjawab kuis melalui media digital yang telah dipersiapkan sebelumnya.Metode tersebut diterapkan sebagai upaya mengenalkan penggunaan teknologi secara positif dalam proses belajar, sekaligus menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik.Di sisi lain, Wakil Direktur Lentera Institute, Aminullah, menilai pendekatan pembelajaran berbasis digital cukup relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini.“Perkembangan teknologi bergerak sangat cepat. Karena itu, peserta didik perlu dibiasakan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif, baik saat belajar di sekolah maupun di rumah,” jelasnya.Kegiatan Bimbingan Belajar ditutup dengan makan bersama dan sesi bincang santai antarpeserta. Momen tersebut dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara pendamping dan peserta didik, sekaligus membangun suasana belajar yang lebih akrab dan menyenangkan.

Probolinggo – Kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, terus berlanjut dan kini memasuki tahap penyidikan lebih lanjut. Perkara yang menimpa FR (16), remaja asal Blok Panpan, Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, tersebut saat ini sedang dalam proses penelitian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.Penanganan kasus ini dilakukan oleh Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Probolinggo setelah laporan polisi dengan Nomor LP/B/158/VIII/2025/SPKT/POLRES PROBOLINGGO/POLDA JAWA TIMUR resmi diproses oleh pihak penyidik. Kasus tersebut menjadi perhatian karena korban masih berstatus anak di bawah umur dan mengalami luka fisik cukup serius akibat dugaan tindak kekerasan yang dilakukan pelaku.Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Jumat, 1 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Teplo, RT 001/RW 003, Desa Alassumur Lor, Kecamatan Besuk. Saat kejadian berlangsung, korban diketahui sedang mengoperasikan sound system di sebuah terop yang berada di pinggir jalan.Tidak lama kemudian, terduga pelaku bernama Ahmad Arrosi melintas menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi hingga hampir menabrak korban. Situasi tersebut membuat korban merasa terganggu dan spontan melirik ke arah pelaku. Namun, tindakan sederhana itu diduga memicu emosi pelaku hingga berujung pada cekcok singkat di lokasi kejadian.“Kenapa kok lihat-lihat saya,” ujar terduga pelaku sebagaimana disampaikan korban.Korban kemudian menjawab singkat, “Saya punya mata.”Setelah adu mulut singkat tersebut, terduga pelaku diduga langsung melayangkan pukulan menggunakan tangan kosong ke arah wajah korban. Akibat pukulan itu, korban mengalami luka sobek pada bagian bawah mata kiri serta bibir kiri hingga mengeluarkan darah cukup banyak.Kondisi korban yang masih berusia 16 tahun disebut cukup serius sehingga harus mendapatkan penanganan medis intensif di rumah sakit. Luka yang dialami korban bahkan memerlukan tindakan jahitan pada bagian mulut dalam serta perawatan pada area mata yang mengalami luka.Sudarsih, ibu korban, mengaku sangat terpukul atas kejadian yang menimpa anaknya. Ia menyebut kondisi korban cukup parah dan hingga kini masih mengalami trauma akibat insiden tersebut.“Anak saya ini agak parah kondisinya, di bagian mulut dalam dijahit, di mata luka,” ujarnya.Menurut Sudarsih, peristiwa tersebut bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis anaknya. Ia mengatakan korban kini menjadi takut keluar rumah sejak kejadian penganiayaan itu terjadi.“Peristiwa ini membuat kami sebagai orang tua terpukul dan tidak terima perlakuan kasar yang menyebabkan anak saya trauma dan takut keluar rumah. Apalagi anak saya masih di bawah umur, saya minta keadilan biar dia dihukum saja,” tegasnya.Sementara itu, pihak penyidik telah melakukan gelar perkara khusus dan resmi menetapkan Ahmad Arrosi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Meski telah berstatus tersangka, hingga saat ini yang bersangkutan diketahui belum dilakukan penahanan.Penyidik menyebut hal tersebut karena pihak kepolisian masih menunggu hasil penelitian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sebelum proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya.PS Kanit PPA Polres Probolinggo, Aiptu Agung Dewantara, membenarkan bahwa berkas perkara telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sejak awal Mei 2026.“Masih dalam penilaian jaksa, masih dalam penelitian jaksa. Kemarin saya kirim berkasnya awal bulan Mei, sampai saat ini belum ada petunjuk dari jaksa,” ungkap Aiptu Agung Dewantara saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026).Ia menambahkan bahwa pihak UPPA Polres Probolinggo terus melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna melengkapi tahapan administrasi dan penyusunan P21 agar proses hukum kasus tersebut dapat segera berlanjut sesuai prosedur yang berlaku.

KRAKSAAN – Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pakuniran terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat benteng kaderisasi di tingkat bawah. Langkah strategis ini ditegaskan melalui pertemuan penuh semangat bersama Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kraksaan, KH. Hafidzul Hakim Noer. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara ulama dan pemuda demi memperkuat gerakan kaderisasi yang lebih terarah, masif, dan menyentuh langsung lapisan masyarakat akar rumput.Sinergi yang dibangun antara PAC GP Ansor Pakuniran dan PCNU Kraksaan diyakini menjadi babak baru dalam memperkokoh eksistensi organisasi di tengah masyarakat. Fokus utama gerakan ini adalah mencetak kader-kader muda yang militan, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap teguh memegang nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.Dalam pertemuan tersebut, KH. Hafidzul Hakim Noer memberikan apresiasi tinggi atas langkah taktis dan semangat kaderisasi yang diinisiasi oleh Ansor Pakuniran. Menurut beliau, penguatan kaderisasi di tingkat desa merupakan langkah fundamental untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memperkuat pelayanan terhadap umat di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks.“Ansor adalah masa depan NU, dan NU masa depan adalah Ansor hari ini. Kaderisasi di tingkat akar rumput adalah kunci utama untuk menjaga marwah organisasi dan melayani umat secara langsung,” dawuh KH. Hafidzul Hakim Noer.Beliau juga menegaskan bahwa proses kaderisasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas anggota semata, tetapi harus mampu melahirkan kader yang memiliki kualitas spiritual, intelektual, serta kepedulian sosial yang tinggi. Dengan demikian, kader Ansor tidak hanya menjadi penggerak organisasi, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam menjaga persatuan, keutuhan NKRI, serta tradisi keislaman khas Nahdlatul Ulama.Menanggapi arahan tersebut, Tim Kaderisasi PAC Ansor Pakuniran menyatakan kesiapannya untuk langsung bergerak cepat melalui berbagai program yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur. Mereka menilai dawuh serta dukungan dari Ketua PCNU Kraksaan menjadi suntikan semangat baru untuk memperkuat gerakan kaderisasi yang lebih progresif dan menyentuh kebutuhan masyarakat desa.Beberapa fokus gerakan yang akan dijalankan di antaranya adalah pemerataan PKD (Pelatihan Kepemimpinan Dasar) agar setiap desa di Kecamatan Pakuniran memiliki basis kader Ansor yang kuat dan solid. Selain itu, pendekatan humanis juga menjadi strategi utama dengan merangkul para pemuda melalui kegiatan keagamaan, olahraga, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda.Tidak hanya itu, penguatan ideologi juga menjadi perhatian serius dalam roadmap kaderisasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk membentengi masyarakat akar rumput dari infiltrasi paham-paham yang tidak sejalan dengan nilai-nilai NU dan NKRI, sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan serta tradisi moderasi beragama di tengah masyarakat.“Sinergi dengan PCNU Kraksaan, khususnya dawuh dari KH. Hafidzul Hakim Noer, menjadi energi baru bagi kami. Tim Kaderisasi PAC Ansor Pakuniran siap menjadi mesin penggerak untuk mencetak kader-kader militan yang siap mengabdi di akar rumput,” ujar perwakilan Tim Kaderisasi PAC Ansor Pakuniran.Dengan terbangunnya kolaborasi yang kuat antara ulama struktural PCNU dan militansi pemuda Ansor Pakuniran, diharapkan wilayah Kraksaan, khususnya Kecamatan Pakuniran, mampu melahirkan generasi penerus Nahdlatul Ulama yang berdaya saing, responsif terhadap tantangan zaman, serta tetap kokoh menjaga tradisi pesantren dan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin.

PASURUAN  - Jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya dan Probolinggo di kawasan Kraton, Kabupaten Pasuruan, terendam banjir akibat luapan Sungai Welang, Rabu (20/5/2026). Genangan air yang menutup sebagian badan jalan membuat arus lalu lintas tersendat dan antrean kendaraan mengular di sejumlah titik.Banjir tersebut terjadi sejak Selasa (19/5/2026) malam dan merendam ruas jalan nasional di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Hingga Rabu pagi, genangan air masih terlihat di sepanjang jalur Pantura Pasuruan–Probolinggo.Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, mengatakan jalur Pantura masih dapat dilalui kendaraan. Namun, para pengendara diminta tetap waspada, terutama pengendara sepeda motor.“Untuk jalur pantura memang masih bisa dilewati tapi harus hati-hati, khususnya motor agar tidak mogok,” ujar Sugeng.Ia menambahkan, banjir juga merendam sejumlah wilayah permukiman warga. Di beberapa dusun di Desa Sukorejo, ketinggian air bahkan dilaporkan mencapai 40 sentimeter.“Untuk yang paling parah ketinggian air mencapai 40 sentimeter di beberapa dusun di Desa Sukorejo,” tambah Sugeng.Sementara itu, genangan air di jalur Pantura dilaporkan membentang kurang lebih satu kilometer dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 50 sentimeter. Kondisi tersebut membuat kendaraan dari arah Surabaya menuju Probolinggo maupun sebaliknya harus melaju perlahan untuk menghindari risiko kecelakaan.Sejumlah pengendara sepeda motor, minibus, hingga truk tampak ekstra hati-hati saat melintasi genangan. Bahkan, beberapa pengendara nekat naik ke trotoar untuk menghindari derasnya aliran air yang melintas di badan jalan.Banjir tidak hanya menghambat akses transportasi nasional, tetapi juga menggenangi kawasan permukiman warga di Dusun Krajan, Desa Tambakrejo. Warga setempat terpaksa memasang tali pembatas dan penahan jalan untuk mencegah kendaraan masuk ke area permukiman yang terendam cukup dalam.Kondisi tersebut membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah warga mengaku kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari karena rumah mereka masih terendam air.“Air mulai naik sejak malam. Sampai pagi ini belum surut. Warga banyak yang tidak bisa masak dan mencuci karena rumah masih tergenang,” ujar Anas, salah satu warga setempat.Selain aktivitas rumah tangga yang terhambat, warga juga mulai membutuhkan bantuan logistik dan penanganan cepat dari pemerintah agar banjir segera surut dan kondisi kembali normal.Hingga Rabu pagi, debit air di wilayah tersebut dilaporkan masih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan agar akses jalur Pantura kembali lancar dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti biasa.