JAKARTA – PT Arinas Pangan Nusantara (Persero) mengumumkan telah mendatangkan 1.000 unit pikap dan truk impor dari India untuk mendukung kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih.Langkah tersebut muncul di tengah perdebatan terkait rencana masuknya merek kendaraan asal India seperti Tata Motors dan Mahindra & Mahindra ke pasar Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar rencana impor tersebut ditunda guna menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.Terlepas dari polemik tersebut, kebijakan ini memunculkan pertanyaan lebih luas: bagaimana India mampu membangun industri otomotif yang begitu kuat? Padahal, secara historis, India dan Indonesia memiliki usia kemerdekaan yang hampir berdekatan—India merdeka pada 1947, hanya terpaut dua tahun dari Indonesia. Namun, India berhasil menjadikan sektor otomotifnya sebagai kekuatan global yang kini menarik perhatian Indonesia.Fondasi dan Titik BalikSejak kemerdekaan, India sebenarnya telah memiliki produsen otomotif domestik seperti Hindustan Motors, Premier Automobiles, Tata, dan Mahindra. Keempatnya menjadi pondasi awal industri kendaraan di negeri tersebut.Namun pada masa awal, industri otomotif India berkembang dalam sistem ekonomi tertutup dan sangat protektif. Berdasarkan riset “Evolution and Growth of Indian Auto Industry” (2011), sektor ini lama berada dalam rezim perizinan ketat atau license raj. Produksi, ekspansi pabrik, hingga jenis kendaraan yang diproduksi diatur secara ketat oleh pemerintah.Akibatnya, kompetisi nyaris tidak ada, terutama karena investasi asing dibatasi. Rantai pasok pun cenderung domestik, dengan tingkat teknologi rendah dan keterhubungan minim dengan jaringan produksi global. Industri otomotif memang eksis, tetapi stagnan dan kurang kompetitif.Perubahan besar terjadi pada 1991 ketika pemerintah India melakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Deregulasi dan penghapusan sistem lisensi industri membuka sektor otomotif bagi pasar, investasi swasta, serta kolaborasi dengan pihak asing. Sejak saat itu, produsen mobil dari Jepang dan Eropa mulai masuk.Riset “Trade Liberalization and International Production Networks: Experience of the Indian Automotive Sector” mencatat bahwa fase ini menjadi awal kebangkitan industri otomotif India. Transfer teknologi meningkat, standar manufaktur membaik, dan pasar berubah menjadi arena persaingan yang dinamis.Dari Pasar Domestik ke Basis Produksi GlobalMemasuki dekade 2000-an, orientasi industri otomotif India bergeser. India tak lagi sekadar menjadi pasar konsumsi, melainkan diposisikan sebagai basis produksi global. Pertumbuhan industri baja dan besi domestik turut memperkuat fondasi tersebut.Pabrikan dunia mulai membangun fasilitas manufaktur di India untuk tujuan ekspor, menjadikannya bagian dari rantai pasok otomotif internasional—mulai dari produksi komponen hingga kendaraan utuh.Peran pemain nasional juga signifikan. Tata Motors berkembang dari produsen lokal menjadi perusahaan otomotif berskala global dengan jaringan produksi lintas negara dan ekspansi pasar internasional.Meski membuka pintu bagi investor asing, pemerintah India tetap menerapkan kebijakan strategis. Di antaranya kewajiban tingkat kandungan lokal hingga 70% bagi perusahaan asing, serta kewajiban transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja domestik.Menurut laporan The Atlantic, kebijakan tersebut secara bertahap memperkuat basis manufaktur dalam negeri, terlebih dengan dukungan tenaga kerja yang relatif murah dan terampil. Pada 2004, produksi mobil India masih sekitar 1,18 juta unit—jauh di bawah Korea Selatan yang mencapai 3,12 juta unit. Namun pada 2016, produksi India melonjak hingga sekitar 3,5 juta unit per tahun, menyamai Korea Selatan.Secara bertahap, India membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi, mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus pasar ekspor. Pada 2025, sektor ini menjelma menjadi industri otomotif terbesar ketiga di dunia dengan nilai produksi mencapai US$250 miliar, berada di bawah Amerika Serikat dan Tiongkok.Ke depan, pada 2026, India menargetkan sektor otomotif menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi 12% terhadap PDB, menyumbang 40% sektor manufaktur, serta menciptakan 65 juta lapangan kerja.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi bahwa Fandi Ramadhan (26), anak buah kapal (ABK) yang dituntut hukuman mati dalam kasus temuan sabu seberat 1.995.130 gram atau sekitar 2 ton di perairan Batam, Kepulauan Riau, bukan merupakan pelaku utama.Komisi III telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada hari ini untuk membahas tuntutan pidana mati terhadap Fandi dalam perkara dugaan penyelundupan sabu tersebut.“Kami mendapatkan informasi bahwa saudara Fandi Ramadhan jelas bukan pelaku utama,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/2).Menurutnya, Komisi III memberikan perhatian serius terhadap perkara ini karena menyangkut nyawa seseorang. Ia menilai tuntutan hukuman mati terhadap Fandi perlu dicermati lebih lanjut, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki riwayat tindak pidana sebelumnya.“Yang bersangkutan tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana dan bahkan telah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana,” jelas politikus Partai Gerindra tersebut.Habiburokhman menegaskan bahwa hasil RDPU tersebut akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Batam, tempat Fandi saat ini menjalani proses persidangan. 

JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) meluruskan polemik terkait sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Partai tersebut menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 223,5 triliun untuk program MBG bersumber dari total anggaran pendidikan nasional.Penjelasan ini disampaikan menyusul adanya pernyataan sejumlah pejabat negara yang menyebut bahwa anggaran MBG berasal dari efisiensi dan tidak mengurangi porsi dana pendidikan. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pengurus DPD-DPC PDIP maupun masyarakat luas mengenai kejelasan sumber pendanaannya.Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyatakan bahwa kader partai memahami anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN dan APBD yang seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk sektor pendidikan.“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan Rp 769 triliun itu merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” ujar Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).Namun, berdasarkan dokumen resmi negara, dana MBG disebut berasal dari pos anggaran pendidikan tersebut. Esti merujuk pada lampiran APBN yang tertuang dalam peraturan presiden, yang mencantumkan bahwa dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan, sebesar Rp 223,5 triliun dialokasikan untuk MBG.“Di dalam lampiran APBN berupa peraturan presiden, secara jelas disebutkan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu tertulis resmi dalam buku lampiran APBN,” jelasnya.Pernyataan itu diperkuat oleh Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, yang mengutip Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.Menurut Adian, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan mencakup program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan. Ketentuan ini juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2024 tentang rincian APBN Tahun 2025, yang mencantumkan alokasi untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 223.558.960.490 atau sekitar Rp 223 triliun.Adian menegaskan bahwa langkah PDIP membuka data ini kepada publik bukan semata bentuk kritik, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang transparan.“Kita bernegara dipandu oleh undang-undang. Menyampaikan sesuai dengan UU dan Perpres adalah bentuk penghormatan kepada DPR dan pemerintah sebagai pembuatnya. Jadi perlu diluruskan bahwa anggaran tersebut memang diambil dari anggaran pendidikan,” ujarnya.Soroti Kesejahteraan Guru dan Infrastruktur PendidikanSelain menyoal sumber pendanaan, PDIP juga menyoroti aspek keadilan dalam sektor pendidikan. Anggota Komisi X Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, mengungkapkan keprihatinan terkait rencana pengangkatan pegawai satuan pelayanan perangkat gizi (SPPG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).Ia menilai masih banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum diangkat menjadi PPPK. Bahkan, terdapat kasus di Gowa dan Jawa Tengah di mana guru baru memperoleh status PPPK menjelang masa pensiun.Bonnie juga menyoroti kondisi kesejahteraan dosen yang dinilai masih memprihatinkan. Sekitar 40 persen dosen, khususnya di perguruan tinggi swasta, disebut menerima gaji di bawah Rp 3 juta per bulan.PDIP mendorong agar anggaran pendidikan dapat dimaksimalkan untuk sektor-sektor prioritas, seperti peningkatan kesejahteraan guru dan dosen serta perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).“Yang pertama, kami ingin meluruskan informasi bahwa anggaran tersebut memang berasal dari anggaran pendidikan. Kedua, kami juga perlu menyuarakan berbagai keluhan terkait penghormatan dan kesejahteraan guru-guru kita,” tutup Esti.

Seorang hafizah cilik asal Malang, Aisyah Ar-Rumy, berhasil menembus tiga besar kategori peserta perempuan dalam ajang Dubai International Holy Qur'an Award 2026. Ia bersaing dengan 5.618 peserta dari 105 negara di seluruh dunia.Setelah melalui proses seleksi ketat oleh dewan juri, sebanyak 525 peserta dari total 5.618 pendaftar dinyatakan lolos ke babak kedua atau tahap penyisihan. Dari ratusan peserta tersebut, akhirnya terpilih tiga besar untuk kategori laki-laki dan tiga besar untuk kategori perempuan.Pada kategori laki-laki, tiga finalis terdiri dari Abdullah Faisal Al-Buti (14) asal Kuwait, Karrar Layt Saad (11) dari Iraq, dan Omar Aly Awad (12) dari Mesir. Sementara pada kategori perempuan, tiga besar ditempati oleh Aisyah Ar-Rumy (10) dari Indonesia, Jana Ehab Ramadan (15) dari Mesir, dan Sara Abdul Karim Alhalak (15) dari Suriah.Aisyah merupakan siswi kelas IV SD Tahfidz Al-Qur'an Daarul Ukhuwwah yang berlokasi di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ia adalah anak ketiga dari pasangan Muhammad Qowiyul Huda dan Maisyaroh Cholila, sekaligus cucu pengusaha konveksi asal Malang, H. Saguanto. Di usianya yang masih 10 tahun, Aisyah telah menghafal 26 juz Al-Qur’an dengan rutin melakukan murojaah sebanyak tiga hingga lima juz setiap hari.Muhammad Qowiyul Huda menyampaikan bahwa saat ini Aisyah tengah menjalani tahap penjurian akhir untuk menentukan juara pertama, kedua, dan ketiga pada kategori peserta perempuan. “Aisyah sudah masuk tiga besar kategori perempuan. Saat ini merupakan babak penentuan untuk menentukan juara 1, 2, dan 3,” ujarnya kepada JatimTIMES, Kamis (26/2/2026).Ia menjelaskan bahwa salah satu indikator penentuan juara dalam Dubai International Holy Qur'an Award 2026 adalah dukungan melalui voting di laman vote.quran.gov.ae. Karena itu, dukungan masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan agar Aisyah dapat meraih posisi juara pertama.“Dukungan masyarakat Indonesia sangat kami harapkan untuk memberikan vote kepada Aisyah. Selain penilaian dewan juri, terdapat juga penilaian dari hasil voting,” tambahnya.Hingga kini, hasil perolehan suara dari masing-masing peserta belum ditampilkan karena proses voting masih berlangsung dan akan ditutup pada Senin, 2 Maret 2026. Dengan demikian, masih tersedia waktu beberapa hari bagi masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan.Adapun tata cara memberikan dukungan yakni dengan membuka laman vote.quran.gov.ae, kemudian memilih lafadz Arab “Faatul Inats”, dilanjutkan dengan klik “Showwit Al-aana”, dan terakhir memilih lafadz “Ighlaq”.Sebagai informasi, keberangkatan Aisyah menuju Dubai dilepas secara resmi oleh Bupati Malang HM. Sanusi bersama jajaran kepala perangkat daerah pada Rabu (18/2/2026) di Masjid Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan uang saku sebesar Rp 32 juta untuk Aisyah dan timnya sebagai bentuk dukungan.

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Hilman Mufidi, mengecam keras tindakan teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, usai menyuarakan kasus bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).“Tindakan teror kepada adinda Tiyo, Ketua BEM UGM, tentu sangat tidak sepatutnya dilakukan. Saya sangat menyayangkan aksi tersebut, karena sama saja dengan praktik pembungkaman,” ujar Hilman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (13/2/2026).Hilman mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku serta dalang di balik aksi teror tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Tiyo merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum.“Saya meminta aparat untuk mengusut tuntas siapa di balik aksi teror terhadap adinda Tiyo. Bagaimanapun, suara yang disampaikan adalah wujud keterbukaan dan kebebasan berpendapat yang harus dihormati,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.Lebih lanjut, Hilman juga mengingatkan semua pihak agar menahan diri dalam menyikapi dinamika yang berkembang, termasuk terkait kasus bunuh diri seorang anak sekolah dasar di NTT.“Semua pihak tentu berduka. Saya juga sangat prihatin dengan apa yang dialami anak kita di NTT. Namun, menyikapi hal ini perlu keterbukaan hati dan kejernihan berpikir. Setiap kritik terhadap penanganan kasus harus disikapi dengan bijak, bukan dengan teror,” tambahnya.Sebelumnya, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dilaporkan menerima teror setelah menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan kegagalan dalam menjamin hak dasar anak, menyusul tragedi bunuh diri seorang anak di NTT.Tiyo menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor berkode luar negeri, empat hari setelah BEM UGM menyampaikan kritik tersebut.Selain ancaman penculikan, pelaku juga mengirimkan pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung. “Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” demikian isi pesan tersebut.

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi sebagai upaya strategis membenahi sistem subsidi pupuk nasional.Guru Besar Kebijakan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Berkelanjutan IPB University, Prof A Faroby Falatehan, menyatakan regulasi tersebut merupakan penyempurnaan kebijakan sebelumnya sekaligus langkah mendorong efisiensi industri pupuk dan memperkuat ketahanan pangan nasional.Dalam webinar bertajuk “Membedah Perpres Nomor 113 Tahun 2025” pada 18/2, Prof Faroby menjelaskan bahwa Perpres 113 Tahun 2025 merupakan perbaikan dari Perpres Nomor 6 Tahun 2025. Kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut atas evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti sejumlah persoalan dalam tata kelola subsidi pupuk.Menurutnya, sejumlah masalah yang teridentifikasi sebelumnya meliputi mekanisme subsidi yang belum efisien, tingginya beban fiskal negara, keterlambatan pembayaran subsidi karena dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, serta minimnya transparansi dalam perhitungan besaran subsidi.Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University tersebut menuturkan bahwa perubahan mendasar dalam regulasi baru terletak pada transformasi skema subsidi, dari berbasis biaya produksi (cost plus) menjadi berbasis harga pasar (market based).Pada skema lama, produsen pupuk terlebih dahulu menghitung biaya produksi, pemerintah kemudian menetapkan harga eceran tertinggi (HET), dan selisih antara biaya produksi dengan HET ditutup melalui subsidi dari APBN.“Melalui Perpres 113 Tahun 2025, perhitungan subsidi didasarkan pada selisih antara harga referensi pasar dan HET yang dibayarkan petani. Harga referensi ini mempertimbangkan harga pupuk komersial di dalam negeri, harga internasional, nilai tukar, serta biaya distribusi yang wajar,” jelasnya.Prof Faroby menilai, skema baru tersebut membuat mekanisme subsidi menjadi lebih sederhana, transparan, serta responsif terhadap dinamika pasar. Selain itu, kebijakan ini dinilai memperkuat dorongan efisiensi di industri pupuk, mengingat setiap perusahaan memiliki struktur biaya produksi yang berbeda.Sistem berbasis harga pasar, lanjutnya, mendorong pelaku industri meningkatkan efisiensi dan melakukan modernisasi teknologi. Regulasi ini juga mengatur pembayaran subsidi sebagian di awal sebelum proses produksi, guna memperbaiki likuiditas perusahaan pupuk sehingga produksi dan distribusi dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.

PROBOLINGGO – Kasus pencurian yang menimpa rombongan wisatawan asal Thailand di kawasan wisata Gunung Bromo sempat menyita perhatian publik. Tujuh koper milik turis asing dilaporkan hilang saat kendaraan mereka terparkir, dengan total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.Di balik peristiwa tersebut, pengungkapan kasus oleh jajaran kepolisian menghadirkan fakta yang cukup ironis. TigaBromo pelaku justru tidak sempat menikmati hasil kejahatan mereka, karena seluruh barang curian dibuang ke sungai akibat panik setelah diburu petugas.Fakta-fakta Pencurian 7 Koper Turis Thailand di Bromo:1. Terjadi di Area Parkir Pintu Masuk BromoAksi pencurian terjadi pada Minggu (15/2/2026) sekitar pukul 11.30 WIB di area parkir pintu masuk Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Saat itu, rombongan wisatawan tengah berkunjung ke kawasan Bromo.Korban diketahui bernama Miss Kanthima (54), warga negara Thailand, yang datang bersama rombongan menggunakan mobil Toyota Hiace sewaan."Peristiwa pencurian terjadi di area parkir pintu masuk Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo," ujar Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif.2. Tujuh Koper Berisi Barang Bernilai Tinggi Hilang, Kerugian Rp 108 JutaKetika kembali ke kendaraan, rombongan wisatawan mendapati pintu mobil dalam kondisi rusak dan tujuh koper berisi kamera, tablet, iPhone, pakaian, serta barang pribadi lainnya telah hilang. Total kerugian akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai Rp 108 juta."Tujuh koper berisi kamera, tablet, iPhone, pakaian, serta barang pribadi lainnya raib dengan total kerugian mencapai Rp 108 juta," imbuhnya.3. Pelaku Terlacak dari Rekaman CCTVBerdasarkan keterangan saksi dan hasil analisis rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi mencurigai sebuah mobil Avanza putih yang terekam berada di area parkir saat kejadian. Penelusuran kemudian mengarah pada identitas pelaku pertama yang berhasil diamankan di Kota Probolinggo."Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, polisi mencurigai satu unit mobil Avanza putih yang berada di sekitar lokasi kejadian," jelas AKBP M. Wahyudin Latif.4. Tiga Pelaku Diamankan di Kota ProbolinggoPetugas menangkap Abdurrohim (34) di kediamannya di Kota Probolinggo. Selanjutnya, polisi juga mengamankan Edi Siswanto (46) dan istrinya, Novita Fransiska (45), di Perumahan Bogowonto, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok.Ketiganya ditangkap oleh tim gabungan Satreskrim Polsek Sukapura dan Satreskrim Polres Probolinggo."Ketiganya diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polsek Sukapura dan Satreskrim Polres Probolinggo," ujarnya.5. Barang Curian Dibuang ke Sungai karena PanikPara pelaku tidak sempat memanfaatkan hasil pencurian. Mereka panik setelah mengetahui sinyal GPS salah satu ponsel korban terdeteksi mengarah ke rumah mereka. Dalam kondisi takut, seluruh koper dibuang ke sungai, sementara barang elektronik dirusak agar tidak bisa dilacak."Setelah kami lakukan penelusuran, semua barang-barang hasil kejahatan itu dibuang di sungai. Untungnya sebagian ditemukan di hulu sungai sebelum terbawa arus ke laut. Untuk barang elektronik, semuanya sudah dihancurkan lalu dibuang juga," ujar AKBP Wahyudin.6. Belum Ada Barang yang Sempat DijualMeskipun sempat menguasai tujuh koper berisi barang bernilai tinggi, para pelaku belum sempat menjual barang-barang tersebut. Kepanikan akibat pelacakan GPS membuat mereka memilih merusak dan membuang seluruh hasil curian."Tidak ada yang sempat terjual karena para pelaku ketakutan setelah mengetahui sinyal ponsel mengarah ke rumah mereka," katanya.7. Motif Ekonomi karena Terlilit UtangPolisi memastikan aksi tersebut dilakukan murni karena motif ekonomi. Tidak ditemukan unsur dendam pribadi maupun persaingan usaha dengan korban. Para pelaku diketahui terlilit utang sehingga nekat melakukan pencurian di kawasan wisata."Motif murni kriminalitas, tidak ada persaingan bisnis atau motif lain. Ini murni karena kebutuhan ekonomi dan terlilit utang," tegasnya.8. Koper Jadi Barang Bukti, Akan Dikembalikan Lewat KedutaanSebagian koper korban ditemukan dalam kondisi kosong setelah dibuang ke sungai dan kini diamankan sebagai barang bukti untuk proses persidangan. Setelah proses hukum selesai, koper tersebut akan dikembalikan kepada korban melalui Kedutaan Thailand."Koper kuning saat ditemukan sudah kosong di sungai setelah dibuang oleh pelaku. Koper tersebut bersama barang bukti lainnya akan kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Probolinggo untuk proses hukum lanjutan," pungkasnya.

PROBOLINGGO – Intensitas hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Probolinggo dalam beberapa hari terakhir memicu banjir dan berdampak pada sejumlah infrastruktur. Salah satunya adalah jembatan di Desa Sumberkatimoho, Kecamatan Krejengan, yang kini kondisinya memprihatinkan dan terancam ambruk.Jembatan sepanjang 32 meter tersebut dilaporkan mengalami kerusakan sejak empat hari lalu, tepatnya pada Kamis (5/2/2026).Menindaklanjuti situasi itu, warga bersama pemerintah desa setempat sepakat menutup sementara akses jembatan guna menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.Hasil pantauan di lokasi menunjukkan adanya retakan serius pada kedua sisi ujung jembatan, serta penurunan struktur di bagian tengah yang semakin memperparah kondisi bangunan.Sebagai langkah antisipasi, warga memasang pembatas dari bambu di bagian tengah jembatan dan menempatkan rambu peringatan di kedua ujungnya. Untuk sementara waktu, jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki.

BANYUANYAR – Memasuki momentum bulan suci Ramadhan 1447 H, Madrasah Aliyah (MA) Sunan Kalijaga menggelar kegiatan "Giat Pondok Ramadhan" yang difokuskan pada penguatan literasi keagamaan dan praktik ibadah amaliyah. Pada Selasa (24/2/2026) pagi, puluhan siswa berkumpul di aula madrasah untuk mengikuti sesi khusus pendalaman materi dan praktik Tahlil. Acara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB ini menghadirkan Muhammad Gufron sebagai pemateri utama. Suasana khidmat menyelimuti ruangan saat para siswa tidak hanya diajak memahami urutan bacaan, tetapi juga membedah makna filosofis di balik tradisi tahlilan yang telah mengakar di masyarakat. Muhammad Gufron, dalam penyampaiannya, menekankan bahwa tahlil bukan sekadar rutinitas lisan, melainkan bentuk sambung doa dan pengingat akan esensi tauhid. "Kegiatan hari ini bukan hanya soal menghafal bacaan, tapi bagaimana siswa memahami struktur doa dan dzikir yang terkandung di dalamnya. Kami ingin memastikan anak-anak didik memiliki bekal yang kuat secara sanad dan tata cara, sehingga saat terjun ke masyarakat nanti, mereka tidak canggung lagi menjadi penggerak kegiatan keagamaan," ujar Muhammad Gufron saat ditemui di sela-sela kegiatan. Beliau berharap, melalui praktik langsung ini, para siswa mampu menanamkan rasa mahabbah (cinta) kepada para pendahulu dan memperkuat identitas sebagai generasi muda yang menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Kepala MA Sunan Kalijaga, Hafidz, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme para siswa. Menurutnya, Pondok Ramadhan tahun ini memang didesain lebih aplikatif agar manfaatnya langsung dirasakan oleh santri dan lingkungan tempat tinggal mereka. "Kami sepenuhnya mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari kurikulum karakter. Harapan saya, lulusan MA Sunan Kalijaga tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga 'pantas' secara sosial-keagamaan. Menguasai praktik tahlil adalah salah satu kecakapan hidup (life skill) yang sangat penting di tengah masyarakat kita," tegas Hafidz. Kegiatan Giat Pondok Ramadhan ini rencananya akan berlangsung selama sepekan ke depan dengan berbagai materi tambahan mulai dari fikih puasa hingga manajemen zakat, guna mencetak generasi yang cerdas secara intelektual dan matang secara spiritual.

Pasuruan, 23 Februari 2026 — Yayasan Lentera Bhakti menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob hingga menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia di Kota Tual, Maluku, pada 19 Februari 2026.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan Lentera Bhakti, Sakinah Ayuningtias, dalam keterangan tertulis di Pasuruan, Minggu (23/2/2026).Kasus ini mencuat setelah pemberitaan media nasional mengungkap dugaan penganiayaan oleh seorang oknum anggota Brimob terhadap pelajar berusia 14 tahun di Kota Tual. Insiden tersebut berujung pada meninggalnya korban dan memicu perhatian luas dari publik.Sejumlah organisasi masyarakat sipil turut memberikan respons. Amnesty International Indonesia menyoroti pentingnya reformasi kepolisian agar kasus kekerasan oleh aparat tidak terulang. Kritik juga disampaikan oleh Ketua PMII Jawa Timur yang menilai peristiwa tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan yang berbasis di Pasuruan, Yayasan Lentera Bhakti menegaskan sikap sebagai berikut:Mengecam keras dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang anak di Kota Tual.Mendesak proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel, serta memastikan tidak ada impunitas dalam penanganan perkara tersebut.Meminta adanya pengawasan independen terhadap jalannya proses hukum guna menjamin objektivitas dan keadilan bagi korban serta keluarganya.Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan, terutama dalam menghadapi warga sipil dan anak di bawah umur.Menyerukan pemulihan hak korban dan keluarganya, termasuk pendampingan hukum dan psikososial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Sakinah menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.Yayasan Lentera Bhakti resmi diluncurkan pada 11 September 2025 di Pasuruan sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Yayasan ini berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat serta penguatan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan keluarga prasejahtera.Yayasan Lentera Bhakti menyatakan akan terus memantau perkembangan proses hukum kasus di Kota Tual serta mengajak masyarakat untuk mengawal proses tersebut secara konstitusional dan menjaga situasi tetap kondusif.Kasus ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen reformasi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, sekaligus menegaskan urgensi perlindungan anak di Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LBH BEM PTNU) Se-Nusantara mendesak Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, untuk bersikap tegas menyusul meninggalnya seorang pelajar berusia 14 tahun, Arianto Tawakal, di Kota Tual, Maluku. Korban diduga meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang melibatkan oknum anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku, Bripda Masias Siahaya. Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar insiden biasa, melainkan tragedi hukum dan kemanusiaan. LBH BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa dugaan penggunaan kekuatan yang berujung pada hilangnya nyawa anak di bawah umur mencerminkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum. Wakil Direktur LBH BEM PTNU Se-Nusantara, Abdul Sahid, menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindakan oknum aparat tersebut. Ia menegaskan bahwa kekerasan yang menyebabkan kematian tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran etik atau disiplin internal, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana serius sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. “Dalam prinsip negara hukum, setiap aparat tetap tunduk pada asas equality before the law. Tidak boleh ada impunitas atas nama institusi maupun jabatan,” ujarnya. Secara normatif, LBH BEM PTNU menilai peristiwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, dugaan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa juga beririsan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, khususnya terkait hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. LBH BEM PTNU juga menyoroti aturan internal kepolisian mengenai penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Regulasi tersebut menekankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian. Menurut Sahid, apabila penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional, maka tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan internal, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Penetapan Bripda Masias Siahaya sebagai tersangka oleh Polres Tual disebut sebagai langkah awal yang harus dikawal secara ketat. LBH BEM PTNU meminta agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti pada pelaku individu semata. “Persoalan ini berpotensi menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan dan pembinaan aparat di lapangan. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya. LBH BEM PTNU Se-Nusantara juga mendorong reformasi berkelanjutan di tubuh Polri. Reformasi tersebut dinilai perlu mencakup perbaikan sistem rekrutmen berbasis integritas, penguatan pendidikan hak asasi manusia, pengawasan eksternal yang efektif, serta mekanisme akuntabilitas yang terbuka kepada publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian memiliki mandat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. LBH BEM PTNU menilai pendekatan represif yang menjauh dari prinsip perlindungan sipil berpotensi merusak legitimasi institusi. Selain penegakan hukum, organisasi tersebut juga menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban dan keluarga, termasuk keadilan, restitusi, rehabilitasi, serta jaminan ketidakberulangan. Negara dinilai memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan seluruh proses berjalan adil dan transparan. LBH BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum refleksi nasional agar penggunaan kewenangan negara senantiasa dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada keselamatan warga. Reformasi kepolisian, menurut mereka, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi terwujudnya institusi yang profesional, humanis, dan berkeadilan.

YOGYAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku tidak gentar meski mendapat intimidasi berupa ancaman penculikan hingga pembunuhan. Mahasiswa filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menegaskan bahwa teror yang dialamatkan kepadanya tidak akan menyurutkan sikap organisasi yang dipimpinnya.“Seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan,” tegas Tiyo seperti dikutip dari Tribunnews, Sabtu (21/2/2026).Pemuda kelahiran Kudus, Jawa Tengah, tersebut menilai ancaman yang diterimanya menjadi peringatan serius bagi kondisi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, intimidasi terhadap kebebasan bersuara merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.Tiyo mengungkapkan bahwa ancaman itu muncul setelah dirinya menyoroti kasus seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang meninggal dunia akibat bunuh diri karena tidak mampu membeli pulpen dan buku. Ia juga melontarkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menelan anggaran Rp1,2 triliun per hari.Selain itu, Tiyo turut mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung sebagai anggota Board of Peace.“Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena seharga Rp10 ribu. Tetapi ironinya di saat bersamaan pemerintah menggelontorkan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace bikinan Trump yang begitu kontroversial,” ujarnya dalam siniar Madilog Forum di kanal YouTube Forum Keadilan, Rabu (18/2/2026).Ia menilai terdapat ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran negara. Menurut Tiyo, pemerintah mengalokasikan dana besar pada sejumlah sektor yang dinilai belum tentu menyentuh kepentingan langsung masyarakat.Tiyo juga secara terbuka menyatakan bahwa program MBG tidak berpihak kepada rakyat. Ia menilai pelaksanaan program tersebut bertentangan dengan ketentuan mandatory spending anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.“Bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20 persen, baik itu APBN maupun APBD, untuk pendidikan,” tegasnya.Terkait ancaman yang diterima, Tiyo menyebut sejumlah lembaga telah memberikan dukungan, di antaranya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta pihak kampus UGM.