PROBOLINGGO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar program “Hari Fraksi” pada Jumat pagi, 29 Mei 2026. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD dari Fraksi PKB.
Kegiatan berlangsung di Kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending. Acara dipimpin langsung Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, dan dihadiri anggota Fraksi PKB lainnya, yakni Mochammad Alfatih, Dewi Azizah, Rendra Hadi Kusuma, Armo Eko Purwanto, Lukman Hakim, Qomariah, dan Muad.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi PKB menerima audiensi dari penyandang disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Probolinggo. Dalam audiensi itu, sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari bantuan sosial, implementasi regulasi disabilitas, hingga dukungan terhadap pembinaan atlet paralimpik.
Ketua NPCI Kabupaten Probolinggo, Hasan Basri, mengatakan pihaknya memanfaatkan forum Hari Fraksi untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan penyandang disabilitas kepada para wakil rakyat.
“Kami menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi teman-teman disabilitas, seperti bantuan PKH, persoalan desil, serta harapan agar dana hibah untuk NPCI Kabupaten Probolinggo pada tahun 2027 dapat diperjuangkan. Kami juga berharap ada dukungan yang lebih besar terhadap pembinaan atlet-atlet paralimpik,” ujar Hasan Basri.
Menurutnya, respons Fraksi PKB terhadap aspirasi tersebut cukup positif dan memberikan harapan bagi komunitas disabilitas di Kabupaten Probolinggo.
“Kami berterima kasih karena aspirasi yang kami sampaikan mendapat perhatian. Harapan kami, ke depan NPCI Kabupaten Probolinggo dapat terus bersinergi dengan Fraksi PKB untuk memperjuangkan kepentingan teman-teman disabilitas,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menegaskan bahwa Hari Fraksi merupakan bentuk komitmen Fraksi PKB dalam membuka ruang dialog dan komunikasi langsung dengan masyarakat dari berbagai kalangan.
“Alhamdulillah, pada Hari Fraksi Jumat pagi ini kami menerima aspirasi dari teman-teman disabilitas yang tergabung dalam NPCI Kabupaten Probolinggo. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya.
Menurut Muchlis, salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah percepatan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Peraturan Daerah tentang Disabilitas yang sebelumnya telah disahkan.
“Teman-teman disabilitas berharap Peraturan Bupati terkait Perda Disabilitas segera dibentuk dan diberlakukan. Ini penting sebagai dasar pelaksanaan berbagai program yang menyangkut hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Selain itu, NPCI juga meminta dukungan lebih kuat terhadap pembinaan atlet paralimpik, kejelasan unit layanan disabilitas yang sebelumnya telah dibentuk pemerintah daerah, serta perhatian terhadap program sosial seperti PKH Plus dan beasiswa pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Fraksi PKB langsung membagi tugas kepada anggota fraksi sesuai bidang komisi masing-masing. Komisi I diminta mengawal perkembangan Perbup Disabilitas, Komisi IV mengawal dukungan terhadap olahraga paralimpik, sedangkan Komisi II akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait mengenai unit layanan disabilitas dan program-program pendukung lainnya.
Muchlis menegaskan, meskipun DPRD tidak memiliki kewenangan mengeksekusi kebijakan secara langsung, Fraksi PKB akan menggunakan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas.
“Kami akan mengawal dan mendorong semaksimal mungkin sesuai kewenangan kami sebagai anggota DPRD. Aspirasi teman-teman disabilitas ini sangat penting karena menyangkut pelayanan publik yang setara dan pemenuhan hak-hak warga negara,” tegasnya.
Program Hari Fraksi yang digelar setiap Jumat tersebut diharapkan terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat. Melalui forum ini, berbagai aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan DPRD demi terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Probolinggo.
