JAKARTA – Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi desa guna memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Seleksi nasional ini menyediakan puluhan ribu posisi dan akan dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, serta bebas dari pungutan biaya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pada tahap awal tersedia 30.000 formasi manajer koperasi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Ia menegaskan bahwa program ini menjadi langkah awal percepatan pembentukan koperasi desa secara nasional.

Persyaratan Pendaftaran

Rekrutmen ini terbuka bagi:

  • Lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan
  • Usia maksimal 35 tahun
  • IPK minimal 2,75

Batas Waktu dan Pendaftaran

Pendaftaran dibuka hingga 24 April 2026 melalui laman resmi: https://phtc.panselnas.go.id

Zulkifli menjelaskan, peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.

Skema kerja menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

“Setelah itu akan dimatangkan lagi. Dua tahun di BUMN, kemudian jika proses serah terima berjalan tepat waktu, mereka akan bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya, Rabu, dikutip Antara.

Ia menambahkan, program ini akan berjalan secara bertahap sesuai rencana nasional, dengan target pembangunan 30.000 unit Koperasi Desa Merah Putih pada periode Juni hingga Juli 2026.

Zulkifli menegaskan bahwa posisi manajer koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi desa.

“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kita kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM unggul demi Indonesia maju,” tuturnya.

Proses rekrutmen ini dikoordinasikan oleh BP BUMN dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Keuangan.