MBG Ditutup Sementara, Mengapa Bukan Penerima Manfaat yang Berteriak Kelaparan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Tujuannya sangat mulia, yakni memastikan anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan memperoleh akses terhadap makanan bergizi secara layak. Karena itu, program ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Namun, justru karena menyangkut kepentingan publik yang besar, MBG harus tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi.

Data menunjukkan bahwa perkembangan program ini berlangsung sangat masif dalam waktu singkat. Dilansir dari website resmi Badan Gizi Nasional, pada awal pelaksanaan tahun 2025 program ini dijalankan oleh sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah tersebut meningkat menjadi 19.188 SPPG pada awal Januari 2026 dan mencapai sekitar 30.231 SPPG operasional pada Juni 2026. Ekspansi ini membuat MBG menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar dalam sejarah nasional.

Namun di balik ekspansi besar tersebut, muncul persoalan serius dalam tata kelola. Dalam pidato resmi di hadapan DPR pada Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai bermasalah. Dilansir dari Investortrust, angka ini bahkan sempat disebut bisa mencapai lebih dari 4.000 dapur berdasarkan evaluasi yang berkembang di DPR. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar kasus kecil, melainkan masalah struktural dalam pengelolaan program.

Jika dibandingkan dengan total sekitar 30.231 dapur MBG yang beroperasi, maka jumlah dapur yang ditutup mencapai hampir 10 persen dari keseluruhan sistem. Artinya, sekitar satu dari setiap sepuluh dapur tidak memenuhi standar operasional. Angka ini tentu tidak dapat dianggap sepele, karena menunjukkan adanya celah dalam proses seleksi, verifikasi, dan pengawasan sejak awal.

Lebih jauh, dilansir dari Detik Health, Badan Gizi Nasional bahkan harus menerbitkan kebijakan penghentian sementara bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal, termasuk tidak memenuhi target layanan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta tidak menjalankan pelaporan operasional secara berkala. Fakta ini mempertegas bahwa persoalan MBG bukan hanya pada pelaksanaan, tetapi juga pada desain pengawasan.

Namun yang paling menarik bukanlah angka penutupan dapur itu sendiri. Yang justru mengundang pertanyaan adalah reaksi publik yang muncul setelahnya.

Ketika ribuan dapur MBG ditutup, ruang publik dipenuhi oleh komentar pejabat, perdebatan politik, hingga kekhawatiran dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Tetapi di tengah kegaduhan tersebut, satu suara justru nyaris tidak terdengar: suara penerima manfaat.

Jika penutupan dapur MBG benar-benar menyebabkan krisis akses pangan, seharusnya yang paling keras bersuara adalah para penerima manfaat itu sendiri. Seharusnya kita melihat anak-anak mengeluh, orang tua protes, atau masyarakat terdampak menyuarakan kesulitan mereka. Namun realitasnya tidak menunjukkan gejala tersebut secara masif.

Di sinilah letak paradoks yang perlu dikritisi. Mengapa yang paling ribut justru para elite, sementara yang diklaim sebagai penerima manfaat utama tidak menunjukkan reaksi yang sebanding? Apakah ini berarti dampak penutupan tidak sebesar yang dibayangkan, atau justru ada kepentingan lain yang lebih terganggu oleh penghentian dapur-dapur tersebut?

Pertanyaan ini menjadi penting karena menyangkut arah kebijakan publik. Jika sebuah program lebih banyak dipertahankan oleh kepentingan di sekitarnya dibandingkan oleh kebutuhan nyata penerima manfaatnya, maka ada risiko bahwa program tersebut bergeser dari fungsi sosial menjadi sekadar proyek administratif.

Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak program ini. Sebaliknya, kritik justru diperlukan agar MBG tetap berada pada jalurnya sebagai program pelayanan publik. Program sebesar ini tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur yang berdiri atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus diukur dari dampak nyata terhadap kualitas gizi masyarakat.

Pada akhirnya, ketika lebih dari 3.000 dapur MBG ditutup sementara, publik berhak mengajukan pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar: siapa sebenarnya yang paling kehilangan? Apakah anak-anak yang menerima makanan bergizi, atau pihak-pihak yang selama ini mendapatkan manfaat dari keberadaan dapur tersebut?

Jika jawaban atas pertanyaan itu tidak jelas, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan: apakah MBG benar-benar tentang gizi masyarakat, atau sudah mulai menjadi tentang sesuatu yang lain.