PROBOLINGGO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al Fatih, melakukan peninjauan langsung ke Kali Afur Banger yang berada di Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kamis (29/1/26) siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan normalisasi sungai yang selama ini menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah setempat. Dalam peninjauan itu, Gus Fatih sapaan akrabnya didampingi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.Ia menegaskan, pengecekan lapangan menjadi langkah penting agar proses normalisasi dapat berjalan sesuai perencanaan dan meminimalkan kendala di kemudian hari. “Kami bersama BPBD melihat secara langsung kesiapan normalisasi sungai. Perlu diketahui, normalisasi Kali Afur Banger ini merupakan kewenangan UPT Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, karena sungai tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi,” ujar Gus Fatih. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, pelaksanaan normalisasi dijadwalkan dimulai pada Sabtu mendatang. Pihak UPT SDA Provinsi Jawa Timur juga telah menyatakan komitmennya untuk segera menurunkan alat berat ke lokasi. “Sesuai komitmen UPT SDA Provinsi, dalam dua hari ke depan alat berat akan mulai didatangkan. Normalisasi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat dan akan terus dilaksanakan hingga pekerjaan dinyatakan rampung,” jelasnya. Terkait potensi dampak terhadap lahan warga, khususnya pohon-pohon di bantaran sungai yang harus ditebang, Gus Fatih memastikan tidak ada penolakan dari masyarakat. Bahkan, dukungan warga dinilai sangat tinggi. “Kami mengapresiasi peran kepala desa yang telah bekerja maksimal sehingga tidak ada hambatan. Dukungan masyarakat juga luar biasa. Mereka siap mendukung dan berkorban demi kelancaran normalisasi sungai ini,” ungkap politisi PKB tersebut. Ia menambahkan, normalisasi Kali Afur Banger direncanakan sepanjang lebih dari 300 meter. Namun demikian, apabila hasilnya masih belum cukup untuk mengatasi banjir, Pemerintah Kabupaten Probolinggo siap mengambil peran tambahan. “Jika nantinya dibutuhkan pekerjaan lanjutan, Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo siap membantu dengan mengerahkan alat berat milik pemerintah daerah,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Desa Opo-Opo, Muhaimin Assyatta, menyampaikan bahwa pendekatan kepada warga yang memiliki lahan di sepanjang bantaran sungai telah dilakukan sejak jauh hari. Hasilnya, warga menyatakan persetujuan terhadap rencana normalisasi. “Total ada 20 warga yang memiliki lahan dan pohon di tepi sungai yang terdampak. Sebagian besar dari mereka sudah menandatangani persetujuan,” kata Muhaimin. Ia menambahkan, masih terdapat tiga warga yang belum menandatangani persetujuan. Namun, hal tersebut bukan disebabkan penolakan, melainkan karena yang bersangkutan belum sempat ditemui. “Masih tersisa tiga warga yang belum tanda tangan karena belum bertemu. Dalam waktu dekat akan segera kami temui agar semuanya jelas dan tidak ada kendala saat pelaksanaan normalisasi,” pungkasnya

Kiai dan ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Forum Bahtsul Masail bertajuk “Otoritas Fatwa Syuriah dan Komitmen Islah dalam Perspektif Fikih Ahlussunnah wal Jama’ah” di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Falahiyyah Mlangi, Sleman, Selasa (27/01/26).

Forum ini dihadiri sejumlah kiai muda, asatidz pesantren, akademisi, serta pemerhati fikih ke-NU-an dengan undangan terbatas. Kegiatan tersebut bertujuan merespons berbagai persoalan hukum keagamaan dan keorganisasian yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Pembahasan difokuskan pada otoritas fatwa Syuriah (Ra’is ‘Aam), kewajiban warga Nahdliyin dalam menyikapinya, serta komitmen terhadap kesepakatan islah, khususnya terkait wacana pelaksanaan muktamar percepatan.

Pimpinan Ponpes Al-Falahiyyah Mlangi, KH. Fahmi Basya, menjelaskan bahwa forum ini dilatarbelakangi oleh munculnya polemik internal organisasi yang dinilai memiliki dampak serius terhadap kepemimpinan dan keutuhan jam’iyyah.

“Persoalan yang muncul tidak hanya masalah administratif saja, tetapi menyentuh aspek fikih, etika kepemimpinan, dan kemaslahatan organisasi. Karena itu, perlu dibahas secara mendalam melalui mekanisme Bahtsul Masail,” ucapnya.

Dalam hasil pembahasannya, forum menegaskan bahwa fatwa Syuriah yang menyatakan adanya pelanggaran berat oleh Ketua Umum organisasi memiliki status sah secara hukum syariat. Fatwa tersebut dipandang sebagai amanah keilmuan yang dilandasi prinsip keadilan dan tanggung jawab, sebagaimana merujuk pada dalil Al-Qur’an, hadis, serta pandangan ulama mu’tabar.

Forum juga menyimpulkan bahwa fatwa Syuriah bersifat mengikat, baik secara organisatoris maupun akhlak. Warga Nahdliyin dinilai memiliki kewajiban moral dan organisasi untuk menghormati serta melaksanakan fatwa tersebut selama berada dalam koridor kebenaran dan kemaslahatan bersama.

Terkait kesepakatan islah yang sebelumnya dibahas dalam Forum Konsultasi Mustasyar di Lirboyo, Bahtsul Masail menilai islah sebagai ajaran yang dianjurkan dalam Islam karena berfungsi memutus konflik dan menjaga persatuan. Namun demikian, islah ditegaskan tidak menghapus tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi.

Forum menilai sikap menunda atau mengabaikan kesepakatan islah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan muktamar percepatan melalui penguluran waktu atau manuver politik, sebagai tindakan yang bertentangan dengan amanah. Sikap tersebut dinilai berpotensi merusak kepercayaan dan memperpanjang konflik internal organisasi.

“Islah harus diikuti dengan langkah konkret. Tanpa tindak lanjut yang jelas, islah justru kehilangan makna dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan,” tegas Gus Fahmi, panggilan akrabnya.

Selain itu, Bahtsul Masail menekankan pentingnya tindak lanjut konkret atas kesepakatan islah, antara lain melalui pembentukan tim hukum dan penerbitan keputusan hukum yang jelas. Langkah ini dipandang perlu untuk menjaga wibawa organisasi dan mencegah konflik berlarut.

Dalam rekomendasinya, forum mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi keagamaan harus berorientasi pada pengabdian, etika, dan kemaslahatan umat. Ambisi kekuasaan yang tidak dikendalikan nilai moral dan tanggung jawab keagamaan dinilai berpotensi memicu konflik sosial serta merusak tatanan organisasi.

KRAKSAAN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo mulai membahas secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pembahasan tersebut menekankan bahwa perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) harus diiringi dengan kemampuan beradaptasi yang cepat agar selaras dengan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.
Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi. Dalam forum tersebut hadir pimpinan dan anggota dewan serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra, menyampaikan bahwa penyampaian PU fraksi merupakan tahapan krusial dalam proses pembahasan raperda.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan sikap politik, memberikan catatan kritis, serta meminta klarifikasi atas substansi raperda.
“Pemandangan umum fraksi merupakan bagian dari mekanisme checks and balances. Di forum ini, setiap fraksi menyampaikan penilaian, masukan, dan catatan agar perubahan SOTK benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Oka.
Pemandangan umum fraksi-fraksi disampaikan oleh juru bicara fraksi, Alfiana Firda Afnaini. Secara umum, seluruh fraksi DPRD menilai pengajuan raperda perubahan SOTK memiliki dasar yang cukup relevan dengan dinamika dan kebutuhan pemerintahan daerah.

Meski demikian, fraksi-fraksi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar perubahan struktur organisasi tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Fraksi Partai Golkar, misalnya, menegaskan bahwa perubahan SOTK harus mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penataan perangkat daerah dinilai perlu selaras dengan kebutuhan pelayanan masyarakat serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

“Fraksi Golkar menekankan agar penataan perangkat daerah tetap mempertimbangkan keseimbangan antara anggaran, sumber daya manusia, dan pemanfaatan inovasi teknologi,” kata Oka Mahendra.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang perubahan SOTK sebagai langkah yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap tuntutan zaman. Fraksi ini mengapresiasi rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai upaya memperkuat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Namun, PKB meminta penjelasan lebih rinci mengenai rencana penggabungan Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan, serta dasar peningkatan tipologi sejumlah perangkat daerah menjadi tipe A.

Fraksi PKB ingin memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar berbasis kebutuhan dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan.

Dari Fraksi Gerindra, penekanan diberikan pada pentingnya agar perubahan SOTK sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fraksi ini juga menyatakan dukungan terhadap pemisahan Badan Pendapatan Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

PAJARAKAN, Tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian serius Polres Probolinggo. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, sehingga jajaran kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan.
Polres Probolinggo bersama seluruh Polsek di wilayah hukumnya kini bersiaga untuk melakukan mitigasi serta evakuasi jika terjadi bencana. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat.

Kepolisian tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam penanganan darurat bencana. Respons cepat dan tepat menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat, khususnya saat terjadi banjir atau bencana lainnya. Upaya ini juga mencerminkan sinergi kepolisian dalam menjaga keselamatan warga di wilayah hukumnya.
Selain melakukan pencegahan dan evakuasi, jajaran kepolisian turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Bencana menjadi salah satu perhatian kami. Bersama instansi terkait, kami terus melakukan pemantauan,” ujar Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif.
Ia menjelaskan, setiap kali terjadi bencana atau menerima laporan kejadian, personel Polres Probolinggo bersama jajaran Polsek langsung diterjunkan ke lokasi.

Petugas kemudian melakukan pemantauan kondisi lapangan, pengamanan area, serta membantu proses evakuasi dan penanganan awal terhadap warga yang terdampak banjir.
Bersama instansi terkait, aparat kepolisian memprioritaskan keselamatan masyarakat, membantu evakuasi, serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi bencana.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan BPBD dan pemerintah daerah guna mempercepat penanganan. Petugas turut meninjau dampak yang ditimbulkan sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
Hingga saat ini, Polres Probolinggo dan jajaran Polsek masih tetap siaga mengantisipasi potensi bencana susulan di tengah cuaca yang belum stabil.

Sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Probolinggo masih kekurangan Penerangan Jalan Umum (PJU), khususnya di kawasan perbatasan antarwilayah. Kondisi ini dinilai berisiko bagi keselamatan pengguna jalan, terutama saat malam hari.
Minimnya penerangan membuat sejumlah titik jalan menjadi rawan tindak kriminal serta berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, keberadaan PJU sangat dibutuhkan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Sigit Wida Hartono, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap ruas-ruas jalan yang belum memiliki penerangan memadai.
“Masih ada beberapa ruas jalan yang belum terpasang PJU. Semua sudah kami petakan,” ujarnya.
Saat ini, perhatian Dishub tertuju pada kawasan pintu masuk Kabupaten Probolinggo, seperti di Kecamatan Paiton dan wilayah perbatasan Tegalsiwalan–Leces. Di jalur tersebut, arus lalu lintas terbilang tinggi, namun kondisi penerangan jalan masih terbatas.
Sigit menjelaskan bahwa sebagian ruas tersebut berstatus sebagai jalan nasional. Karena itu, penanganannya memerlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemkab Probolinggo berperan dalam melakukan pendataan dan melaporkan titik-titik jalan yang membutuhkan tambahan PJU.
Ia juga menegaskan bahwa kekurangan PJU bukan berarti seluruh ruas jalan gelap total. Namun, penyebaran lampu penerangan belum merata dan masih terpusat di titik-titik tertentu, sehingga fungsinya belum optimal.
Di sisi lain, upaya penambahan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Pemerintah daerah tetap berupaya menambah PJU sesuai kewenangannya. Setelah proses pendataan, pemasangan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

PROBOLINGGO – Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat administrator eselon III serta pejabat pengawas eselon IV di Pendopo Prasaja Ngerti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Senin (26/1/2026) malam.

Sebanyak 76 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi dilantik dan diambil sumpahnya. Mereka terdiri atas 16 pejabat administrator eselon III dan 63 pejabat pengawas eselon IV.
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Hani’ah Fahmi AHZ, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto.

Dari 16 pejabat administrator eselon III yang dilantik, di antaranya Nur Rachmad Sholeh sebagai Camat Sukapura, Bambang Hermanto sebagai Camat Sumber, Taufiq sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, Oon Hartono sebagai Camat Kuripan, Moh. Zubaidulloh sebagai Sekretaris DPMPTSP, Andi Wiroso sebagai Camat Krejengan, dan Bambang Julius Wijanarko sebagai Camat Tiris.

Selanjutnya Endang Rustiningsih dilantik sebagai Sekretaris Dinas Perikanan, Sugeng Ari Wicaksono sebagai Sekretaris DPMD, Abdul Rozak sebagai Sekretaris Kecamatan Pajarakan, Novie Surachmad sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD, Fandhi Putra sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda, dr. Imilda Kusumaningrum sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Yudi Catur Eka Prasetya sebagai Sekretaris Kecamatan Gending, Sanjoko sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan, serta Wahid Hasim sebagai Sekretaris Kecamatan Sukapura.

Sementara itu, dari 63 pejabat pengawas eselon IV yang dilantik, di antaranya Mulik Agustina sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satpol PP Kabupaten Probolinggo dan Samsul Arifin sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Gending.

Dalam sambutannya, Wabup Fahmi AHZ menegaskan bahwa setiap amanah dan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus disyukuri serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sikap positif.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni atau pengisian jabatan kosong, melainkan bagian dari dinamika organisasi untuk penyegaran agar roda birokrasi tidak stagnan. Ini juga bertujuan meningkatkan kinerja dan mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Wabup Fahmi mengingatkan agar menjauhi segala bentuk penyimpangan, menjaga loyalitas, serta disiplin waktu kerja. Menurutnya, pejabat eselon III dan IV merupakan motor penggerak OPD, inovasi, dan pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai BerAKHLAK bagi ASN, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. “Nilai-nilai ini harus menjadi pegangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,” tutupnya.

KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menjalin penjajakan kerja sama strategis dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia melalui audiensi dan sinergi layanan jasa industri, Selasa (27/1/2026) di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo.

Rombongan BBSPJIKB yang dipimpin Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba, diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, yang didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto.

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono; Kepala Bagian Umum, Yuwanita Darman; Ketua APBBA Kabupaten Probolinggo, Mahrus Ali; serta pengusaha UMKM, Hunay Nurul Khotimah, dan jajaran DKUPP Kabupaten Probolinggo.

Dalam forum tersebut berlangsung diskusi yang diisi dengan sejumlah pertanyaan dari Ketua APBBA Mahrus Ali, pengusaha UMKM Hunay Nurul Khotimah, dan Kepala Disporapar Heri Mulyadi. Seluruh pertanyaan itu dijawab langsung oleh Ketua Tim Pengembangan Jasa Industri, Data dan Informasi BBSPJIKB Kemenperin, Aan Eddy Antana.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, menyampaikan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi kreatif yang lengkap, mulai dari kawasan pantai, pegunungan, sungai, danau, air terjun hingga kawasan Gunung Bromo.

“Potensi ini menjadi kekuatan utama untuk mendukung visi Bupati Probolinggo dengan tagline Kabupaten Probolinggo sebagai gerbang wisata Jawa Timur,” ujarnya.

Menurut Sjaiful, pengembangan pariwisata juga terus didorong melalui berbagai agenda daerah yang melibatkan pelaku UMKM, termasuk promosi batik khas Kabupaten Probolinggo sebagai identitas lokal.
“Dalam satu tahun harus ada banyak event agar perputaran ekonomi berjalan dan UMKM tumbuh. Kami juga mendorong program bela beli produk UMKM,” tegasnya.

Ia menilai sinergi dengan BBSPJIKB merupakan peluang strategis, mengingat lembaga tersebut adalah unit kerja pemerintah pusat di bawah Kementerian Perindustrian.
“Ini momentum yang tepat untuk berkolaborasi menghasilkan program produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BBSPJIKB Kemenperin RI, Zya Labiba, mengapresiasi sambutan Pemkab Probolinggo dan menyatakan kesiapan BBSPJIKB untuk mendukung penguatan industri kerajinan dan batik di Kabupaten Probolinggo.
“Respon Bupati Probolinggo dan jajaran sangat positif. Ini menjadi awal yang baik untuk kolaborasi, khususnya di sektor industri kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata,” ujarnya.

Zya menjelaskan bahwa BBSPJIKB memiliki tugas memberikan layanan standardisasi, sertifikasi, pengujian, serta pelatihan teknis bagi pelaku industri kerajinan dan batik, termasuk sertifikasi SNI, halal, industri hijau, serta peningkatan kompetensi pelaku UMKM.

“Kami siap mendampingi pelaku usaha dan generasi muda agar produk memiliki mutu, identitas, dan daya saing di tingkat nasional hingga global,” imbuhnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya kerja sama konkret dalam penguatan industri kreatif, peningkatan kualitas produk lokal, serta promosi Kabupaten Probolinggo di tingkat regional dan nasional.

PROBOLINGGO — Warga wilayah Tapal Kuda segera menikmati layanan transportasi rel terbaru. Kereta Commuter Line rute Surabaya–Pasuruan–Probolinggo yang diberi nama SUPASPRO dijadwalkan mulai beroperasi paling lambat 1 Maret 2026.
Layanan ini dihadirkan sebagai alternatif angkutan massal yang lebih terjangkau dan efisien bagi masyarakat yang rutin bepergian antarkota di jalur tersebut.

Pada fase awal, SUPASPRO akan beroperasi dengan dua jadwal perjalanan pulang-pergi setiap hari. Besaran tarif yang diberlakukan tergolong murah, dengan biaya maksimal Rp8.000 untuk sekali perjalanan.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai hal guna menyambut kehadiran layanan komuter ini.

“Kota Probolinggo sudah siap menerima operasional kereta commuter. Kami berterima kasih kepada Direksi PT KCI yang telah hadir dan mendukung pengembangan transportasi ini,” ujarnya, Minggu (25/1/2026).
Sementara itu, Presiden Direktur PT Kereta Commuter Indonesia, Mochamad Purnomosidi, menyatakan pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan SUPASPRO. Saat ini, perjalanan masih dilakukan melalui perpanjangan layanan KA Supas hingga ke Probolinggo.

“Kami siap memberikan dukungan. Jika jumlah penumpang sudah mencukupi untuk satu rangkaian khusus, maka rute Probolinggo–Surabaya akan dilayani oleh kereta tersendiri,” jelasnya.
Untuk tahap awal, operasional kereta akan dibagi menjadi dua waktu keberangkatan. Pada pagi hari, kereta berangkat dari Stasiun Probolinggo pukul 04.10 WIB dan tiba di Surabaya sekitar 06.45 WIB.

Sedangkan pada malam hari, kereta berangkat dari Surabaya pukul 18.10 WIB dan tiba di Probolinggo pukul 20.57 WIB, kemudian kembali berangkat menuju Surabaya pukul 21.22 WIB dan tiba sekitar 23.36 WIB.
Skema tarif ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Penumpang yang melakukan perjalanan kurang dari 85 kilometer dikenakan biaya Rp6.500, sedangkan perjalanan lebih dari 85 kilometer dikenai tarif maksimal Rp8.000.

Saat ini, besaran tarif tersebut masih menunggu persetujuan resmi dari Kementerian Perhubungan. Adapun pembelian tiket hanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi KAI Access.

Forum Bahtsul Masail Kiai dan Gawagis Rembang yang digelar di Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmias-Syar’i (MIS) Sarang, Kabupaten Rembang, yang menghasilkan tiga keputusan penting terkait konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada Minggu (25/01/26).


Forum yang berlangsung pukul 08.30 hingga 12.30 WIB itu diikuti sekitar 35 kiai dan Gawagis Rembang. Diskusi dipandu KH. Imam Rohmatullah bin KH. Roghib Mabrur dan dihadiri sejumlah tokoh pesantren, antara lain KH. Rosikh Roghibi, KH. Khoirul Marom, KH. Mudzakkir Mahfud, KH. Imam Baehaqi, Dr. KH. Abdul Fattah Wahab, KH. Muhammad Nabil Abdussalam, serta KH. Faqih Mudawam.

Forum membahas tiga isu utama, yakni bagaimana hukumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerjasama dengan Zionisme, bagaimana hukumnya pembangkangan Tanfidziyah terhadap Syuriah (Rais ‘Aam), dan bagaimana hukumnya mempercepat pelaksanaan Muktamar NUke-35.

KH. Achmad Rosikh Roghibi selaku juru bicara (Jubir) menyampaikan bahwa forum digelar sebagai respons atas kegelisahan warga Nahdliyyin dan kalangan pesantren. “Kondisi jam’iyah saat ini menimbulkan keresahan luas. Karena itu para kiai memandang perlu memberikan pandangan fikih, agar organisasi kembali tertib dan bersatu,” ucapnya.

Dalam deskripsi masalah, para peserta menyoroti konflik antara Rais ‘Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf. Forum menilai polemik tersebut melahirkan dualisme kepemimpinan, memecah barisan warga Nahdliyyin, serta memicu perang opini di ruang publik.

Menjawab persoalan pertama, Bahtsul Masail Sarang memutuskan bahwa kerja sama dengan jaringan Zionisme berstatus haram. Keputusan itu merujuk pada tafsir ulama klasik, diantaranya Tafsir al-Maturidi karya Abu Mansur al-Maturidi dan Ahkam al-Qur’an karya Abu Bakar al-Jashshash.

Larangan tersebut didasarkan pada prinsip loyalitas dalam Islam, jelas Dr. KH. Faqih Mudawam, Zionisme sebagai gerakan nasionalis Yahudi internasional yang bertujuan mendirikan negara di wilayah Palestina, sehingga hubungan yang berimplikasi pada dukungan terhadap gerakan itu tidak dapat dibenarkan.

“Segala bentuk jejaring yang berkonsekuensi dukungan terhadap gerakan Zionisme dipandang bertentangan dengan syariat,” jelasnya.

Pada persoalan kedua, forum menyatakan bahwa pembangkangan Tanfidziyah terhadap Syuriah tidak sah secara organisatoris. Rujukan yang digunakan adalah Qonun Asasi karya Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari serta Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) NU.

Menurut keputusan forum, Syuriah berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi, sementara Tanfidziyah bertugas melaksanakan kebijakan. Ketidakpatuhan terhadap keputusan Syuriah dipandang sebagai pelanggaran konstitusi organisasi.

“Kami menegaskan bahwa Tanfidziyah wajib taat pada garis kebijakan Syuriah. Setiap sengketa harus ditempuh melalui tabayun dan mekanisme pleno,” ujar KH. Rosikh Roghibi.

Menjawab persoalan ketiga, forum mewajibkan percepatan pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Kaidah fikih dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih dijadikan dasar pertimbangan, bahwa pencegahan kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.

Forum menyebut empat alasan utama, yakni adanya jejaring dengan unsur Zionisme, munculnya dualisme kepemimpinan, terbelahnya warga Nahdliyyin, serta perlunya penyegaran organisasi dengan figur yang memiliki kredibilitas dan integritas.

“Kami memandang percepatan muktamar sebagai jalan islah agar jam’iyah kembali rukun dan solid. Kami juga berharap keputusan Bahtsul Masail Sarang dapat menjadi rujukan moral dan fikih bagi penyelesaian konflik internal PBNU serta menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama.” tutup Dr. KH. Faqih Mudawam

PROBOLINGGO — Suasana penuh semangat tampak di ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Qoimatul Islam yang berada di Desa Pengalangan Kidul. Para siswa kelas 1 MI terlihat antusias mengikuti lomba menulis yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa duduk rapi di bangku masing-masing sambil memegang pensil dan lembar kertas. Mereka tampak fokus menulis, berusaha menuangkan kemampuan terbaiknya dalam perlombaan yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi sejak usia dini.

Lomba menulis ini menjadi bagian dari program sekolah untuk menumbuhkan minat baca dan tulis, sekaligus melatih ketelitian, kerapian, dan rasa percaya diri siswa.
Guru MI Qoimatul Islam, Siti Aisa, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara sekolah dalam membangun kebiasaan belajar yang positif.

“Kami ingin anak-anak di Desa Pengalangan Kidul memiliki semangat belajar yang tinggi. Melalui lomba menulis ini, mereka dilatih untuk berani mengekspresikan pikiran dalam bentuk tulisan sejak kelas awal,” ujar Siti Aisa.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk membentuk karakter dan daya saing siswa.
“Selain meningkatkan kemampuan menulis, anak-anak juga belajar disiplin, percaya diri, dan bersaing secara sehat,” tambahnya.

Dengan adanya lomba menulis ini, MI Qoimatul Islam berharap dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak Islami, sekaligus mampu membawa nama baik Desa Pengalangan Kidul di dunia pendidikan

Probolinggo – Seorang remaja berusia 14 tahun meninggal dunia setelah tenggelam saat bermain air di sungai bersama dua temannya di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Minggu (25/1/2026).
Korban diketahui bernama Mohamad Rehan Firdausa Putra (14), siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kraksaan, warga Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB di aliran sungai Dusun Sentong, Desa Wangkal. Informasi awal diterima pihak kepolisian dari warga yang melaporkan adanya seorang anak terbawa arus sungai.
Kanit Reskrim Polsek Gading, Aipda Romli, menjelaskan bahwa petugas yang menerima laporan segera menuju lokasi kejadian bersama warga untuk melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai.
“Anggota piket Polsek Gading menerima laporan dari masyarakat, kemudian langsung menuju lokasi dan melakukan pencarian dengan menyusuri aliran sungai,” ujar Aipda Romli.

Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelum kejadian, korban bersama dua temannya, Mario Khafsan (16) dan Aska Aldi (14), sedang mengisi waktu libur sekolah dengan mandi di sungai. Setelah selesai berenang, ketiganya duduk di bebatuan di tepi sungai.
“Korban naik ke atas batu, namun tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke sungai yang saat itu arusnya cukup deras. Kedua temannya sempat mencoba menolong, tetapi tidak berhasil karena kuatnya arus,” jelas Aipda Romli.

Korban kemudian terbawa arus dan tidak terlihat lagi. Proses pencarian berlangsung lebih dari dua jam. Pada pukul 13.25 WIB, jasad korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tersangkut di bebatuan sekitar enam kilometer dari lokasi awal korban jatuh.
“Saat ditemukan, korban terhimpit bebatuan di bagian kepala. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan. Peristiwa ini murni musibah akibat terbawa arus sungai,” tambahnya.

Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Kraksaan untuk keperluan visum. Namun pihak keluarga menolak dilakukan autopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Setelah itu, jenazah langsung dimakamkan.
Pihak Polsek Gading mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak, khususnya saat bermain di lokasi yang berisiko membahayakan keselamatan.

“Kami mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain atau mandi di sungai, terutama ketika debit air tinggi dan arus deras,” pungkas Aipda Romli.

PROBOLINGGO – Acara pisah sambut Komandan Kodim 0820/Probolinggo berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan. Kegiatan ini menjadi simbol berlanjutnya kerja sama yang solid antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, hadir bersama istri dalam kegiatan tersebut. Prosesi serah terima jabatan berlangsung khidmat sebagai bagian dari rotasi kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Jabatan Komandan Kodim 0820/Probolinggo resmi diserahterimakan dari Letkol Arh. Iwan Hermaya kepada Letkol Inf. Ribut Yudo Apriantono. Pergantian ini merupakan dinamika organisasi dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja satuan.

Dalam sambutannya, Wabup Fahmi AHZ menyampaikan penghargaan atas pengabdian Letkol Arh. Iwan Hermaya selama menjalankan tugas di Probolinggo. Ia mengapresiasi terjalinnya koordinasi yang harmonis antara Kodim dan jajaran Forkopimda.

“Kami sangat merasakan manfaat dari sinergi yang terbangun bersama Kodim 0820/Probolinggo dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah,” ungkap Fahmi.

Ia juga menyampaikan doa dan harapan agar pejabat lama sukses dalam penugasan berikutnya, serta berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan.

Sementara itu, Letkol Arh. Iwan Hermaya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh unsur pimpinan daerah selama masa tugasnya. Menurutnya, suasana kondusif di Probolinggo terwujud berkat kebersamaan dan kerja sama lintas instansi.

“Dengan dukungan Forkopimda dan Polri, stabilitas wilayah dapat terjaga dengan baik,” ujarnya.

Dandim baru, Letkol Inf. Ribut Yudo Apriantono, menyatakan kesiapan melanjutkan program dan kolaborasi yang telah berjalan. Ia optimistis dapat menjaga keharmonisan dan memperkuat sinergi demi mendukung tugas-tugas ke depan.