Forum strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember, Staf Ahli Bupati, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas tim dan integrasi kebijakan dalam menghadapi dinamika perekonomian daerah yang semakin kompleks. Menurutnya, tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, dampak perubahan iklim ekstrem, transisi pascapandemi, serta percepatan transformasi digital menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih terkoordinasi.

“Dunia saat ini menghadapi tekanan dari berbagai arah. Tantangan-tantangan ini tidak mungkin diselesaikan jika pemerintah bekerja secara terkotak-kotak. Kita tidak boleh lagi bekerja secara sektoral,” tegas Bupati.

Ia menekankan bahwa TPID, TP2ID, dan TP2DD memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Koordinasi yang kuat diperlukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar koheren serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati kemudian memaparkan peran strategis masing-masing tim sebagai pilar stabilitas ekonomi daerah. TPID, menurutnya, berperan penting dalam penguatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator terjaganya daya beli, terutama bagi kelompok rentan.

Sementara itu, TP2ID diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Adapun TP2DD memiliki peran dalam akselerasi digitalisasi daerah. Bupati menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi merupakan instrumen untuk menciptakan efisiensi, transparansi, serta perluasan akses layanan publik. Lebih jauh, digitalisasi diharapkan mampu memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Melalui forum HLM ini, Bupati berharap terbangun komitmen kolektif untuk mendorong inovasi daerah serta mengoptimalkan early warning system dalam mendeteksi potensi gejolak ekonomi. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, hingga masyarakat luas.

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini secara konkret dan terukur. Setiap langkah yang kita ambil hari ini harus menjadi solusi bagi tantangan masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh anggota tim atas dedikasi serta kolaborasi yang telah terjalin. Ia berharap forum ini menghasilkan kebijakan yang implementatif demi mewujudkan masyarakat Bondowoso yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Probolinggo – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo mengevakuasi seorang lansia terlantar asal Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, untuk mendapatkan perawatan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Bondowoso.

Lansia tersebut diketahui bernama Saham (50), yang sebelumnya ditemukan dalam kondisi terlantar di wilayah Kecamatan Kraksaan. Saat ini, petugas masih terus memantau kondisi Saham selama menjalani perawatan di panti werdha.

Penanganan awal dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kraksaan sebagai langkah awal agar yang bersangkutan memperoleh layanan sosial yang lebih layak.

Selanjutnya, Saham dibawa ke rumah singgah di Kecamatan Dringu untuk mendapatkan penanganan sementara. Setelah dilakukan asesmen kondisi, petugas memutuskan untuk merujuk Saham ke UPT PSTW Bondowoso guna memperoleh perawatan yang lebih komprehensif.

Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo, Rachmad Hidayanto, mengatakan proses evakuasi dan pendampingan dilakukan pada Selasa (27/1) malam sekitar pukul 19.10 WIB.

“Penanganan ini dilakukan semata-mata agar yang bersangkutan mendapatkan perawatan serta pendampingan lanjutan yang lebih optimal,” ujar Rachmad, Kamis (29/1).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pelayanan dan perlindungan sosial bagi kelompok lansia terlantar.

Rachmad juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan sosial, mulai dari TKSK, rumah singgah hingga UPT pelayanan sosial.

“Kami terus mendorong sinergi antarpetugas lapangan dan lembaga layanan sosial agar setiap warga yang membutuhkan bisa ditangani secara cepat, tepat, dan manusiawi,” tegasnya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan warga terlantar atau kelompok rentan di lingkungan sekitar, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur layanan sosial yang berlaku.

DPRD Kabupaten Situbondo terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Melalui Komisi IV, DPRD Situbondo melibatkan berbagai unsur dalam forum grup diskusi (FGD) untuk mencermati dan membahas pasal demi pasal dalam draf Raperda tersebut.Pembahasan yang berlangsung di Aula Lantai II DPRD Situbondo itu diharapkan mampu melahirkan regulasi daerah yang secara khusus memberikan perlindungan kepada peserta didik, guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Raperda ini bahkan disebut berpotensi menjadi payung hukum pertama di Jawa Timur yang secara spesifik mengatur persoalan tersebut.Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M. Faisol, mengatakan penyusunan naskah akademik dan draf Raperda ini melibatkan akademisi, di antaranya Achmad Fawaid dari UPN Veteran Jawa Timur dan Ismail Marzuki dari Universitas Nurul Jadid.Menurut Faisol, kehadiran Raperda PPKSP diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan di sekolah. Regulasi ini juga diharapkan mampu menekan angka kekerasan yang selama ini masih menjadi perhatian bersama.“Harapannya, setelah ditetapkan, Raperda PPKSP bisa menjadi payung hukum untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, sekaligus meminimalisir kasus serupa yang selama ini marak terjadi,” ujar Faisol.Ia menegaskan, perlindungan dalam Raperda ini tidak hanya ditujukan kepada siswa. Guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan juga harus memperoleh jaminan rasa aman dalam menjalankan tugasnya.“Semuanya harus merasa aman. Jadi siswa, guru, maupun tenaga kependidikan mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Targetnya, Raperda ini bisa disahkan tahun ini atau paling lambat 2026,” tegasnya.Faisol menambahkan, karena Raperda ini dinilai sebagai satu-satunya di Jawa Timur, proses penyusunannya dilakukan secara hati-hati. DPRD Situbondo juga membuka ruang masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat daerah, hingga wali murid.Dalam hal sanksi, Faisol menjelaskan bahwa tenaga pendidik yang terbukti melakukan kekerasan akan diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama jika yang bersangkutan berstatus aparatur sipil negara.Sementara itu, siswa yang menjadi pelaku kekerasan akan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan. Ia menyebut terdapat pula opsi pembinaan berbasis kearifan lokal, seperti dipondokkan atau disantrikan, sejalan dengan identitas Situbondo sebagai Kota Santri.Berbagai masukan mengemuka dalam forum pembahasan tersebut. Bagian Hukum menekankan agar muatan lokal tidak bersifat wajib, tetapi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan tetap perlu ditanamkan dalam lingkungan pendidikan.Kepala DP3AP2KB Situbondo, Imam Darmaji, mengusulkan agar Pasal 5 memuat fasilitas pendidikan ramah anak dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. Ia juga menilai penting adanya pengaturan mekanisme penyelesaian kasus di sekolah serta pendampingan hukum bagi anak.“Selain itu, perlu diatur mekanisme penyelesaian kasus di sekolah maupun pendampingan hukum bagi anak,” ujarnya.Kepala Dinas Sosial Situbondo, Timbul Surjanto, turut menyoroti pentingnya definisi perlindungan bagi tenaga pendidik serta jaminan pemenuhan hak-hak siswa yang menjadi korban kekerasan. Ia juga mengusulkan pembentukan hotline khusus yang dapat digunakan warga sekolah maupun masyarakat untuk melaporkan kasus perundungan dan bentuk kekerasan lainnya.Perwakilan Kementerian Agama Situbondo meminta agar Raperda memperjelas cakupan satuan pendidikan yang diatur, termasuk lembaga pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.Menurutnya, pemberian sanksi tidak hanya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, tetapi juga Kemenag. Karena itu, Kemenag meminta dilibatkan dalam Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan atau TPPK.