Kendari – Panglima Garuda untuk Rakyat (GUNTUR) Haluoleo Sulawesi Tenggara, Rusman Patawari, menilai terjadi transformasi besar dalam hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama arah kebijakan pembangunan yang menempatkan kedaulatan pangan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi rakyat, ketahanan energi, pembangunan sumber daya manusia, serta efisiensi tata kelola negara.

Menurut Rusman, perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari munculnya berbagai program kerakyatan, tetapi juga dari keberanian pemerintah mengambil kebijakan struktural yang diarahkan untuk mengubah pola pembangunan.

“Kalau kita melihat perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, terlihat ada perubahan orientasi pembangunan yang cukup besar. Pemerintah tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pangan, energi, industri, desa, nelayan, petani, UMKM dan sumber daya alam menjadi bagian dari fondasi kemandirian nasional,” ujar Rusman di Kendari, Rabu (30/9/2026).

*Swasembada pangan*

Rusman menilai kebijakan ketahanan pangan merupakan salah satu agenda yang paling relevan bagi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai daerah agraris sekaligus wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang besar.

Dalam pidato kenegaraan Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pemerintahan. Pemerintah juga menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras dalam satu tahun serta swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

“Bagi Sultra, swasembada pangan nasional harus menjadi peluang untuk memperkuat produksi daerah. Kita harus menjadi salah satu lumbung produksi pangan, baik beras, jagung, hortikultura, peternakan maupun komoditas perikanan,” katanya.

Ia menambhakan, tantangannya sekarang ada pada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten di Sultra untuk memanfaatkan sebaik mungkin program ketahanan pangan pemerintah pusat.

*MBG dan rantai ekonomi baru*

Rusman juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berkembang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“MBG jangan dilihat hanya sebagai program pemberian makanan. MBG dapat menjadi pasar baru bagi petani, nelayan, peternak, pengusaha pangan, UMKM dan koperasi di daerah,” ujar Rusman.

Oleh karena itu, GUNTUR Haluoleo mendukung dan terus mendorong pelaku usaha dan produsen pangan Sultra dipersiapkan untuk masuk dalam rantai pasok program tersebut, dengan tetap memperhatikan standar kualitas, keamanan pangan dan mekanisme pengadaan yang berlaku.

*Koperasi Merah Putih*

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dinilai Rusman memiliki relevansi besar dengan karakter ekonomi Sulawesi Tenggara yang sebagian besar bertumpu pada masyarakat desa.

Presiden dalam pidato kenegaraan menyampaikan bahwa koperasi diarahkan menjadi pusat ekonomi rakyat desa, termasuk sebagai offtaker hasil pertanian dan perikanan serta didukung sarana distribusi. 

“Kalau koperasi desa sudah menjadi offtaker dan berjalan dengan baik, maka persoalan klasik petani dan nelayan seperti akses pasar, distribusi dan posisi tawar dapat ditangani melalui kelembagaan ekonomi rakyat. Ini sangat relevan untuk Sultra,” kata Rusman.

Menurutnya, koperasi harus terhubung dengan sentra produksi, pergudangan, cold storage, transportasi, pembiayaan dan industri pengolahan sehingga desa tidak hanya menjadi tempat produksi bahan mentah.

*Hilirisasi*

Rusman mengatakan kebijakan hilirisasi pemerintahan Prabowo menjadi agenda yang sangat strategis bagi Sultra.

Sultra memiliki cadangan dan aktivitas pertambangan nikel yang besar, tetapi menurutnya pembangunan industri tidak boleh berhenti pada eksploitasi sumber daya alam.

“Sultra harus menjadi contoh bahwa hilirisasi bukan sekadar membangun smelter. Hilirisasi dimaksudkan untuk menciptakan industri turunan, lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, tumbuhnya UMKM, serta penerimaan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat daerah,” ujarnya.

Menurut Rusman, arah tersebut harus menjadi momentum bagi Sultra untuk mengembangkan ekosistem industri yang lebih luas, bukan hanya industri pertambangan.

*Energi dan potensi kelautan Sultra*

Selain pangan dan hilirisasi, Rusman menilai transformasi kebijakan energi juga penting bagi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah menyatakan Indonesia mulai mencapai swasembada solar melalui implementasi produksi diesel berbasis B50, sehingga sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Pemerintah menyebut langkah tersebut menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan sektor kelautan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yang mencakup pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang pendingin, pengolahan hasil laut, perumahan dan fasilitas sosial. Presiden menyampaikan bahwa 100 kampung nelayan telah dibangun dan pemerintah menargetkan 1.386 kampung nelayan berfungsi pada akhir 2026.

Rusman menilai Sultra dengan wilayah laut yang luas harus mampu menangkap arah kebijakan tersebut.

“Sultra tidak boleh melihat dirinya hanya sebagai daerah tambang. Kita punya laut, pulau-pulau, perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan potensi energi. Semuanya harus dikembangkan dalam satu desain pembangunan ekonomi daerah,” tegasnya.

Memasuki hampir dua tahun pemerintahan Prabowo, Rusman mengatakan Sulawesi Tenggara Sultra harus mulai menyusun agenda pembangunan daerah yang lebih agresif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Ia menyebut beberapa agenda strategis yang perlu menjadi perhatian, seperti:

1. Memperkuat Sultra sebagai daerah produksi pangan dan protein nasional;

2. Mengembangkan industri hilir berbasis nikel dan komoditas unggulan lainnya;

3. Memperkuat industri pengolahan hasil laut dan perikanan;

4. Mengembangkan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok ekonomi nasional;

5. Mengembangkan energi baru dan terbarukan sesuai potensi daerah;

Rusman menegaskan, arah pembangunan nasional yang dibawa pemerintahan Prabowo akan memberikan manfaat lebih besar bagi Sultra apabila pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, koperasi, petani, nelayan dan generasi muda mampu mengambil posisi sebagai pelaku pembangunan.

“Sultra memiliki semua modal untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia Timur. Yang dibutuhkan adalah keberanian membuat desain besar pembangunan yang menghubungkan pangan, kelautan, pertambangan, industri, energi, UMKM dan sumber daya manusia,” katanya.

Menurut Rusman, berbagai agenda tersebut pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pembangunan ekonomi yang inklusif, hilirisasi sumber daya alam, penguatan desa, serta peningkatan kemandirian bangsa.

Ia mengatakan transformasi pemerintahan presiden Prabowo harus kita kawal bersama. GUNTUR Haluoleo Sulawesi Tenggara akan terus mendorong agenda pembangunan nasional dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di Sultra.

“Dua tahun pertama harus menjadi fondasi. Tahun-tahun berikutnya harus menjadi fase akselerasi. Sultra tidak boleh hanya menjadi penonton dari transformasi ekonomi nasional. Sultra harus menjadi bagian penting dari transformasi itu,” pungkas Rusman.